Advertisement
Guru Honorer Bunuh Diri, Begini Respons DPR

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Kadafi mengomentari peristiwa tragis meninggalnya guru honorer yang bunuh diri menjelang pengumumun kelulusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Dia meminta pemerintah sensitif dengan kondisi guru honorer yang selama ini mengabdikan dirinya untuk mencerdaskan anak bangsa.
Advertisement
Kadafi berharap pemerintah memberi afirmasi kepada guru honorer untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).
"Kita juga harus melihat lama pengabdian dan wilayah 3T yang sangat memilukan kemarin, salah satu yang mengikuti seleksi itu meninggal dunia dengan gantung diri," ujar Kadafi pada Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (7/10/2021).
Dia mengajak semua pemangku kepentingan baik dari unsur pemerintah maupun dari DPR yang memiliki fungsi pengawasan atas kinerja pelaksana pemerintahan agar memberikan perhatian dan bisa mengangkat harkat martabat guru.
"Saya berharap pemerintah bisa memberikan afirmasi dalam penerimaan guru PPPK, karena kita harus mengangkat harkat dan martabat dan kesejahteraan para pahlawan tanpa tanda jasa," papar Kadafi.
Menurut dia, pimpinan DPR bisa mengawasi dan juga bisa mendengar apa yang menjadi harapan dan kebutuhan para guru honorer.
"Kita hari ini duduk di sini karena dedikasi guru, oleh karena itu perlu kita ingat bersama jangan sampai besok terjadi kegaduhan dan terjadi hal-hal yang semakin memilukan kita," ungkap Politisi Fraksi PKB ini.
Kadafi menjelaskan, guru honorer saat kondisi pandemiberjuang, bekerja, agar tidak terjadi kehilangan pembelajaran di Indonesia.
Dia juga menyampaikan, saat ini Indonesia sedang menghadapi bonus demografi. Dengan peran guru, negara bisa mendapat bonus SDM unggul dan berkualitas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kasus Kuota Haji Khusus, KPK Bidik Pejabat Kemenag yang Punya Agensi Umrah
- Mendikdasmen Akan Kembalikan Formasi Pengawas Sekolah
- Korupsi Chromebook: KPK Buru Eks Stafsus Nadiem Makarim, Jurist Tan ke Luar Negeri
- Pensiun, Kapolri Mutasi Ketua KPK dan BNPT
- Pejabat Kemenag yang Punya Agensi Umrah dan Haji Jadi Sasaran Pengusutan KPK Terkait Korupsi Kuota Haji Khusus
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Penonaktifan 7,39 Juta Penerima Bantuan Iuran JKN Disebut Bukan karena Efisiensi Anggaran
- Kasus Nikita Mirzani, PN Jakarta Selatan Jadwalkan Sidang Eksepsi 1 Juli 2025
- Gencatan Senjata Antara Israel dan Iran Resmi Dimulai, Qatar Berperan sebagai Mediator
- Jutaan PBI BPJS Kesehatan Dinonaktifkan, Peserta Diimbau Aktif Mengecek Status Kepesertaan Lewat Aplikasi JKN
- Proses Evakuasi Pendaki Asal Brasil di Gunung Rinjani Terkendala Cuaca, Posisi Survivor Berada Dikedalaman 400 Meter
- KPK Sita 2 Senjata Api Saat Menggeledah Rumah Tersangka Korupsi
- Malaysia Perluas Jangkauan Wisata Medis ke Jogja, Ini Alasannya
Advertisement
Advertisement