REI Bentuk Tim Khusus untuk Pengembangan Ibu Kota Baru

Harianjogja.com, JAKARTA—Real Estat Indonesia (REI) langsung membentuk kelompok kerja khusus untuk ikut serta dalam pengembangan Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur. Nantinya, kelompok kerja itu bertugas mencari investor yang mau mengembangkan properti di kawasan tersebut.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) REI Paulus Totok Lusida mengatakan bahwa Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa meminta pihaknya untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

REI pun langsung membentuk kelompok kerja khusus untuk merealisasikan pembangunan IKN, dan mengusulkan Bendahara Umum DPP REI Samuel Stephanus Huang untuk menjaring investor lokal, serta Wakil Ketua Umum DPP REI Bidang Hubungan Luar Negeri Rusmin Lawin yang bertugas menjaring calon investor asing.

Pengembangan properti di IKN, kata dia, akan meliputi hunian, perkantoran komersial, fasilitas umum, dan infrastruktur lainnya. REI sendiri akan berusaha menggandeng pengembang luar negeri untuk mengembangkan kawasan itu.

“Untuk investasi asing, kami akan memanfaatkan sejumlah jaringan. Salah satunya melalui FIABCI di mana REI selama ini aktif di dalamnya,” katanya, Selasa (20/7/2021).

Totok menuturkan, REI juga siap untuk terlibat dalam badan otorita yang akan dibentuk khusus untuk menangani pengembangan IKN baru. Pasalnya, REI memiliki pengalaman dalam membangun kota-kota baru dengan konsep modern.

Baca juga: Cek! BST Rp600.000 Sudah Cair di PT Pos Indonesia

Dalam kesempatan itu, Totok meminta kejelasan rencana induk pengembangan kawasan IKN, beserta jadwal dan rencana kerja untuk bisa memulai pembangunan.

“Kami berusaha mulai melakukan tahun ini. Yang kami perlukan dari pemerintah bukan anggaran, melainkan masterplan dan time table. Dari situ, kami baru bisa membangun dengan menyesuaikan perencanaan,” ucapnya.

Kejelasan rencana induk, kata Totok, diperlukan agar REI dapat menyusun studi kelayakan pengembangan kawasan, dan menawarkan proyek properti yang akan dibangun kepada pengembang asing.

“Investor memerlukan kejelasan regulasi dan perencanaan. Semakin banyak investor masuk, pemerintah juga semakin memiliki banyak pilihan untuk pengembangan kawasan IKN. Kalau kami bangun rumah, tetapi perkantoran pemerintah tidak juga dibangun, kami jualan ke siapa. Ini harus jelas dulu,” katanya.

Sebelumnya, rencana pembangunan rumah dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) di IKN rencananya akan mulai dibangun tahun depan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid menuturkan bahwa pembangunan rumah dinas untuk ASN, menteri/pejabat negara dan eselon I di IKN tidak akan menggunakan dana APBN.

“Khusus perumahan tidak menggunakan APBN. Rumah dinas menggunakan KPBU dan swasta murni,” jelasnya.

Nantinya, para pemenang KPBU dan swasta murni ini akan membangun rumah ASN di IKN, lalu pemerintah menyewa rumah dinas tersebut.

Khalawi menuturkan, rencana alokasi pembangunan rumah tapak dinas di IKN pada tahun depan sebesar Rp6,71 miliar untuk konstruksi 2.132 unit rumah dinas.

Adapun, tipologi dan peruntukannya, yakni rumah tapak dinas tipe khusus 400 meter persegi untuk menteri/pejabat negara sebanyak 98 unit. Kemudian rumah tapak dinas tipe A seluas 250 meter persegi untuk pejabat negara sebanyak 865 unit, dan untuk pejabat eselon I sebanyak 1.169 unit.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : bisnis.com