SIM Keliling Kulonprogo Selasa 21 Juli 2026 di PJR Temon
Jadwal SIM Keliling Kulonprogo Juli 2026 resmi dirilis. Cek lokasi, jam layanan, dan syarat perpanjangan SIM A serta SIM C.
Konsulat Jenderal RI di Jeddah Eko Hartono. /Youtube.
Harianjogja.com, JAKARTA--Pemerintah Indonesia sedang mengupayakan sinkronisasi aplikasi pelacakan kontak Covid-19 aplikasi PeduliLindungi dengan aplikasi Tawakkalna yang berlaku di Arab Saudi. Sinkronisasi itu mulai disiapkan untuk memudahkan jemaah ketika pintu umrah dibuka untuk jemaah asal Indonesia.
Konsulat Jenderal RI di Jeddah Eko Hartono menyatakan akan segera dilakukan sinkronisasi aplikasi pedulilindungi yang dimiliki oleh Indonesia dengan aplikasi serupa yang berlaku di Arab Saudi atau dikenal dengan aplikasi Tawakalna. Karena kedua aplikasi tersebut dapat menginformasikan lengkap status kesehatan jemaah. Sehingga tanpa adanya status tersebut, jemaah tidak bisa melakukan ibadah seperti masuk ke Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi.
“Ini sedang kami upayakan untuk sinkronisasi. Saat ini memang belum diperbolehkan untuk melakukan ibadah umrah walaupun dengan karantina lima hari karena sekarang aplikasi umrah untuk Indonesia belum dibuka, jadi visa belum dibuka,” ucapnya dalam diskusi daring bertajuk Kabar Umroh Untuk Indonesia yang digelar Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Kamis (21/10/2021).
Ia mengatakan Arab Saudi menggunakan empat merek vaksin yaitu Pfizer, Moderna, Astrazeneca dan Johnson Johnson. Jika jemaah asal Indonesia tidak menggunakan salah satu dari empat vaksin tersebut maka harus melakukan vaksinasi booster salah satu dari empat vaksin yang dipakai di Arab Saudi.
“Terutama untuk sinovac sinopharm harus memperoleh booster minimal satu kali dari empat vaksin yang dipakai Arab Saudi,” katanya.
Jubir Satgas Covid-19 Profesor Wiku Adisasmito menambahkan Satgas akan membuat standarisasi semua fasilitas karantina atau penunjang untuk isolasi atau karantina jemaah haji. Selain itu akan melakukan pengawasan terhadap proses keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. Kemudian siap melakukan pelacakan kontak dengan mengerahkan sukarelawan jika dibutuhkan.
“Pada prinsipnya masyarakat juga harus mempersiapkan diri dengan baik, yang pertama harus memastikan bahwa jemaah wajib menerpakan 3 M serta anjurna detail yang berlaku di Indonesia maupun Arab Saudi,” katanya.
Kemudian melakukan karantina sebelum berangkat melalui fasilitas yang sudah disediakan pemerintah maupun hotel yang sudah terstandarisasi oleh Satgas Covid-19. Selama pelaksanaan jemaah diberikan ruangan tersendiri dan selalu menjaga kebersihan kamar. Sehingga harus dipastikan bahwa kamar untuk jemaah harus bersih, aman dan sehat serta menggunakan peralatan sendiri-sendiri seperti untuk makan dan minum.
“Kemudian rajin mengukur saturasi oksigen untuk melihat kondisi kesehatan masing-masing jemaah. Lalu meminum obat atau vitamin yang disarankan oleh petugas,” katanya.
Wiku menambahkan proses keberangkatan jemaah haji dan umrah harus dilakukan secara terpadu melalui satu pintu sehingga semua dapat dikendalikan serta dipastikan mematuhi segala ketentuan aturan protokol kesehatan seperti harus melalui verifikasi digital yang berlaku di Indonesia (pedulilindungi) maupun di Arab Saudi.
“Intinya harus konsisten dalam penerapan prokes baik saat sebelum keberangkatan, saat perjalanan, saat beribadah dan saat pulang kembali ke Indonesia,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Jadwal SIM Keliling Kulonprogo Juli 2026 resmi dirilis. Cek lokasi, jam layanan, dan syarat perpanjangan SIM A serta SIM C.
Danantara membuka pendaftaran Lenders Panel untuk pembiayaan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik hingga 28 Juli 2026.
Dinsos Bantul memperkuat pengawasan dan pembinaan anak jalanan untuk mencegah eksploitasi anak di sejumlah titik rawan.
Pemerintah menyiapkan akses tol untuk Kawasan Industri Kendaraan Nasional di Subang guna mendukung manufaktur kendaraan listrik nasional.
BI dan pemerintah memperkuat GPIPS untuk mengendalikan inflasi pangan dan mengantisipasi dampak El Nino di berbagai wilayah Indonesia.
PGRI menyampaikan persoalan kekurangan guru di DIY hingga pengangkatan guru honorer saat audiensi dengan Wakil Gubernur DIY.