Resmi! Eks Hotel Sultan Diambil Negara, Ini Rencananya
Pemerintah ambil alih eks Hotel Sultan di GBK. Aset negara ini akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus (kedua kanan) bersama Dirkrimsus Kombes Pol Auliansyah Lubis (kanan) melihat langsung pekerja jasa pinjaman online (Pinjol) menagih nasabah yang berhutang usai penggerebekan kantor jasa pinjaman online oleh Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya di Cipondoh, Tangerang, Banten, Ksmis (14/10/2021). Dalam penggerebekan tersebut polisi mengamankan 56 orang karyawan yang bekerja di bagian penawaran hingga penagihan. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Harianjogja.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung jajaran Polri memberantas praktik-praktik pinjaman online (pinjol) ilegal yang merugikan masyarakat dengan melakukan penindakan tegas, menumpas hingga ke akar-akarnya.
"Penindakan jangan sampai terhenti sampai di operator atau pekerjanya, tapi harus sampai bos atau pemiliknya. Kalau hanya sampai operator, tidak akan ada efek jera untuk para pemilik, dan bukan tidak mungkin mereka akan kembali membuka pinjol ilegal dengan merekrut pekerja baru," kata Puan dikutip dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (16/10/2021).
Menurut Puan, penindakan hukum dari kejahatan pinjol ilegal harus menjerat sampai kepada pemilik atau pemodalnya, sekalipun yang bersangkutan merupakan warga negara asing (WNA).
BACA JUGA : Cerita DC Pinjol: Digaji Rp1,2 Juta, Ditarget Rp10 Juta Sehari
Untuk itu, Puan berharap jajaran kepolisian dan instansi terkait terus menggencarkan pemberantasan pinjol ilegal yang merugikan dan meresahkan masyarakat.
"Saya mengapresiasi langkah kapolri dan jajarannya untuk memberantas pinjaman online ilegal yang selama ini telah menyusahkan masyarakat. Pemberantasan lintah darat online ini harus terus digencarkan hingga tidak ada lagi jeritan rakyat yang data pribadinya disalahgunakan dan diintimidasi," tegas Puan.
Mantan Menteri Koordiantor PMK ini juga mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta Kominfo dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghentikan sementara izin pinjol baru untuk meminimalisir penyalahgunaan lewat layanan aplikasi digital itu.
Lewat momen tersebut, Puan kembali mengajak pemerintah untuk menyelesaikan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) demi mencegah penyalahgunaan data pribadi warga dan menghukum pelakunya lebih berat lagi.
BACA JUGA : HARIAN JOGJA HARI INI: DC Pinjol Ditarget Rp10 Juta Sehari
Sebab, kata dia, selama ini pelaku pinjol ilegal hanya dijerat dengan KUHP, UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen.
"Dengan adanya UU PDP nanti, pelaku pinjol ilegal yang menyalahgunakan data pribadi warga akan diganjar hukuman lagi, sehingga hukumannya semakin berlipat," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Pemerintah ambil alih eks Hotel Sultan di GBK. Aset negara ini akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.
Cek jadwal KRL Jogja–Solo 19 Mei 2026 dari Tugu ke Palur. Simak jam keberangkatan lengkap dan imbauan penumpang.
Jadwal lengkap KRL Solo–Jogja 19 Mei 2026 dari Palur hingga Tugu. Simak jam keberangkatan terbaru dan imbauan KAI.
Gatal seluruh tubuh bisa jadi tanda gagal ginjal. Kenali penyebab, gejala, dan cara mengatasinya sejak dini.
Lionel Messi memimpin top skor Piala Dunia 2026 dengan 3 gol. Harry Kane, Mbappe, Haaland mengikuti dengan 2 gol. Simak daftar lengkapnya.
Jangan antre lagi, kini cek dan cetak Kartu Keluarga bisa dilakukan secara online. Simak panduan lengkap, cara aktivasi IKD, hingga tips cetak mandiri resmi.