Advertisement
Kritik Kinerja Densus 88, Fadli Zon: Kenapa Tidak Ditugaskan Hadapi KKB?
Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Fadli Zon - Tangkapan layar Youtube Fadli Zon Official
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Politikus Partai Gerindra Fadli Zon kembali menyoroti kinerja Densus 88 Antiteror Polri. Jika sebelumnya Fadli meminta lembaga tersebut sebaiknya dibubarkan karena dianggap hanya menjadikan teroris sebagai komoditas, kali ini ia mempertanyakan terkait tugas dan fungsinya.
Sebab, Polri tidak menerjunkan Densus 88 ke Papua untuk menangani aksi yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB).
Advertisement
Padahal, pemerintah sendiri telah menegaskan bahwa KKB merupakan teroris dan aksinya sudah sangat meresahkan warga di Papua.
BACA JUGA : Aparat TNI-Polri Ungsikan Warga Distrik Kiwirok karena
"Densus 88 tak ditugaskan utk hadapi KKB Papua. Kenapa? Inilah contoh bhw yg sering dijadikan sasaran adalah…," tulis Fadli di akun Twitternya, Sabtu (9/10/2021).
Pernyataan Fadli tersebut diketahui untuk menanggapi pernyataan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono yang sengaja tidak menerjunkan Densus 88 Antiteror ke Papua.
Alasannya, karena penanganan KKB di Papua telah diserahkan kepada tim gabungan TNI-Polri melalui Satgas Nemangkawi di bawah komando dari Asops Kapolri.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa KKB yang melakukan kekerasan di Papua dikategorikan sebagai teroris.
Pernyataan Mahfud tersebut berdasarkan ketentuan UU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
BACA JUGA : Polres Mimika Selidiki Penemuan 600-an Amunisi yang Akan
Dalam UU itu disebutkan, teroris adalah orang yang merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan terorisme.
"Nah berdasarkan definisi yang dicantumkan di dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 tersebut, maka apa yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasinya dan orang-orang yang berafiliasi dengan adalah tindakan teroris," ungkap Mahfud dilansir dari Antara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Catat Lokasi dan Waktu Demo Ojol 17 September 2025
Konservasi Ikan Belida, Kilang Pertamina Selamatkan Identitas Sungai Musi
Polisi Tetapkan 42 Tersangka Demo Rusuh di Bandung
Korban Meninggal Kasus Kecelakaan Bus RS Bina Sehat di Bromo Bertambah
Advertisement
Pembunuhan Kacab Bank, Dua Oknum TNI AD Dijanjikan Imbalan Rp100 Juta
Ojol Gelar Demo 17 September 2025, Ini 7 Tuntutan yang Diangkat
Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC Indra Utoyo Dipanggil KPK
Mahfud MD Dikabarkan Masuk Kabinet Merah Putih, Begini Respons Bappisus
Polri Minta Interpol Terbitkan Red Notice Riza Chalid
Advertisement
Menkop Nyatakan Satu Kopdes Merah Putih Bisa Gerakkan 15 Orang
KPU Cabut Aturan Rahasiakan Dokumen Ijazah Capres-Cawapres
Ini Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan agar Dapat Diskon Iuran 50 Persen
Alasan Pasukan TNI Terus Jaga Gedung Parlemen
Besok! Ojol Geruduk Kemenhub dan DPR, Ini Tuntutan Mereka
Advertisement
Kabel di Jalur Kereta Cepat Whoosh Dicuri, Pelaku Telah Diamankan
Berita Pilihan
- Polisi Tetapkan 42 Tersangka Demo Rusuh di Bandung
- Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC Indra Utoyo Dipanggil KPK
- Menkop Nyatakan Satu Kopdes Merah Putih Bisa Gerakkan 15 Orang
- Ini Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan agar Dapat Diskon Iuran 50 Persen
- Cak Imin Ingin Rp200 Triliun Bisa Dinikmati UMKM
Advertisement
Pemkab Terapkan Layanan Tiket Online Beti Sakebon di Pantai Selatan Bantul
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Kemenag dan Kemenkes Perkuat Program Pesantren Sehat
- Malaysia Serukan Negara Dunia Akhiri Hubungan dengan Israel
- 100 Ribu WNI di AS Belum Lapor ke Kedutaan
- Mahmoud Abbas Desak Internasional Bertanggungjawab Atas Kejahatan Israel
- Merespons Ancaman Tarif Trump, China: Ini Pemaksaan Ekonomi
- BNPB Ingatkan Banjir Bali Bisa Terulang
- DPR RI Desak Mendagri Tito Hentikan Efisiensi Dana Transfer ke Daerah
Advertisement
Advertisement
