Makam Kyai Langgeng Direvitalisasi, Magelang Kembangkan Wisata Religi
Pemkot Magelang memulai revitalisasi Makam Kyai Langgeng untuk melestarikan sejarah sekaligus mengembangkan wisata religi di Kota Magelang.
Rembuk Stunting Kabupaten Magelang Tahun 2021 melalui video conference, dari Rumah Dinas Bupati Magelang, Rabu (8/9/2021). /Ist-dok Prokompim Pemkab Magelang
Harianjogja.com, MAGELANG- Penurunan angka stunting tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Dibutuhkan komitmen bersama agar penanganannya dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.
Hal itu disampaikan oleh Bupati Magelang Zaenal Arifin pada kegiatan Rembuk Stunting Kabupaten Magelang Tahun 2021 melalui video conference, dari Rumah Dinas Bupati Magelang, Rabu (8/9/2021).
Zaenal mengatakan permasalahan stunting tidak bisa hanya diselesaikan melalui program gizi, tapi harus terintegrasi dengan program lainnya. "Kompleksnya masalah stunting dan banyaknya stakeholder yang terkait dalam intervensi gizi spesifik dan sensitif memerlukan pelaksanaan yang dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu kepada sasaran prioritas," kata Zaenal.
BACA JUGA : Stunting Gunungkidul Masih di Angka 17,4 Persen
Ia menyebutkan berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), angka stunting di Kabupaten Magelang pada tahun 2017 sempat berada pada angka 37,6 persen, tetapi secara perlahan mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir, dimana data terakhir pada tahun 2020 angka stunting di Kabupaten Magelang adalah sebesar 20,23 persen.
Capaian penurunan yang cukup signifikan tersebut hasil dukungan semua pihak, termasuk stakeholder di luar pemerintah, seperti perguruan tinggi, Organisasi Masyarakat/Sosial (Ormas), lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan unsur masyarakat lainnya yang telah melakukan komitmen dan aksi nyata dalam penurunan stunting.
Tahun ini, Kabupaten Magelang telah ditetapkan sebagai salah satu kabupaten lokasi fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi. Sebagai konsekuensinya, wilayah ini diwajibkan melaksanakan aksi konvergensi stunting dan memenuhi data monitoring pelaksanaan aksi konvergensi stunting melalui aplikasi yang terintergrasi dengan Ditjen Bina Bangda Kemendagri.
"Salah satu kegiatan penting yang ditekankan dalam intervensi penurunan stunting terintegrasi ini adalah pelaksanaan acara Rembuk Stunting seperti yang kita laksanakan saat ini," jelas Zaenal.
Selanjutnya, Zaenal berharap agar intervensi terhadap pencegahan dan penanganan kasus stunting harus dilakukan secara sinergis antara sektor kesehatan dan non kesehatan, baik oleh pemerintah maupun non pemerintah. "Kami minta agar semua potensi yang ada, baik dari unsur pemerintah ataupun non pemerintah bisa berkolaborasi, bersinergi bahu membahu bergotong royong baik dari sisi pendanaan dan kegiatan dalam penanganan stunting sehingga kami harapkan pada Tahun 2021 angka stunting di Kabupaten Magelang bisa berada dibawah 15%," katanya.
BACA JUGA : Penanganan Masalah Stunting Butuh Sinergi Banyak Pihak
Acara rembuk stunting diakhiri penandatanganan sekaligus deklarasi komitmen kesepakatan rencana kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten Magelang oleh perwakilan peserta rembuk stunting dari unsur pemerintah dan non pemerintah yang akan dilaksanakan di Kabupaten Magelang pada Tahun 2022.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkot Magelang memulai revitalisasi Makam Kyai Langgeng untuk melestarikan sejarah sekaligus mengembangkan wisata religi di Kota Magelang.
Tim Sparta Polresta Solo mengamankan warga Gilingan yang mengamuk dan mengancam warga dengan obeng sebelum dibawa ke RSJ Kentingan.
BPS menjelaskan arti desil 1-10 dalam DTSEN, indikator yang digunakan, serta alasan desil bukan penentu tunggal penerima bansos.
Kemenhub memproses 35 izin khusus pesawat registrasi asing untuk mendukung pemadaman karhutla dengan tetap mengutamakan keselamatan penerbangan.
Gempa M4,0 kembali mengguncang NTT pada 23 Agustus 2026. BNPB mencatat 53.971 rumah rusak akibat rangkaian gempa sejak 15 Agustus.
BMKG mendeteksi 696 hotspot di Kalsel pada 23 Agustus 2026. Sebanyak 29 titik masuk kategori tinggi dan risiko karhutla didominasi indikator tinggi.