Advertisement
Guru Honorer Bunuh Diri, Begini Respons DPR
Demo guru honorer - Antara/Ilustrasi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Kadafi mengomentari peristiwa tragis meninggalnya guru honorer yang bunuh diri menjelang pengumumun kelulusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Dia meminta pemerintah sensitif dengan kondisi guru honorer yang selama ini mengabdikan dirinya untuk mencerdaskan anak bangsa.
Advertisement
Kadafi berharap pemerintah memberi afirmasi kepada guru honorer untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).
"Kita juga harus melihat lama pengabdian dan wilayah 3T yang sangat memilukan kemarin, salah satu yang mengikuti seleksi itu meninggal dunia dengan gantung diri," ujar Kadafi pada Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (7/10/2021).
Dia mengajak semua pemangku kepentingan baik dari unsur pemerintah maupun dari DPR yang memiliki fungsi pengawasan atas kinerja pelaksana pemerintahan agar memberikan perhatian dan bisa mengangkat harkat martabat guru.
"Saya berharap pemerintah bisa memberikan afirmasi dalam penerimaan guru PPPK, karena kita harus mengangkat harkat dan martabat dan kesejahteraan para pahlawan tanpa tanda jasa," papar Kadafi.
Menurut dia, pimpinan DPR bisa mengawasi dan juga bisa mendengar apa yang menjadi harapan dan kebutuhan para guru honorer.
"Kita hari ini duduk di sini karena dedikasi guru, oleh karena itu perlu kita ingat bersama jangan sampai besok terjadi kegaduhan dan terjadi hal-hal yang semakin memilukan kita," ungkap Politisi Fraksi PKB ini.
Kadafi menjelaskan, guru honorer saat kondisi pandemiberjuang, bekerja, agar tidak terjadi kehilangan pembelajaran di Indonesia.
Dia juga menyampaikan, saat ini Indonesia sedang menghadapi bonus demografi. Dengan peran guru, negara bisa mendapat bonus SDM unggul dan berkualitas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
Advertisement
Program Cek Kesehatan Gratis Tak Ada Kabar, Pemda Diminta Mengecek
Advertisement
Menteri PANRB Tegaskan ASN Tak Boleh WFA, yang Diperbolehkan FWA
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Top Ten News Harianjogja.com, Selasa 1 Juli 2025: Imbauan Sultan, SPMB Jogja, Ganti Rugi Tol Jogja hingga Pajak Belanja Online
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Pemerintah Klaim Megaproyek Baterai Kendaraan Listrik di Karawang Serap 8 Ribu Tenaga Kerja
- Palestina Minta Internasional Desak Penghentian Kekerasan oleh Pemukim Israel di Tepi Barat
- Hujan Ringan Selimuti Sejumlah Kota Besar Hari Ini Senin 30 Juni 2025
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
Advertisement
Advertisement
