Advertisement
Pemilu 2024 Akan Banyak: Pilpres, 542 Kepala Daerah, dan 20.528 Kursi Legislatif
Aktivis dari Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Kemanusiaan menandatangani spanduk dukungan saat menggelar aksi mendukung KPU di depan Gedung KPU, Jakarta, Senin (22/4/2019). - Antara/Indrianto Eko Suwarso
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengatakan pemilu serentak 2024 bakal sulit dikelola.
Perebutan kursi terjadi mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga nasional di seluruh Indonesia.
Advertisement
Setidaknya akan ada pemilihan presiden, 542 kepala daerah provinsi/kabupaten/kota, dan legislatif yang merebut 575 kursi di DPR, 19.817 DPRD provinsi/kabupaten/kota, dan 136 DPD.
“Tentu pada saat pertandingan itu, semuanya bertanding dan berupaya meyakinkan publik agar mendapat dukungan publik. Jadi bagaimana agar rakyat memilih dia. Maka, segala macam bentuk strategi kampanye, meyakinkan, dan membangun citra diri dilakukan para calon,” katanya pada diskusi virtual.
Bahtiar menjelaskan, bahwa pada saat yang sama, masyarakat Indonesia memiliki beragam latar belakang. Dari sisi pendidikan, lebih dari 50 persen lulusan SMP. Sedangkan dari wilayah, tersebar hingga pelosok. Apalagi, Indonesia memiliki kondisi geografis beragam.
“Ini tidak mudah mengelola semua ini dalam sebuah sistem besar. Pemahaman pengaturan akan berlaku, tapi belum tentu penerimaannya sama.
Bahkan, penyelenggara pemilu itu juga belum tentu sama. Jadi, ini pekerjaan yang sangat besar dan harus direncanakan secara baik, jelasnya.
Sisi positifnya, Indonesia melakukan pemilu serentak pada 2024. Dengan waktu yang tersisa 3 tahun lalu, dipastikan persiapannya lebih matang.
Simulasi bahkan sudah dilakukan penyelenggara pemilu. Berdasarkan hasil kesepakatan sebelumnya, pileg dan pilpres dilakukan pada Rabu, (28/2/204). Sedangkan pilkada Rabu, (27/10/2024).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pemerintah Terbitkan Aturan Turunan Terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Pembangunan Rusun ASN di IKN Capai 40 Persen
KPK Tetapkan 2 Tersangka baru Korupdi Proyek Fiktif PT Amarta Karya
Advertisement
Jadi Markas Pungli Pegawai KPK, 2 Rutan Ditutup
Kuta Selatan Bali Diguncang Gempa Berkekuatan Magnitudo 5,0
Tak Terima Ditegur, Dua WNA Amerika Ini Diduga Aniaya Pecalang di Bali
Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
Advertisement
Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
Mobil Mewah Harvey Moeis Disita Kejagung, Kali Ini Ferrari dan Mercy
KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
Advertisement
Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
Berita Pilihan
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Advertisement
Cek Jadwal dan Lokasi Bus SIM Keliling Bantul Sabtu 27 April 2024
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Advertisement
