Advertisement
Kasus Kebocoran 279 Juta Data Pengguna BPJS Kesehatan Belum Ada Tersangka
Komjen Pol. Agus Andrianto. ANTARA - HO/Polri
Advertisement
Harianjogja.com, .com, JAKARTA - Bareskrim Polri tidak kunjung tetapkan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana kebocoran data pribadi 279 juta penduduk pada sistem BPJS Kesehatan.
Kabareskrim Polri Komjen Polisi Agus Andrianto mengemukakan kendala yang dihadapi oleh tim penyidik Bareskrim Polri dalam menangani kasus kebocoran data BPJS Kesehatan yaitu melakukan pemeriksaan forensik di internal BPJS Kesehatan untuk mengetahui sumber kebocoran data 279 juta WNI pada BPJS Kesehatan. Agus mengatakan bahwa pemeriksaan forensik tersebut butuh waktu yang tidak sebentar.
Advertisement
BACA JUGA : BPJS Kesehatan Menolong Biayai Perawatan Kesehatan
"Belum [ada tersangka] ya. Masih pemeriksaan forensik menurut keterangan dari penyidik," kata Agus kepada Bisnis, Kamis (2/9/2021).
Sebelumnya, data 279 juta penduduk Indonesia peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan diduga bocor dan diperjualbelikan di situs raidsforum.com.
Data tersebut mencakup nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk (KTP), nomor telepon, email, nama, alamat, hingga gaji.
Data tersebut dijual oleh pengguna forum dengan nama id 'Kotz'. Dia mengatakan data tersebut juga termasuk data penduduk yang sudah meninggal.
BACA JUGA : BPJS Kesehatan Sebagai Investasi Kesehatan Mendatang
Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan penelusuran lebih lanjut apakah data yang bocor tersebut berasal dari lembaganya atau bukan.
BPJS Kesehatan telah mengerahkan tim khusus untuk sesegera mungkin melacak dan menemukan sumbernya.
"Namun perlu kami tegaskan bahwa BPJS Kesehatan konsisten memastikan keamanan data peserta BPJS Kesehatan dilindungi sebaik-baiknya," ujar Iqbal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kemensos Coret 1,9 Juta Penerima Bansos
Marak Keracunan Menu MBG, Istana Bakal Beri Sanksi SPPG
Prabowo Pertimbangkan Mahfud MD Masuk Tim Komite Reformasi Polri
Jaga Aksi Demo Warga Pati, Polresta Amankan Tiga Titik Strategis
Advertisement
Perpres 79/2025 Tak Hanya Mengatur Soal Kenaikan Gaji ASN
Warga Pati Kembali Demo Hari Ini, Tuntut Bupati Sudewo Mundur
Resmi, Mulai 2028 IKN Jadi Ibu Kota Politik RI
Krisis Air Akibat Perubahan Iklim Global Semakin Parah
Advertisement
Presiden Prabowo Targetkan Kemiskinan Ekstrem Tuntas Tahun Ini
Gempa Magnitudo 6,6 Guncang Nabire, Jaringan Internet Alami Gangguan
Transjakarta Tabrak Kendaraan dan Ruko, 6 Orang Luka-luka
Akreditasi SPPG Perlu Dilakukan untuk Cegah Keracunan
Modus Korupsi di BPR Bank Jepara Artha, Bermula dari Kredit Macet
Advertisement
Korupsi Pencairan Kredit BPR Kudus, KPK Sita Rp12,8 Milia dan Tanah
Berita Pilihan
- Marak Keracunan Menu MBG, Istana Bakal Beri Sanksi SPPG
- Perpres 79/2025 Tak Hanya Mengatur Soal Kenaikan Gaji ASN
- Gempa Magnitudo 6,6 Guncang Nabire, Jaringan Internet Alami Gangguan
- Akreditasi SPPG Perlu Dilakukan untuk Cegah Keracunan
- Modus Korupsi di BPR Bank Jepara Artha, Bermula dari Kredit Macet
Advertisement
Pemkab Siapkan Bonus Rp2,2 Miliar untuk Atlet Berprestasi di Gunungkidul
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Digugat Tutut Soeharto ke PTUN Jakarta, Ini Kata Menkeu Purbaya
- Heboh Food Tray MBG Mengandung Minyak Babi, Begini Penjelasan RMI-NU
- Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
- Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
- DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
- KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Kredit Usaha BPR Bank Jepara Artha
- Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
Advertisement
Advertisement
