Advertisement
Fantastis! Indonesia Butuh Rp3.779 Triliun untuk Mitigasi Dampak Krisis Iklim
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Kebutuhan dana untuk biaya mitigasi perubahan iklim mencapai Rp3.779,63 triliun. Biaya tersebut merupakan akumulasi semua langkah untuk mencapai target net zero emission pada 2030.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa Indonesia bersama negara-negara lain berkomitmen untuk menangani krisis iklim dengan kebijakan pengurangan emisi karbon. Langkah tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit karena banyaknya aspek yang terkait.
Advertisement
Menurutnya, pada 2018 Indonesia melakukan perhitungan biaya mitigasi perubahan iklim untuk mencapai Nationally Determined Contribution (NDC) dengan referensi Second Biennial Update Report. Diperoleh angka Rp3.461 triliun yang diperlukan untuk berbagai langkah penanganan hingga 2030.
Setelah itu, pada 2020 Indonesia memperbaharui perhitungannya dengan mengacu kepada Peta Jalan NDC Mitigasi Indonesia, menggunakan pendekatan biaya aksi mitigasi. Berdasarkan perhitungan teranyar, kebutuhan biaya hingga 2030 untuk penanganan krisis iklim tercatat naik menjadi Rp3.779,63 triliun.
Baca juga: KPK Hibahkan Aset Rampasan Rp55,3 Miliar dari Anas Urbaningrum kepada Pemkot Jogja
"APBN kita satu tahun sekarang ini belanjanya di Rp2.750 triliun. [Kebutuhan biaya berdasarkan perhitungan 2018 senilai] Rp3.461,31 itu kira-kira seperlima dari PDB Indonesia. Biaya mitigasi ini 2020 di-update bahkan naik ke Rp3.779,63 triliun, sebuah angka yang tidak kecil," ujar Sri Mulyani pada Selasa (9/11/2021) malam.
Menurutnya, kebutuhan dana terbesar berasal dari sektor transportasi dan energi yang mencapai Rp3.500 triliun. Setelah itu, penanganan limbah membutuhkan dana Rp181,4 triliun, disusul perbaikan sektor kehutanan dengan dana Rp93,28 triliun, pembenahan sektor pertanian Rp4,04 triliun, serta sektor industri dan penggunaan produk atau industrial processes and product use (IPPU) Rp0,92 triliun.
"Yang paling besar biayanya justru di sektor energi dan transportasi, karena ini membutuhkan investasi besar untuk membangun energi-energi yang green dan untuk mengurangi yang sudah terlanjur dibangun seperti batu bara," ujarnya.
Sri Mulyani menyebut bahwa langkah penanganan krisis iklim memiliki konsekuensi keuangan sehingga perlu terdapat kebijakan yang tepat.
Indonesia pun mendorong negara-negara global untuk menerapkan kebijakan yang adil dan terjangkau (just and affordable) dalam penanganan krisis iklim, agar target penurunan kenaikan suhu bumi dapat tercapai dengan baik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Sekjen PBB Kutuk Israel karena Melarang UNWRA di Palestina
- Suswono Cagub Nomor 1 Pilkada Jakarta Dilaporkan ke Polisi, Dianggap Merendahkan Nabi Muhammad
- Pengungsi Rohingya di Aceh Jadi Peristiwa Terkuaknya Kasus Perdagangan Orang
- Klarifikasi Kemenkeu soal Pernyataan Anggito Terkait Mobil Maung untuk Menteri dan Pejabat Eselon I
- Mantan Presiden Dibolehkan Jadi Juru Kampanye, Jokowi Jadi Jurkam di Pilkada?
Advertisement
Jadwal Layanan SIM Keliling Gunungkidul Rabu 30 Oktober 2024
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Hujan Guyur Sebagian Kota Besar Hari Ini
- Di Persidangan, Kuasa Hukum Guru Honorer Supriyani Ungkap Permintaan Rp50 Juta Aparat Kepolisian
- Israel Serang Iran, DK PBB Gelar Sidang Darurat
- Komisi VII Minta Menag Nasaruddin Umar Jalin Hubungan Baik dengan DPR
- Korban Tewas Akibat Serangan Israel ke Lebanon Capai 2.710 Orang
- PAFI Bitung Perkuat Sektor Kesehatan Melalui Apoteker
- Korban Tewas di Gaza Lebih dari 43.000 Orang, Joe Biden Baru Bilang Perang Harus Diakhiri
Advertisement
Advertisement