Advertisement
PM Italia Mario Draghi Tak Akan Ambil Gaji
Bendera Italia / Reuters
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Demi mempertahankan dukungan koalisi politik, PM Italia Mario Draghi rela tidak menerima gaji.
Merunut berkas yang ditayangkan lewat laman resmi pemerintah Italia yang dikutip Bloomberg pada Kamis (13/5/2021), mantan gubernur bank sentral Eropa (ECB) itu tidak akan menerima gaji selama menjabat sebagai perdana menteri.
Perdana menteri di Italia biasanya diberi gaji senilai 115.000 euro atau sekitar US$140.000 saat Giuseppe Conte menjabat sebelum Draghi. Kala itu, Conte hanya mengambil 80% dari anggaran gaji tersebut.
Dilaporkan Bloomberg Draghi ingin mengisi kabinetnya dengan campuran teknokrat dan politikus setelah dia diminta mengambil alih kepemimpinan Conte pada Februari.
Sejak menjabat, Draghi terpantau mengupayakan program belanja yang agresif untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Italia yang tertekan akibat Covid-19. Italia telah menjadi negara dengan kasus Covid-19 terparah pada tahun lalu dan merupakan salah satu negara yang memberlakukan lockdown.
Walaupun Draghi sempat menolak pengiriman vaksin AstraZeneca yang dijadwalkan ke Australia, di dalam negeri dia langsung menghubungi para pimpinan partai koalisi untuk prospek kembali membuka perekonomian.
Partai pendukung Draghi yaitu Democratic Party dan Five Star Movement sebelumnya tidak terlalu senang dengan keputusan membuka kembali perekonomian itu dan meminta pendekatan yang lebih hati-hati.
Para populis yang berada di dalam maupun di luar tubuh pemerintahan Italia pun banyak yang menyindir gaji tinggi pejabat pemerintah. Keputusan Draghi untuk tidak menerima upah pun bisa memberikan posisi politik yang aman dalam mengeksekusi stragtegi ekonominya.
Advertisement
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Atraksi Naik Gajah Dilarang, Warga Diminta Melapor
Kemensos Benahi PBI BPJS Kesehatan, 54 Juta Warga Belum Terdaftar
BGN Perketat MBG, SPPG Wajib Cek Bahan dan Alat
Jadi Tersangka Penipuan, Dirut Dana Syariah Indonesia Minta Maaf
Advertisement
KPK Verifikasi Aduan Dugaan Korupsi Gubernur Jambi
Ketua Pengadilan Negeri Depok Tersangka, MA Tolak Pendampingan
Bantuan Pangan Non Tunai Kini Dibatasi, Ini Keterangan Lengkapnya
Ketua MA Menilai OTT KPK Rusak Martabat Hakim
MA Proses Pemberhentian Hakim PN Depok Tersangka KPK
Advertisement
Bareskrim Asesmen 249 WNI Bermasalah Pulang dari Kamboja
KPK Tetapkan 14 Pegawai Kemenkeu Tersangka Korupsi Pajak dan Bea Cukai
Menkes Usul Reaktivasi Otomatis JKN Sementara untuk 11 Juta PBI JK
Kecelakaan Beruntun di Kano Nigeria, 30 Orang Tewas
Danantara Suntik Rp20 Triliun untuk Hilirisasi Ayam Dukung MBG
Advertisement
Jejak Jeffrey Epstein dan Dampaknya pada Strategi Politik Donald Trump
Berita Pilihan
- Atraksi Naik Gajah Dilarang, Warga Diminta Melapor
- Kemensos Benahi PBI BPJS Kesehatan, 54 Juta Warga Belum Terdaftar
- Survei Indikator: TNI Jadi Lembaga Paling Dipercaya Januari 2026
- Pandji Dijadwalkan Jalani Peradilan Adat Toraja 10 Februari 2026
- Datangi Rumah Duka YB, Gubernur NTT: Negara Lalai Lindungi Anak Miskin
Advertisement
Operasi Keselamatan Progo 2026, Ribuan Pelanggar Kena Tegur
Advertisement
India Deportasi 2 Turis Inggris yang Tempel Stiker Free Palestine
Advertisement
Berita Populer
- Indonesia Bidik Tuan Rumah Piala Dunia Futsal 2028
- Dinar Candy Tunda Tampil di Malang, Hormati Peringatan 1 Abad NU
- Indonesia Lolos ke Putaran Final Davis Cup 2026
- Mobil Listrik Perdana Karya Siswa SMKN 2 Wonosari Tampil di Smakadano
- Thailand Kembali Mencoblos di Tengah Krisis Politik Berkepanjangan
- Survei Indikator: 79,9 Persen Publik Puas Kinerja Presiden Prabowo
- PDIP DIY Matangkan Pola Kaderisasi Lewat Workshop Ideologi
Advertisement
Advertisement
