Advertisement
Elit Demokrat Desak Audit Seluruh BUMN
Syarif Hasan - antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendesak pemerintah untuk melakukan audit terhadap seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bermasalah.
Permintaan itu diungkapkan merepons pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut BUMN terlalu keenakan mendapat suntikan dana, sebagian BUMN itu bermasalah.
Advertisement
"Pemerintah harus melakukan audit total terhadap BUMN-BUMN khususnya yang sudah pernah dapat suntikan dana Pemerintah yang ada sehingga dapat memilah BUMN yang baik dan bermasalah," ucapnya dalam rilis tertulis, Rabu (20/10/2021).
Syarief Hasan menilai, pemerintah belum konsisten dalam mengelola BUMN. "Selama ini, BUMN-BUMN selalu disuntik dengan dana PMN setiap kali sakit. Lalu, Presiden menyebut bahwa BUMN terlalu keenakan padahal Pemerintah-lah yang menyuntikkan dana," ucapnya.
Dia juga menyebut, suntikan dana terhadap BUMN juga belum menyelesaikan persoalan yang dihadapi perusahaan pelat merah tersebut.
"Persoalan utama BUMN itu terletak pada manajemen pengelolaannya sehingga BUMN tersebut tidak untung dan malah merugi. Sehingga, solusinya adalah perbaikan manajemen, bukan suntikan dana setiap merugi," katanya.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menyebut banyak BUMN yang disuntikkan dana namun masih terus merugi. Dia menyoroti beberapa BUMN yang bermasalah meski sudah disuntik Penyertaan Modal Negara (PMN). BUMN tersebut seperti PT PAL, PT Dirgantara Indonesia, Perum Bulog, hingga Garuda Indonesia yang kini semakin bermasalah dan bahkan berpotensi dipailitkan berdasarkan pernyataan Wakil Menteri BUMN.
Politisi Senior Partai Demokrat ini juga menyebut, BUMN dan anak beserta cucunya juga sudah terlalu banyak dan tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, Pemerintah perlu untuk melakukan audit hingga restrukturisasi sehingga BUMN-BUMN tersebut dapat berkontribusi terhadap pemasukan negara, bukan malah merugikan negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
