Advertisement
Ratusan Ribu Orang Dilatih Buat Jadi Tenaga Vaksin Covid-19
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD/Antara - HO/Humas Kemenko Polhukam
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Pemerintah pusat bakal melatih ratusan ribu bidan dan mahasiswa kedokteran untuk mempercepat vaksinasi vaksin Covid-19 di tengah masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menuturkan langkah itu diambil untuk memenuhi target capaian vaksinasi sebesar 70 juta dosis pada September 2021 mendatang.
Advertisement
“Tapi itu tak mudah. Menyuntikkan vaksin itu tak cukup 5 menit perorang. Yang akan divaksin harus dicek dulu tensi dan kimia darahnya agar agar bisa menerima vaksin,” tulis Mahfud melalui akun Twitter pribadinya, Sabtu (17/7/2021).
Misalkan, Mahfud menerangkan, orang dengan tensi darah tinggi diberi obat dan ditunggu terlebih dahulu hingga normal. Adapun lama tunggunya bisa mencapai satu jam per orang.
“Setelah normal baru disuntik vaksin. Kalau disuntik sembarangan, saat kimia darah atau tensi tidak tepat itu berbahaya, bisa fatal. Jadi memang harus super hati-hati,” kata dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa target vaksinasi 1 juta dosis pada Juli 2021 dan 2 juta dosis pada Agustus 2021 harus tercapai.
“Sekarang tidak ada tawar menawar 1 juta [dosis] harus tercapai, lalu Agustus 2 juta, harus,” katanya dalam acara Munas VIII Kadin di Kendari, Sulawesi Tenggara dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (30/6/2021).
Menurutnya, pemulihan sektor kesehatan bisa diakselerasi melalui vaksinasi. Dengan sektor kesehatan yang pulih, kata Jokowi, pemulihan sektor perekonomian juga ikut terdongkrak.
Selain itu, Kepala Negara juga membeberkan target vaksinasi setiap bulannya untuk mencapi kekebalan komunal atau herd immunity pada akhir tahun ini.
Perinciannya, pada Juli 2021 ditargetkan sekita 34 juta vaksin disuntikkan, lalu sebulan setelahnya atau Agustus naik menjadi 43,7 juta. Lalu, pada September 2021 Jokowi menargetkan 53 juta dosis vaksin disuntikkan, Oktober sebanyak 84 juta dosis, November 80,9 juta, dan pada Desember sebanyak 71,7 juta dosis vaksin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
