Advertisement
Groundbreaking 2021, Upacara 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Baru
Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman. - Antara Foto
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Juru Bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman, mengatakan berdasarkan pembicaraan menteri terait dengan Presiden Jokowi, peletakan batu pertama pembangunan Ibu Kota Negara bisa dilakukan di tahun 2021.
Fadjroel menuturkan, pemerintah pusat berharap pada upacara Peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2024 mendatang diupayakan berlangsung di Ibu Kota Baru.
Advertisement
"Saya sempat berbicara dengan Presiden kita bisa melakukan groundbreaking di tahun 2021 ini. Kalau menurut rencana Menteri PPN/Kepala Bappenas, beliau sudah menyampaikan ke publik, bahwa tanggal 17 Agustus 2024 nanti diupayakan upacara Hari Kemerdekaan ada di Ibu Kota Negara tersebut," tutur Fadjroel.
Sejumlah menteri terkait termasuk Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa kata Fadjroel, sudah meninjau lokasi Ibu Kota Baru Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur.
Baca juga: Peras Wali Kota Tanjung Balai, Penyidik KPK AKP Stefanus Robin Terima Rp1,5 Miliar
Ia juga sudah melihat titik nol Ibu Kota Baru yang nantinya akan dibangun Istana Presiden. "Kita sudah melihat titik nol IKN dan juga sudah melihat titik nol akan dibangunnya Istana presiden yang akan dibangun disana," tutur Fadjroel.
Tak hanya itu, Fadjroel menyebut pemerintah akan segera menyerahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) kepada DPR.
Draft RUU tersebut kata dia, akan diserahkan setelah DPR mengakhiri masa reses. "Untuk RUU IKN, akan diserahkan ke DPR setelah Dewan mengakhiri masa reses," kata Fadjroel.
Fadjroel berharap DPR segera mempercepat penyelesaian RUU menjadi UU IKN.
Baca juga: Pekan Depan, Bareskrim Mulai Periksa Keluarga Buronan Paul Zhang
Lebih lanjut, bersamaan dengan penyelesaian RUU IKN, pemerintah akan menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Otorita Ibu Kota yang ada di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur.
"Pemerintah berharap secepat mungkin RUU IKN itu bisa diselesaikan menjadi UU IKN dan nanti bersamaan dengan penyelesaian UU IKN itu akan disiapkan juga Perpres tentang otorita ibukota yang ada disana," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
