Advertisement
Bermasalah, DPR Minta Pemerintah Evaluasi PeduliLindungi
Tampilan situs pedulilindungi.id untuk download sertifikat vaksin Covid-19 - pedulilindungi.id
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Masyarakat kerap melaporkan adanya masalah terhadap aplikasi PeduliLindungi. Pemerintah pun diminta menyelesaikan sejumlah masalah tersebut.
Anggota Komisi IX DPR Putih Sari mengatakan sertifikasi vaksin Covid-19 yang ada dalam aplikasi PeduliLindungi saat ini menjadi suatu yang penting. Pasalnya, hal itu menjadi prasyarat dalam melakukan perjalanan atau akses ke sejumlah fasilitas publik.
Advertisement
Namun, dia mengakui sejumlah kendala masih dikeluhkan masyarakat terutama soal kesalahan data dan sertifikat yang tidak keluar padahal sudah menerima vaksin.
"Banyak yang menyampaikan keluhan tentang Aplikasi PeduliLinduni di lapangan, mulai dari sertifikat vaksin yang tidak keluar, data yang tidak sesuai. Mohon solusinya, kalau bisa ada contact center untuk pengaduan masyarakat," ungkapnya, seperti dilansir laman resmi DPR RI, Kamis (26/8/2021).
Baca juga: 800 Vaksin Sinopharm Disiapkan untuk Penyandang Disabilitas di Kulonprogo
Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh. Dia pun meminta pemerintah segera melakukan evaluasi atas banyaknya kesalahan data dalam aplikasi PeduliLindungi.
"Kesalahan data itu juga terjadi pada saya, di aplikasi PeduliLindungi kelahiran saya ditulis Tahun 1995. Ini perlu dievaluasi terkait data, apakah datanya dari Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, atau dari mana?" ujarnya.
Adapun, Komisi IX pun telah meminta Kemenkes untuk meningkatkan kualitas dukungan teknologi informasi dalam pelaksanaan program vaksinasi dengan memastikan akurasi dan keamanan data yang terdapat dalam aplikasi PeduliLindungi khususnya terkait vaksinasi dan menyempurnakan database PCare vaksinasi secara kontinyu dan berkala.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
