Advertisement
Ada Warga Tak Terima Bansos Covid-19, Begini Penjelasan Mensos Risma
Menteri Sosial Tri Rismaharini. - Suara.com/Arry
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Di masa pandemi Covid-19, Pemerintah telah menyalurkan beragam bantuan untuk masyarakat utamanya kurang mampu. Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan sejak Januari 2021, Kemensos telah menyerahkan usulan data penerima bantuan sosial kepada Pemerintah Daerah.
Hal ini disampaikan Risam saat menjawab ada masyarakat yang tak lagi menerima bansos saat pandemi.
"Sejak Januari saya menyerahkan data itu ke daerah. Jadi usulan penerima bansos itu kita serahkan kepada daerah," ujar Risma, Senin (26/7/2021).
Baca juga: Bansos untuk Warga Terdampak Covid-19 di Sleman Cair
Risma menegaskan pihaknya tak lagi melakukan verifikasi data. Kemensos kata Risma, hanya melakukan pencocokan data Kemensos dengan data kependudukan.
"Jadi kami tidak melakukan verivali. Jadi kami hanya cek mencocokkan dengan data kependudukan, oke begitu cocok kita terima. Jadi sesuai dengan UU, kita kembalikan verivalidata ke daerah," ucap Risma.
"Jadi ini kenapa tidak menerima? Maka daerah lah yang berhak memberikan usulan kepada kami," sambungnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menuturkan jika ada data penerima yang dihapus bukan kewenangan Kemensos, melainkan usulan dari pemerintah daerah.
PROMOTED: YouGov: Tokopedia Jadi Brand Paling Direkomendasikan Masyarakat Indonesia
Baca juga: Bantuan Subsidi Upah Sasar 8,8 Juta Pekerja Dinilai Sangat Minim!
"Contohnya kemarin di lapangan, bu kenapa dihapus. Setelah kami cek, ternyata daerah yang menghapus, bukan kami. Jadi kami kembalikan sesuai amanat UU 13 tahun 2011 tentang fakir miskin," kata Risma.
Lebih lanjut, Risma mengatakan sejak dirinya menjadi Mensos kewenangan tersebut dikembalikan sesuai amanat Undang-undang 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
"Sejak saya jadi menteri maka usulan itu dari daerah. Ternyata ada penambahan jumlah kurang lebih 5,9 juta KK yang diusulkan baru oleh daerah untuk menerima bantuan," katanya.
"Nah, 5,9 juta ini juga kami usulkan kepada Kemkeu untuk mendapat bantuan sebesar Rp 200.000 per bulan. Itu akan diberikan mulai Juli sampai dengan Desember," Risma menambahkan.
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pakar: Urgensi Sosialisasi Wacana Pelabelan BPA Patut Dipertanyakan
Partai Demokrat Tidak Patok Capres-Cawapres sebagai Syarat Koalisi
Jokowi Geram Indonesia Terus Impor Aspal
Kantor Tesla di Jerman Kebakaran selama 5 Jam
Advertisement
Top 7 News Harianjogja.com Jumat, 30 September 2022
Rusia Gelar Referendum di 4 Wilayah Ukraina, Uni Eropa Siapkan Sanksi Baru
Jaga Persaingan Usaha, Aptrindo Usul Truk di Atas 20 Tahun Dimusnahkan
Cek Link Lowongan Kerja Kereta Cepat Indonesia Untuk SMA, SMK, dan Sarjana
Advertisement
Ini Daftar Vaksin yang Wajib untuk Bayi dan Anak
Airlangga Bertemu Puan, Buka Peluang Koalisi Pilpres 2024?
Mantan Kabag Renmin DivPropam Polri Didemosi Satu Tahun
Ibu Almarhum Brigadir J Berharap Kebenaran Terungkap di Persidangan
Hong Kong Tarik Mie Sedaap, Ini Penjelasan BPOM
Advertisement
Bawaslu Sebut Laporan Dugaan Pelanggaran Kampanye Anies Tak Penuhi Syarat
Berita Pilihan
- Bank Jateng Tour de Borobudur (TdB) XXII 2022 Akan Tampil Beda
- Airlangga Hartarto Jadi Tokoh Pemulihan Ekonomi Nasional
- Rampung! Pembangunan Fly Over Ganefo Mranggen-Demak Sudah 100%
- Ide Brilian Ganjar: Karya Foto Dibikin Baju
- Orang Ini Ngaku Bisa Bikin BBM dari Sampah, Solar Dijual Rp7.000, Premium Rp10.000
Advertisement
Biar Tak Salah Sasaran Tilang Keliling, Masyarakat Diminta Blokir Kendaraan yang Dijual
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Febri Diansyah Dampingi Putri Candrawathi ke Bareskrim Polri Besok
- Tahun Ini, 1,2 Juta Wisatawan Kunjungi Candi Borobudur
- Sopir Ngantuk, Mobil Panther di Karanganyar Masuk Selokan
- KPK Segera Panggil Ulang Lukas Enembe
- Bjorka Muncul Lagi, Kali Ini Kepala BSSN Jadi Korbannya
- Pemerintah Mulai Bahas Upah Minimum 2023
- BMKG Perkirakan Suhu Kota Semarang Bisa Capai 39,5 Derajat Celcius
Advertisement
Advertisement
