Advertisement
Pemilu 2024 Akan Banyak: Pilpres, 542 Kepala Daerah, dan 20.528 Kursi Legislatif

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengatakan pemilu serentak 2024 bakal sulit dikelola.
Perebutan kursi terjadi mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga nasional di seluruh Indonesia.
Advertisement
Setidaknya akan ada pemilihan presiden, 542 kepala daerah provinsi/kabupaten/kota, dan legislatif yang merebut 575 kursi di DPR, 19.817 DPRD provinsi/kabupaten/kota, dan 136 DPD.
“Tentu pada saat pertandingan itu, semuanya bertanding dan berupaya meyakinkan publik agar mendapat dukungan publik. Jadi bagaimana agar rakyat memilih dia. Maka, segala macam bentuk strategi kampanye, meyakinkan, dan membangun citra diri dilakukan para calon,” katanya pada diskusi virtual.
Bahtiar menjelaskan, bahwa pada saat yang sama, masyarakat Indonesia memiliki beragam latar belakang. Dari sisi pendidikan, lebih dari 50 persen lulusan SMP. Sedangkan dari wilayah, tersebar hingga pelosok. Apalagi, Indonesia memiliki kondisi geografis beragam.
“Ini tidak mudah mengelola semua ini dalam sebuah sistem besar. Pemahaman pengaturan akan berlaku, tapi belum tentu penerimaannya sama.
Bahkan, penyelenggara pemilu itu juga belum tentu sama. Jadi, ini pekerjaan yang sangat besar dan harus direncanakan secara baik, jelasnya.
Sisi positifnya, Indonesia melakukan pemilu serentak pada 2024. Dengan waktu yang tersisa 3 tahun lalu, dipastikan persiapannya lebih matang.
Simulasi bahkan sudah dilakukan penyelenggara pemilu. Berdasarkan hasil kesepakatan sebelumnya, pileg dan pilpres dilakukan pada Rabu, (28/2/204). Sedangkan pilkada Rabu, (27/10/2024).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Masyarakat di Pesisir Diminta Mewaspadai Potensi Banjir Rob hingga 5 Mei 2025
- Hemat Energi, Jemaah Calon Haji Diminta Tidak Memaksakan Salat Arbain di Madinah
- Demo Hari Buruh di Semarang Berakhir Ricuh, Polisi Tangkap Sejumlah Provokator
- Dedi Mulyadi Wajibkan KB Vasektomi bagi Penerima Bansos, Begini Kata MUI soal Vasektomi
- Layanan Haji 2025 Siap Beroperasi, Kementerian Agama Sebut Persiapan Kelar
Advertisement

Pemkab Sleman dan Klaten Teken Perjanjian Pengelolaan Air di Wilayah Perbatasan, Ini Tujuannya
Advertisement

Asyiknya Interaksi Langsung dengan Hewan di Kampung Satwa Kedung Banteng
Advertisement
Berita Populer
- Prediksi BMKG 1 Mei 2025: Daftar Kota Berpotensi Hujan
- Manajer dan Pengawas SPBU Terlibat Oplos BBM Pertamax, Begini Respons Pertamina Patra Niaga
- Menjelang Siang, Buruh Memadati Gedung DPR untuk Aksi May Day Siang Ini
- Pidato Hari Buruh di Monas, Presiden Prabowo Ingin Marsinah Jadi Pahlawan Nasional
- Makan Bergizi Gratis Diyakini Bisa Menggerakkan Ekonomi, Ini Kata Luhut
- Layanan Haji 2025 Siap Beroperasi, Kementerian Agama Sebut Persiapan Kelar
- Penguatan Perlindungan Hak-Hak Buruh Jadi Janji Ketua DPR di Hari Buruh
Advertisement