Luhut Minta Pangdam dan Kapolda Pastikan Tidak Ada Rakyat Kelaparan

Luhut Binsar Pandjaitan - JIBI/Bisnis.com
09 Juli 2021 16:17 WIB Dany Saputra News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, sekaligus Koordinator Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, meminta pangdam dan kapolda di seluruh In donesia untuk memastikan tidak ada masyarakat di wilayahnya masing-masing yang tidak memiliki makanan.

Hal tersebut disampaikan pada Rapat Laporan Vaksinasi, Implementasi Pembatasan Mobilitas, Optimalisasi Fasilitas TNI untuk Isolasi dan Sembako yang diselenggarakan secara virtual, Jumat (9/7/2021).

“Saya minta Kapolda dan Pangdam banyak lakukan patroli di daerah pinggiran. Vaksinasi nanti bisa langsung kesana saja, di kawasan pinggiran itu,” ucap Menko Luhut.

Menurutnya, pada Juli 2021 ini akan ada penambahan 46 juta vaksin. Penambahan tersebut dapat diarahkan ke daerah pinggiran atau kumuh yang tidak memiliki akses kepada fasilitas kesehatan.

“Saya mau yang daerah pinggiran atau slum area, kita jemput bola buat vaksin,” tegasnya. Pemberian vaksin di daerah marjinal tersebut menurut Menko Luhut, perlu dijalankan bersamaan juga dengan pemberian bantuan beras yang saat ini telah disiapkan.

Menko Luhut kemudian menegaskan agar negara hadir di tengah rakyat melalui pemberian secara targeted atau tersasar kepada yang membutuhkan. Menko Luhut memberikan arahan kepada TNI/Polri untuk mencari lokasi marjinal di tiap daerah dan memastikan ketersediaan makanan (beras).

“Sekali lagi micro targeted. Vaksin, obat, kemudian bansos yang berupa beras untuk mereka yang berada di kawasan pinggiran harus dapat terlaksana, jangan sampai mereka tidak bisa makan,” ujar Luhut.

“Terakhir sekali lagi saya minta dipastikan, jangan sampai ada rakyat yang gak bisa makan. Saya minta kalian lakukan patroli, cek dimana ada warga yang gak bisa makan, segera datangi, bantu,” ucap Menko Luhut.

Menko Luhut kemudian juga menyoroti laporan Menteri Kesehatan terkait adanya data jumlah pasien Covid-19 yang janggal untuk wilayah Jawa Timur.
“Tidak ada yang perlu malu, berikan saja data sebagaimana adanya agar bisa kita perbaiki. Sehingga nanti Menteri Kesehatan dapat membuat perencanaan dengan lebih tepat,” ucap Menko Luhut.

Pada kesempatan yang sama, Menko Luhut juga meminta kepada para menteri yang hadir untuk dapat merespon sesuai bidang dan tugas fungsi masing-masing terkait dengan laporan yang diberikan oleh para Panglima dan Kapolda masing-masing wilayah.

Terkait hal tersebut, Menteri BUMN, Erick Thohir, menyampaikan bahwa akan mendukung sesuai tupoksi Kementerian BUMN. “Saya nanti akan vidcon dengan Pak Menteri Kesehatan terkait dengan hal tersebut, untuk bantuan beras nanti akan melalui Bulog. Kebetulan harga beras juga sedang turun Pak, jadi nanti dari daerah bisa beli berasnya, nanti kami bantu untuk proses pembeliannya,” terang Menteri Erick.

Setali tiga uang dengan Menteri Erick, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan Bansos beras sesuai kesepakatan sebelumnya akan melalui Bulog.

"Kemudian berdasarkan rapat ini tadi, untuk penyalurannya akan melalui TNI/Polri. Untuk itu kami akan serahkan ke pos-pos TNI/Polri 1.500 paket untuk 100 kabupaten/kota,” ucap Mensos Risma.

Mensos Risma juga menyampaikan bagi petugas lapangan yang membutuhkan bantuan pangan dapat mengajukan, karena menurutnya para petugas di lapangan juga perlu diperhatikan kesehatannya.

Sumber : JIBI/Bisnis.com