Bongkar Dugaan Maksud TWK untuk Singkirkan Pegawai KPK, Cuitan IndonesiaLeaks Hilang

Harianjogja.com, JAKARTA – Sejumlah cuitan di akun Twitter IndonesiaLeaks mendadak hilang setelah membuat utas yang membongkar maksud Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) kepada 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Padahal baru diketik beberapa menit lalu, udah hilang aja :(,” tulis akun IndonesiaLeaks, Minggu (6/6/2021). 

Dalam utas cuitannya terpotong sampai ketika membongkar kesaksian para pegawai KPK yang mempertanyakan adanya TWK untuk keperluan alih jabatan, karena sebelumnya tak pernah dibahas adanya TWK dalam draf peraturan komisi (perkom) yang sudah digodok sejak Agustus 2020. 

PROMOTED:  Resmikan IKM di Umbulharjo, Dinas Perinkopukm Jogja Berharap IKM Naik Kelas

Mengutip utas tersebut, Pegawai KPK Benydictus Siumlala Martin Sumarno mengaku terkejut saat mengetahui adanya Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai menjadi ASN, dan tak hanya dirinya yang mempertanyakan adanya tes itu.

Adapun, setelah diumumkan oleh Firli, Beny mengaku Firli mengatakan bahwa dalam TWK tidak akan ada lolos atau tidak lolosnya. 

Selain itu, sejumlah ahli yang turut membahas akan terkait pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN juga menyebutkan tidak ada soal TWK dalam perumusan tersebut.  

Dalam utas IndonesiaLeaks disebutkan bahwa pembahasan mengenai draf Perkom alih status pegawai pertama kali digelar pada 27 dan 28 Agustus 2020. Dari KPK ada perwakilan Biro Hukum, Biro SDM, Pengawas Internal dan Fungsional Dewan Pengawas. 

Kemudian, ada narasumber lain dari kementerian dan lembaga, termasuk narasumber ahli, yaitu Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada Oce Madril dan Pakar Kebijakan Publik Eko Prasojo. 

“Oce Madril mengatakan tak pernah ada pembahasan soal TWK dalam rapat itu,” tulis IndonesiaLeaks mengutip salah satu sumbernya yang tak disebutkan identitasnya. 

Selanjutnya, Eko mengakui bahwa UU ASN tidak dirancang untuk kasus peralihan status dari pegawai independen menjadi ASN seperti di KPK. Karenanya, dia setuju untuk membuat aturan turunan untuk melakukan peralihan status. 

Eko juga setuju bahwa peralihan stauts bisa dipenuhi dengan membuat surat pernyataan. Dia mengatakan hal itu juga dilakukan oleh capres dan cawapres. Pada akhir September, draf pertama Perkom berhasil dirumuskan dan tidak ada TWK dalam rumusan tersebut. 

“Sumber IndonesiaLeaks memastikan bahwa orang yang mengusulkan tes itu adalah Ketua KPK Firli Bahuri. Sumber tersebut masih ingat alasan Firli ngotot memasukkan tes kebangsaan ke dalam Perkom. Karena banyak “Taliban”,” tulis IndonesiaLeaks.

Taliban merupakan tudingan para pendengung atau buzzer kepada pegawai KPK yang dianggap fanatik dalam beragama. Tudingan ini dibantah oleh banyak mantan pimpinan KPK.

Usul dari Firli kemudian membuat pejabat struktural kelimpungan. Pasalnya pelaksanaan tes membutuhkan anggaran yang seharusnya disiapkan dari jauh-jauh hari. Hal ini yang juga menjadi penyebab syarat TWK belum masuk dalam draf Perkom 18 Januari 2021. 

Draf Perkom hanya menyebutkan mengenai adanya tes asesmen, tercantum dalam Pasal 5 Ayat 4. Selanjutnya, dalam draf Perkom 20 Januari 2021, ayat tersebut diubah menjadi asesmen tes wawasan kebangsaan. 

Ketentuan mengenai TWK baru benar-benar masuk dalam draf Perkom tanggal 25 Januari 2021 pukul 19.00 WIB. 

“Menurut sumber ini, draf TWK mesti selesai malam itu juga karena harus dikirim ke Kementerian Hukum dan HAM keesokan harinya,” lanjutnya. 

Selanjutnya, saat dikonfirmasi terkait dugaan penyelundupan pasal, Firli membantah berupaya menyingkirkan sejumlah pegawai lewat TWK. 

“Orang lulus tidak lulus karena dia sendiri,” kata Firli. 

Setelah TWK dilakukan, sebagian dari dari 75 pegawai KPK yang mengikuti tes tersebut tak lolos dan dibebastugaskan. Mereka disebut sudah lama menjadi target untuk didepak Firli. 

Target pertama menyasar kelima penyelidik dan penyidik KPK, yakni Andi Abdul Rachman Rachim, Harun Al Rasyid, Novel Baswedan, Rizka Anungnata, dan Yudi Purnomo.

Sumber : JIBI/Bisnis.com