Advertisement
PDIP Bakal Beri Sanksi Kader yang Ikutan-ikutan Deklarasi Capres-Cawapres
Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. - ANTARA/HO PDIP
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-PDI Perjuangan (PDIP) tidak akan segan-segan memberikan sanksi kepada para kadernya jika kedapatan ikut-ikutan melakukan deklarasi Capres-Cawapres sebelum ditetapkan oleh partai. Soal Capres-Cawapres, PDIP meminta seluruh kadernya untuk bersabar.
"Manakala ada anggota partai yang tidak memiliki disiplin, dan ikut-ikutan dalam deklarasi calon sebelum partai menetapkan, partai akan menegakkan disiplin tersebut dengan memberi sanksi organisasi," kata Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan, Selasa (21/9/2021).
Advertisement
Hasto menyampaikan, PDIP memercayakan sepenuhnya berkaitan dengan penetapan capres dan cawapres pada hasil Kongres V Partai. Dimana Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri mendapat mandat untuk menetapkan.
"Apa yang terjadi sama dengan tahun 2014 dan 2019 yang lalu, dimana Ibu Megawati Soekarnoputri menetapkan Pak Jokowi sesuai dengan mandat Kongres Partai, dan terbukti Beliau hadir sebagai pemimpin yang telah lama dipersiapkan dan mampu memikul tanggung jawab sebagai pemimpin bangsa," tuturnya.
Baca juga: Target Investasi Rp1.200 Triliun di 2022, Kemenves: Fokus Riset dan Inovasi
Untuk itu, Hasto meminta kepada seluruh kader PDIP agar bersabar menunggu persoalan Capres-Cawapres. Menurutnya, yang menjadi fokus saat ini bagaimana soal kualitas pemimpin.
Selain itu, Hasto juga mengingatkan, agar seluruh kader fokus saja tehadap penanganan pandemi Covid-19. Soal relawan, kata dia, belum saatnya untuk dibentuk.
"Prinsipnya seluruh relawan pemenangan akan dibentuk paska penetapan secara resmi pasangan calon dari Partai. Saat ini lebih baik membantu rakyat menangani pandemi," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Heboh Food Tray MBG Mengandung Minyak Babi, Begini Penjelasan RMI-NU
Digugat Tutut Soeharto ke PTUN Jakarta, Ini Kata Menkeu Purbaya
Advertisement
Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
Wamen Eddy Desak Pengesahan RUU KUHAP, Ini Alasannya
Ditunjuk Jadi Menpora, Erick Thohir: Kita Harus Lakukan Terobosan
PMI Ilegal Dijadikan Operator Judi Online di Kamboja
Advertisement
Bareskrim Gelar Mediasi Ridwan Kamil dan Lisa Mariana
PDIP Hormati Keputusan Prabowo Ganti Kepala LKPP
DPR RI Setujui Revisi RAPBN 2026, Belanja Negara Rp3.842,7 Trilun
DPR RI Klaim Kelangaan BBM Shell BP Hanya di Jabodetabek
20 Ribu Koperasi Merah Putih Akan Peroleh Modal, Rp3 Miliar
Advertisement
BMKG Deteksi 2 Bibit Siklon Tropis, Waspada Cuaca Ekstrem
Berita Pilihan
- Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
- Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
- Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
- Ribuan Orang Unjuk Rasa di London Tolak Kunjungan Donald Trump
- Deretan Selebritas Dunia Galang Dana untuk Palestina
Advertisement
Manunggal Fair Kulonprogo Targetkan 100 Ribu Pengunjung Tahun Ini
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- KPK Segera Umumkan Tersangka Dugaan Kasus Korupsi Kouta Haji
- Tugas ke Luar Kota, Wapres Gibran Tak Hadiri Acara Pelantikan Menteri Baru
- Pengamat Kritisi Kasus Pagar Laut Bekasi yang Hanya Berhenti di Tersangka
- Kuasa Hukum Ungkap Banyak Kejanggalan Terkait Kasus Pembunuhan Kacab Bank
- Putus Jaringan Komunikasi, Militer Israel Semakin Brutal Serang Gaza
- Tok! Bunga KPR Subsidi Tetap 5 Persen
- Trump Perpanjang Tenggat Larangan TikTok hingga 16 Desember 2025
Advertisement
Advertisement
