Mayoritas Masyarakat Tolak Vaksin Berbayar

Harianjogja.com, JAKARTA -- Situs web petisi Change.org Indonesia, Katadata Insight Center (KIC), dan KawalCOVID19.id, menampilkan data mayoritas responden tidak mendukung skema vaksinasi berbayar.

Campaigner dari Change.org Indonesia Efraim Leonard menyampaikan alasan penolakan tersebut karena menganggap vaksin sebagai hak warga di kala pandemi Covid-19. Bahkan, skema berbayar dianggap tidak adil terhadap warga kurang mampu.

“Hasil survei ini mengafirmasi dukungan masyarakat yang juga mengalir lewat petisi yang menolak vaksinasi berbayar, termasuk via skema gotong royong. Sehingga, diharapkan pemerintah bisa segera menerima input dan semakin memperbaiki program vaksinasi ini untuk ke depannya,” ujarnya, Kamis (30/9/2021). 

PROMOTED:  Resmikan IKM di Umbulharjo, Dinas Perinkopukm Jogja Berharap IKM Naik Kelas

Survei ini disebarkan 6—21 Agustus 2021 secara daring ke seluruh Indonesia dengan melibatkan 8.299 responden menggunakan metode convenience sampling. 

Dalam survei tersebut turut mencatatkan bahwa 70 persen responden tidak setuju vaksin berbayar. 

Responden mengatakan bahwa vaksin merupakan hak warga negara (73,9 persen), vaksin berbayar tidak adil bagi yang kurang mampu (67,9 persen) dan ada potensi menjadi ladang korupsi di Indonesia (53,5 persen). 

Sementara 20,2 persen responden setuju skema vaksin berbayar dengan alasan agar vaksinasi lebih cepat selesai (71,3 persen), agar vaksin gratis diberikan hanya kepada yang tidak mampu (52,4 persen) dan agar mengurangi antrian bagi penerima vaksin gratis (49,9 persen).

“Di antara responden yang setuju vaksin berbayar, ada kecenderungan semakin senior usianya dan semakin baik status ekonominya, dukungan terhadap skema berbayar semakin tinggi tapi tidak sampai menjadi mayoritas,” katanya.

Dia melanjutkan, 86,6 persen responden menyarankan keluarga dan teman-teman mereka untuk divaksinasi dengan frekuensi sesekali sampai hampir tiap hari. Alasan yang paling sering diungkapkan adalah agar orang-orang terdekat mereka terlindungi (78,7 persen), dan agar dapat beraktivitas seperti normal (70,1 persen). 

Sebanyak 37,5 persen responden menyatakan orang terdekat mereka ada yang sudah lansia, dan 34,6 persen mengatakan orang terdekat mereka ada yang memiliki mobilitas tinggi karena harus bekerja dari kantor.

Co-founder KawalCOVID19 Elina Ciptadi mengatakan, data ini merupakan indikasi yang baik bahwa responden sadar pentingnya melindungi yang rentan, dan bahwa melindungi diri sendiri saja tidak cukup. 

“Makin banyak orang di lingkungan sosial mereka yang tervaksinasi, makin rendah risiko bagi mereka,” katanya

Namun, dia melanjutkan ada 13,4 persen atau 1.113 responden yang tidak pernah menyarankan keluarga dan teman-teman mereka untuk divaksinasi. 

Alasan utamanya adalah memberi kebebasan kepada orang terdekat karena pilihan di tangan masing-masing (81,4 persen). Di antara mereka yang tidak pernah menyarankan lingkungan terdekatnya untuk vaksinasi, 65,9 persen atau 773 memang belum divaksinasi dan 79 persen atau 154 dari mereka merasa tidak ingin divaksinasi. 

Setelah vaksinasi, dia menyebutkan lebih dari separuh responden masih berusaha tidak keluar rumah kalau tidak penting (52,6 persen), 43,2 persen akan keluar rumah tapi tetap dengan mengenakan masker dan jaga jarak. 

Hanya 4,2 persen esponden yang menganggap bahwa kegiatan bisa dilakukan secara normal tanpa masker dan jaga jarak sesudah vaksinasi.

“Pemahaman 95,8 persen responden bahwa vaksinasi tidak memberi 100% kekebalan adalah gambaran yang positif. Karena vaksinasi adalah salah satu cara mengatasi pandemi ini, tetapi bukan satu-satunya cara,” ujarnya.

Dari sisi warga, dia menjelaskan vaksinasi tetap perlu berjalan simultan dengan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. 

“Sementara dari sisi pemerintah, percepatan vaksinasi bagi kelompok rentan, tes dan tracing yang terarah, serta edukasi untuk mengurangi resistensi warga terhadap tes dan karantina tetap perlu dilakukan secara konsisten,” Elina menambahkan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis.com