Pakar: Indonesia Tak Perlu Ikut Campur Urusan Rezim Taliban di Afghanistan

Rika Anggraeni

Kamis, 19 Agustus 2021 - 20:07 WIB

Bernadheta Dian Saraswati

Pakar: Indonesia Tak Perlu Ikut Campur Urusan Rezim Taliban di Afghanistan

Pasukan Taliban berhasil mengambil alih pemerintah resmi Afganistan - DW.com

Harianjogja.com, JAKARTA – Indonesia dinilai tidak perlu ikut campur dalam urusan domestik, khususnya rezim Taliban di Afghanistan. Hal yang terpenting atas apa yang terjadi di Afghanistan adalah hubungan diplomatik antarnegara.

“Dengan kita tidak bersikap sekarang ini menentukan siapa pemerintahannya kita akui, sebenarnya itu menunjukkan bahwa kita tidak turut campur dalam urusan dalam negeri Afghanistan,” kata Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana dalam Podcast Bisnis Indonesia berjudul "Taliban Menguasai Afganistan, Apa Dampaknya Bagi Indonesia" seperti dikutip, Kamis (19/8/2021).

Apabila Indonesia salah mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan, lanjutnya, maka akan berdampak pada hubungan diplomatik RI dengan Afghanistan.

“Yang kita khawatirkan justru kalau misalnya kita mengakui salah satu dan tidak mengakui yang lainnya, maka kalau misalnya yang lainnya ternyata yang berkuasa itu akan mengganggu hubungan diplomatik Indonesia dengan Afghanistan,” jelasnya.

BACA JUGA

Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani itu meminta agar pemerintah Indonesia menunggu beberapa saat hingga kondisi di Afghanistan terlihat jelas.

Selain itu, Hikmahanto mengatakan pemerintah Indonesia tentu harus mendorong siapa pun pemimpin yang didukung oleh mayoritas rakyat di Afghanistan, termasuk kelompok Taliban sekalipun.

“Apapun program mereka, sepanjang itu diterima oleh rakyat Afghanistan, tentu kita akan dukung karena kedaulatan ada di tangan rakyat,” ucapnya.

Hikmahanto menambahkan, nantinya pemerintah Indonesia harus mengakui pemimpin yang berkuasa di Afghanistan terlepas dari ideologi mereka.

“Biarkan proses internal di Afghanistan tanpa kita menentukan syarat dan lain sebagainya. Siapa pun nanti yang akan keluar sebagai pejabat atau presiden yang didukung oleh rakyat, itulah yang kemudian kita harus akui terlepas dari apapun ideologi mereka,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : bisnis.com