Advertisement
Pemilu 2024 Akan Banyak: Pilpres, 542 Kepala Daerah, dan 20.528 Kursi Legislatif
Aktivis dari Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Kemanusiaan menandatangani spanduk dukungan saat menggelar aksi mendukung KPU di depan Gedung KPU, Jakarta, Senin (22/4/2019). - Antara/Indrianto Eko Suwarso
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengatakan pemilu serentak 2024 bakal sulit dikelola.
Perebutan kursi terjadi mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga nasional di seluruh Indonesia.
Advertisement
Setidaknya akan ada pemilihan presiden, 542 kepala daerah provinsi/kabupaten/kota, dan legislatif yang merebut 575 kursi di DPR, 19.817 DPRD provinsi/kabupaten/kota, dan 136 DPD.
“Tentu pada saat pertandingan itu, semuanya bertanding dan berupaya meyakinkan publik agar mendapat dukungan publik. Jadi bagaimana agar rakyat memilih dia. Maka, segala macam bentuk strategi kampanye, meyakinkan, dan membangun citra diri dilakukan para calon,” katanya pada diskusi virtual.
Bahtiar menjelaskan, bahwa pada saat yang sama, masyarakat Indonesia memiliki beragam latar belakang. Dari sisi pendidikan, lebih dari 50 persen lulusan SMP. Sedangkan dari wilayah, tersebar hingga pelosok. Apalagi, Indonesia memiliki kondisi geografis beragam.
“Ini tidak mudah mengelola semua ini dalam sebuah sistem besar. Pemahaman pengaturan akan berlaku, tapi belum tentu penerimaannya sama.
Bahkan, penyelenggara pemilu itu juga belum tentu sama. Jadi, ini pekerjaan yang sangat besar dan harus direncanakan secara baik, jelasnya.
Sisi positifnya, Indonesia melakukan pemilu serentak pada 2024. Dengan waktu yang tersisa 3 tahun lalu, dipastikan persiapannya lebih matang.
Simulasi bahkan sudah dilakukan penyelenggara pemilu. Berdasarkan hasil kesepakatan sebelumnya, pileg dan pilpres dilakukan pada Rabu, (28/2/204). Sedangkan pilkada Rabu, (27/10/2024).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
