Kasus Covid-19 Kulonprogo Tinggi, Panglima TNI: Banyak Laksanakan Tracing Kontak Erat!
Advertisement
Harianjogja.com, KULONPROGO-Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto meminta Pemerintah Kabupaten Kulonprogo mempercepat tahapan "tracing" atau penelusuran kontak erat terkonfirmasi Covid-19 karena kasus di wilayah ini masih tinggi, yakni 150 kasus hingga 200 kasus per hari.
"Dengan kasus konfirmasi Covid-19 di Kulonprogo masih di atas 150 kasus hingga 200 kasus per hari, artinya masih masuk level 4. Untuk itu, tugas kita harus banyak melaksanakan tracing kontak erat, walaupun di lapangan mengalami kendala. Rata-rata satu konfirmasi, di Kulon Progo baru melaksanakan tracing dua sampai tiga orang kontak erat, harapannya bisa di atas delapan orang," katanya di Kulonprogo, Sabtu (21/8/2021).
Advertisement
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta rombongan menijau pelaksanaan vaksinasi dan pemeriksaan dini di Kabupaten Kulon Progo, DIY.
Ia mengharapkan warga terkonfirmasi dirawat di isolasi terpusat (isoter) dan tidak melaksanakan isomasi mandiri (isoman) di rumah sehingga konfirmasi terpantau kekurangan obatanya, apakah membaik atau memburuk.
"Untuk itu, empat pilar percepatan penanganan Covid-19, TNI, Polri, pemda dan puskesmas harus kerja keras menyukseskan agar masyarakat mau melaksanakan isolasi di isoter, kecuali tracing kontak erat hasilnya negatif bisa melaksanakan isoman selama lima hari," katanya.
Baca juga: Pemkab Kulonprogo Kembali Tolak Permintaan Pedagang Berjualan di Alun-alun Wates
Sementara itu, Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengatakan sampai saat ini, pemerintah masih melaksanaan evaluasi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Massyarakat dari Level I sampai Level 4.
Saat ini, pemerintah juga memberikan beberapa kelonggaran kegiatan masyarakat bagi daerah yang mampu menekan laju penambahan konfirmasi Covid-19.
"Ada beberapa kelonggaran aktivitas masyarakat, sehingga masyarakat melaksanakan kegiatan sehari-hari, seperti di sektor kegiatan ekonomi hilir, dan beberapa industri bisa beroperasi dengan kelonggaran dari 50 persen menjadi 75 persen," katanya.
Menurut Kapolri, kelonggaran tersebut berpotensi terjadi potensi peningkatan interaksi dan ada potensi penularan COVID-19 akan meningkat. Untuk itu, ia mengimbau dengan situasi kelonggaran yang ada, masyarakat tetap melaksanakan protokol kesehatan secara kuat, mulai dari menggunakan masker, pembatasan kegiatan di titik-titik kasus tinggi harus menaati aturan sesuai Instruksi Mendagri.
"Harapannya penularan dimasyarakat dapat ditekan. Di sisi lain, kita melakukan percepatan pelaksanaan vaksinasi dalam minggu-minggu ini hingga akhir tahun. Untuk itu, kami mengimbau kepada masyarakat segera mendafar ikut vaksinasi digerai-gerai yang disediakan TNI, Polri kerja sama dengan pemkab yang memberikan pelayanan vaksinasi. Harapannya masyarakat yang melaksanakan aktivitas terlindungi vaksin," demikian Kapolri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Pilkada Jakarta Bersih dari Gugatan Sengketa, Pramono-Rano Karno Sah Menangkan Pemilihan
- Sistem Zonasi dalam PPDB Diminta Berbasis Hak Anak
- Mantan Menkumham Yassona Laoly Dipanggil KPK sebagai Saksi
- Pemerintah Diminta Susun Peta Jalan untuk Mengatasi Masalah PPDB Zonasi
- Kantor Presiden Korea Selatan Digerebek Polisi Buntut Darurat Militer
Advertisement
Polres Kulonprogo Lakukan Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Wisata Selama Libur Natal dan Tahun Baru
Advertisement
Mingguan (Jalan-Jalan 14 Desember) - Jogja Selalu Merayakan Buku
Advertisement
Berita Populer
- Sejumlah Negara Eropa Tangguhkan Proses Suaka untuk Warga Suriah
- Sejumlah Kota Besar di Indonesia Potensi Hujan Lebat Disertai Petir, Termasuk DIY
- Indonesia Desak Israel Patuhi Gencatan Senjata di Jalur Gaza
- Pilkada Jakarta 2024: Hingga Batas Akhir, Tak Ada Gugatan dari Paslon RK-Suswono dan Dharma-Kun di MK
- Serah Terima Program TJSL 2024 Bantuan Pengembangan Kelompok Usaha Urban Farming
- Gelar Sidang, Dewas KPK Jatuhkan 109 Sanksi Etik, Ada Nama Firli Bahuri
- Pemerintah Diminta Susun Peta Jalan untuk Mengatasi Masalah PPDB Zonasi
Advertisement
Advertisement