Advertisement
Tak Ajukan Kasasi Terkait Vonis Pinangki, Kejagung Gagalkan Komitmen Antikorupsi Jokowi

Advertisement
Harianjogja.com,JAKARTA – Keputusan Kejaksaan Agung (Kejagung) tak mengajukan kasasi atas vonis perkara jaksa Pinangki Sirna Malasari dinilai tak sejalan dengan komitmen pemberantasan korupsi.
Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar, menyatakan bahwa keputusan Kejagung tersebut telah mencoreng kampanye pemberantasan korupsi yang digaungkan Presiden Jokowi.
Advertisement
"Menurut saya tindakan tidak kasasi itu memang tidak mengherankan karena Kejaksaan pasti berdalih bahwa putusan tersebut sudah sesuai dengan tuntutan JPU. Namun tanpa disadari, keputusan kejaksaan itu sudah mengagalkan komitmen Presiden Jokowi memberantas korupsi," ujarnya, Kamis (8/7/2021).
BACA JUGA : Kajari Jakarta Pusat Sebut Tidak Ada Alasan untuk Ajukan
Haris menilai, Pinangki adalah potret adalah wajah buruk institusi dan penegakan hukum di Indonesia dan kondisi ini menyedihkan. Keputusan Kejaksaan yang tidak mengajukan kasasi dinilai menyebabkan pimpinannya semakin tidak populis di mata publik.
Sebelumnya, Kurnia Ramadhana dari Indonesia Corruption Watch (ICW) memberi ucapan selamat kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin yang bersikukuh mempertahankan vonis eks jaksa Pinangki.
"ICW mengucapkan selamat kepada Bapak ST Burhanudin selaku Jaksa Agung dan jajarannya di Kejaksaan Agung karena telah berhasil mempertahankan vonis ringan kepada Pinangki Sirna Malasari," ujarnya.
Dia mengatakan, penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi dan pemerasan mestinya diganjar hukuman maksimal. Namun jaksa tidak melakukan kasasi atas vonis Pinangki yang hanya 4 tahun penjara.
BACA JUGA : JPU Setuju Hukuman Pinangki Tetap 4 Tahun, Najwa Shihab
Lanjutnya, bagi ICW seluruh proses penanganan korupsi suap, pencucian uang, dan permufakatan jahat Pinangki hanya dagelan semata. Salah satu hal yang terkesan enggan dibongkar Kejaksaan yaitu terkait dengan dugaan keterlibatan pejabat tinggi di instansi penegak hukum yang menjamin Pinangki untuk dapat bertemu dengan Joko Tjandra.
"Selain itu, dalam proses hukum ini pula publik bisa melihat betapa KPK telah melakukan pembiaran atas penanganan perkara yang penuh dengan konflik kepentingan ini," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
- Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
- Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
- Ribuan Orang Unjuk Rasa di London Tolak Kunjungan Donald Trump
- Deretan Selebritas Dunia Galang Dana untuk Palestina
Advertisement

Manunggal Fair Kulonprogo Targetkan 100 Ribu Pengunjung Tahun Ini
Advertisement

Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Daftar Lengkap Menteri dan Wamen Baru di Kabinet Merah Putih Prabowo
- KPK Segera Umumkan Tersangka Dugaan Kasus Korupsi Kouta Haji
- Tugas ke Luar Kota, Wapres Gibran Tak Hadiri Acara Pelantikan Menteri Baru
- Pengamat Kritisi Kasus Pagar Laut Bekasi yang Hanya Berhenti di Tersangka
- Kuasa Hukum Ungkap Banyak Kejanggalan Terkait Kasus Pembunuhan Kacab Bank
- Putus Jaringan Komunikasi, Militer Israel Semakin Brutal Serang Gaza
- Tok! Bunga KPR Subsidi Tetap 5 Persen
Advertisement
Advertisement