Advertisement
Pemilu 2024 Akan Banyak: Pilpres, 542 Kepala Daerah, dan 20.528 Kursi Legislatif
Aktivis dari Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Kemanusiaan menandatangani spanduk dukungan saat menggelar aksi mendukung KPU di depan Gedung KPU, Jakarta, Senin (22/4/2019). - Antara/Indrianto Eko Suwarso
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengatakan pemilu serentak 2024 bakal sulit dikelola.
Perebutan kursi terjadi mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga nasional di seluruh Indonesia.
Advertisement
Setidaknya akan ada pemilihan presiden, 542 kepala daerah provinsi/kabupaten/kota, dan legislatif yang merebut 575 kursi di DPR, 19.817 DPRD provinsi/kabupaten/kota, dan 136 DPD.
“Tentu pada saat pertandingan itu, semuanya bertanding dan berupaya meyakinkan publik agar mendapat dukungan publik. Jadi bagaimana agar rakyat memilih dia. Maka, segala macam bentuk strategi kampanye, meyakinkan, dan membangun citra diri dilakukan para calon,” katanya pada diskusi virtual.
Bahtiar menjelaskan, bahwa pada saat yang sama, masyarakat Indonesia memiliki beragam latar belakang. Dari sisi pendidikan, lebih dari 50 persen lulusan SMP. Sedangkan dari wilayah, tersebar hingga pelosok. Apalagi, Indonesia memiliki kondisi geografis beragam.
“Ini tidak mudah mengelola semua ini dalam sebuah sistem besar. Pemahaman pengaturan akan berlaku, tapi belum tentu penerimaannya sama.
Bahkan, penyelenggara pemilu itu juga belum tentu sama. Jadi, ini pekerjaan yang sangat besar dan harus direncanakan secara baik, jelasnya.
Sisi positifnya, Indonesia melakukan pemilu serentak pada 2024. Dengan waktu yang tersisa 3 tahun lalu, dipastikan persiapannya lebih matang.
Simulasi bahkan sudah dilakukan penyelenggara pemilu. Berdasarkan hasil kesepakatan sebelumnya, pileg dan pilpres dilakukan pada Rabu, (28/2/204). Sedangkan pilkada Rabu, (27/10/2024).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
Presiden Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang, Ini yang Dibahas
Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
Advertisement
KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Kredit Usaha BPR Bank Jepara Artha
DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Heboh Food Tray MBG Mengandung Minyak Babi, Begini Penjelasan RMI-NU
Advertisement
Digugat Tutut Soeharto ke PTUN Jakarta, Ini Kata Menkeu Purbaya
Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
Wamen Eddy Desak Pengesahan RUU KUHAP, Ini Alasannya
Ditunjuk Jadi Menpora, Erick Thohir: Kita Harus Lakukan Terobosan
Advertisement
PMI Ilegal Dijadikan Operator Judi Online di Kamboja
Berita Pilihan
Advertisement
Jadwal DAMRI ke Bandara YIA, Hari Ini: Dari Jogja, Purworejo, dan Kebumen
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Trump Perpanjang Tenggat Larangan TikTok hingga 16 Desember 2025
- Sekjen GCC Kutuk Serangan Israel ke Gaza
- Tiba di Indonesia, Sapi Impor Australia untuk Dukung MBG
- Fahri Hamzah Siap Patuhi Putusan MK Wamen Dilarang Rangkap Jabatan
- Pemerintah Jamin Pembangunan Perumahan Sosial Tanpa Penggusuran
- 65 Ribu Warga Gaza Meninggal Akibat Serangan Israel
- Prakiraan BMKG, Mayoritas Wilayah Indonesia Diguyur Hujan
Advertisement
Advertisement
