Advertisement
Menkeu Bakal Lakukan Jalan Pintas untuk Menyerap Banyak BLT
Warga menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Balai Desa Tanjungkarang, Jati, Kudus, Jawa Tengah, Senin (18/5/2020). - Antara/Yusuf Nugroho\\n
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mencatat bantuan langsung tunai (BLT) desa masih sangat minim. Dari anggaran Rp28,8 triliun, serapannya baru Rp5,60 triliun atau 19,4 persen.
Melihat angka ini, Sri Mulyani bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bakal terus mendorong distribusinya. Dengan begitu pada bulan ini terjadi percepatan serapan.
Advertisement
“Kalau sampai tidak ada pergerakan, kita akan bisa melakukan langkah-langkah intercept [pintas] dengan mencari cari nama dan akun [masyarakat] di masing-masing desa untuk mendapatkan bantuan pemerintah,” katanya pada konferensi pers, Sabtu (17/7/2021) petang.
Sri menjelaskan bahwa setidaknya ada empat langkah agar ada percepatan pelaksanaan dana dan BLT desa. Pertama, pemerintah daerah (pemda) diminta segera merealisasi belanja mandat (mandatory spending) sebesar 25 persen dari dana transfer umum (DTU).
DTU ini dapat digunakan untuk program perlindungan sosial maksimal 20 persen dari total pagu. Selain itu, juga program pemberdayaan ekonomi di daerah maksimal 15 persen dari mandatory spending.
Kedua, karena BLT desa sangat efektif dalam menjaga daya beli masyarakat, kewajiban pemda dan pembayarannya tidak dikaitkan dengan program bantuan sosial tambahan dari pusat.
Lalu ketiga, pemda dapat mempercepat pengajuan permohonan penyaluran dana desa dan mendorong dalam BLT desa kepada keluarga penerima manfaat (KPM).
Keempat, kepala desa diminta memperhatikan kriteria pendataan KPM BLT desa di tahun anggaran 2021. Setelah itu, lakukan penyesuaian apabila angkanya lebih rendah dari tahun lalu.
“Kita ingin uang [BLT] itu masuk ke masyarakat dan bantu mereka,” jelas Sri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Warga Pati Kembali Demo Hari Ini, Tuntut Bupati Sudewo Mundur
Resmi, Mulai 2028 IKN Jadi Ibu Kota Politik RI
Krisis Air Akibat Perubahan Iklim Global Semakin Parah
Advertisement
Presiden Prabowo Targetkan Kemiskinan Ekstrem Tuntas Tahun Ini
Gempa Magnitudo 6,6 Guncang Nabire, Jaringan Internet Alami Gangguan
Transjakarta Tabrak Kendaraan dan Ruko, 6 Orang Luka-luka
Akreditasi SPPG Perlu Dilakukan untuk Cegah Keracunan
Modus Korupsi di BPR Bank Jepara Artha, Bermula dari Kredit Macet
Advertisement
Korupsi Pencairan Kredit BPR Kudus, KPK Sita Rp12,8 Milia dan Tanah
Oknum Kemenang Minta Uang Secara Berjenjang di Kasus Korupsi Kuota Haji
Ledakan di Gaza Selatan, 4 Tentara Israel Dilaporkan Tewas
Algoth: Rangkap Jabatan Tak Perlu Dipersoalkan
Gunakan BLT untuk Judol, 49 Rekening KPM di Tulungagung Dibekukan
Advertisement
Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
Berita Pilihan
- Gempa Magnitudo 6,6 Guncang Nabire, Jaringan Internet Alami Gangguan
- Akreditasi SPPG Perlu Dilakukan untuk Cegah Keracunan
- Modus Korupsi di BPR Bank Jepara Artha, Bermula dari Kredit Macet
- Ledakan di Gaza Selatan, 4 Tentara Israel Dilaporkan Tewas
- Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
Advertisement
Harga Ayam Potong di Bantul Naik, Pedagang Mengaku Penjualan Turun
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Wamen Eddy Desak Pengesahan RUU KUHAP, Ini Alasannya
- Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
- Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
- Digugat Tutut Soeharto ke PTUN Jakarta, Ini Kata Menkeu Purbaya
- Heboh Food Tray MBG Mengandung Minyak Babi, Begini Penjelasan RMI-NU
- Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
- Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Advertisement
Advertisement
