Advertisement
Utang ke RS Swasta Lebih Rp10 Triliun, Kemenkes: Masih Koordinasi dengan Kemenkeu
Seorang tenaga medis mendorong seorang pasien dengan kursi roda di Rumah Sakit Umum (RSU) Anutapura di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (17/7/2021). Rumah sakit yang dikelola Pemerintah Kota Palu itu terpaksa menutup sementara layanan pada ruang intermediate, Poli Saraf dan Poli Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT) untuk meminimalisir penyebaran virus corona menyusul terinfeksinya 12 tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut. - ANTARA FOTO/Basri Marzuki
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Kementerian Kesehatan tengah berupaya melunasi utang yang nilainya ditaksir lebih dari Rp10 triliun kepada sekitar 800 rumah sakit swasta.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes Widyawati mengatakan pihaknya tengah menyelesaikan dispute claim pada tahun lalu. Di sisi lain, utang sudah dilunasi sebesar 75 persen kepada pemerintah provinsi.
Advertisement
“Menyelesaikan dispute claim 2020 dan sudah diselesaikan provinsi sebesar 75 persen,” kata Widyawati melalui pesan tertulis, Senin (6/9/2021).
BACA JUGA : Pemerintah Bayar Tunggakan Insentif Nakes 2020 Rp1,48
Widyawati mengatakan pelunasan utang itu tengah dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan saat ini. “Dalam proses pengupayaan pembayaran melalui izin dari Kemenkeu,” kata dia.
Sebelumnya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meminta Kementerian Kesehatan segera melaporkan dispute claim senilai Rp12,64 triliun agar dapat dilakukan penelaahan.
Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Iwan Taufiq Purwanto mengakui Kementerian Kesehatan masih menghadapi kendala dalam memproses pembayaran tunggakan kepada rumah sakit yang melakukan pelayanan Covid-19, yakni karena adanya dispute claim pada 2020 - 2021.
Dalam rapat bersama Komisi IX DPR pada Senin (5/7/2021), Iwan mencatat per 31 Desember, terdapat dispute claim senilai Rp2,15 triliun yang saat ini masih dalam proses verifikasi di Tim Penyelesaian Klaim dan Klaim Dispute (TPKD) Kementerian Kesehatan.
BACA JUGA : Buntut Tunggakan Klaim BPJS, RS Jogja Dapat Suntikan
Kedua, ada dispute claim di provinsi senilai Rp6,93 triliun dan tunggakkan layanan 2020 yang ditagihkan pada 2021 senilai Rp3,56 triliun, tetapi sudah diverifikasi oleh BPJS Kesehatan.
“Totalnya Rp12,64 triliun memang belum disampaikan ke kami untuk dilakukan review, tetapi ada percepatan yang bisa dilakukan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Polda Metro Jaya Pecat 31 Anggota, Terlibat Kasus Narkoba hingga LGBT
2024 Rekor Tahun Terpanas di China Sejak 1961
Advertisement
Pengacara Firli Bahuri Desak Polda Metro Jaya Hentikan Penyidikan
Sejumlah Wilayah Hujan Ringan Hari Ini 3 Januari 2025, Jogja Berawan Tebal
Putusan MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden, Mahfud MD: Harus Ditaati!
Kapal Karam di Laut Tunisia, 27 Orang Tewas Termasuk Wanita dan Anak-anak
Advertisement
Erick: Merger Garuda dan Pelita Air Masuk Peta Jalan 6 Bulan
Ahli Hukum Desak Pemeriksaan Terhadap Hakim Pemberi Vonis Ringan ke Koruptor
Advertisement
5 Pejabat Pengadilan Negeri Terkait Vonis Ronald Tannur Diberi Sanksi
Berita Pilihan
- Sejumlah Wilayah Hujan Ringan Hari Ini 3 Januari 2025, Jogja Berawan Tebal
- Badan Gizi Umumkan 937 Dapur Disiapkan untuk Program Makan Bergizi Gratis Mulai 6 Januari
- Mahkamah Agung Sebut Keringanan Hukuman karena Sikap Sopan Perlu Dihapus
- Wacana Pengurangan Masa Tinggal Jemaah Haji di Tanah Suci
- Jasamarga Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas di Tiga Ruas Tol Selama Libur Natal dan Tahun Baru
Advertisement
Program Makan Siang Gratis Diharapkan Tidak Merepotkan Sekolah
Advertisement
Asyiknya Camping di Pantai, Ini 2 Pantai yang Jadi Lokasi Favorit Camping Saat Malam Tahun Baru di Gunungkidul
Advertisement
Berita Populer
- MK Hapus Aturan Ambang Batas Pencalonan Presiden 20 Persen, Semua Parpol di DPR Kini Bisa Usung Calon
- Kejagung Tetapkan 5 Tersangka Baru di Kasus Korupsi Timah
- Jasamarga Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas di Tiga Ruas Tol Selama Libur Natal dan Tahun Baru
- Wacana Pengurangan Masa Tinggal Jemaah Haji di Tanah Suci
- Putusan MK, Foto Kampanye Tidak boleh Direkayasa Berlebihan dengan AI
- Mahkamah Agung Sebut Keringanan Hukuman karena Sikap Sopan Perlu Dihapus
- Badan Gizi Umumkan 937 Dapur Disiapkan untuk Program Makan Bergizi Gratis Mulai 6 Januari
Advertisement
Advertisement
