Advertisement
Pakar UGM: Larangan Mudik Cegah Lonjakan Kasus Covid-19
Sejumlah kendaraan melaju di tol Jakarta-Cikampek di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (24/12/2020). Arus mudik Natal dan Tahun Baru di Tol Jakarta-Cikampek di Bekasi terpantau ramai lancar. - ANTARA
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Larangan mudik Lebaran dinilai akan mencegah risiko penyebaran Covid-19, mengingat sejumlah momentum liburan sebelumnya telah memicu peningkatan kasus.
Pakar virologi dan imunologi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Mohamad Saifudin Hakim mendukung larangan masyarakat mudik Lebaran 2021 demi mengantisipasi potensi lonjakan kasus positif Covid-19.
Advertisement
"Menurut saya sudah kebijakan yang tepat," kata Mohamad Saifudin Hakim dalam keterangan pers yang dikutip Antara, Ahad (18/4/2021).
Data Satgas Covid-19 nasional menyebutkan usai liburan Lebaran, 22—25 Mei 2020 terjadi peningkatan kasus positif Covid-19 mencapai 69—93 persen. Berikutnya, pada masa libur 15—17 Agustus 2020, peningkatan kasus positif sebesar 58—188 persen.
Pada liburan akhir Oktober 2020 juga terjadi peningkatan kasus positif sebanyak 17—22 persen. Belajar dari liburan panjang sebelumnya itu, pemerintah menegaskan melarang masyarakat mudik Lebaran 2021.
Mohamad Saifudin Hakim mengajak masyarakat harus mendukung kebijakan itu sehingga larangan mudik benar-benar efektif menekan kasus Covid-19.
Hal lain yang diperlukan dan penting, menurut dia, adalah koordinasi dengan petugas di lapangan agar sosialisasi dan penegakan aturan berjalan. "Satu sisi masyarakat sadar, di sisi lain pemerintah harus tegas," kata Saifudin.
BACA JUGA : Mudik Lebaran Dilarang, Perantau di Jogja Mulai Pulang Kampung Awal Ramadan
"Bila masih ada kasus, risiko penularan dan penyebaran akan tetap ada sehingga belum waktunya untuk bebas mobilisasi," kata Erni. Pengendalian pandemi tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi harus ada dukungan masyarakat.
Agar masyarakat tidak mudik, menurut Erni, aturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus selaras. "Bila masih ada juga yang mudik, harus ada sikap antisipasi yang bijak dan simpatik. Tujuannya sama supaya semua tetap sehat dan tidak ada penularan di mana pun."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Resmi, Mulai 2028 IKN Jadi Ibu Kota Politik RI
Krisis Air Akibat Perubahan Iklim Global Semakin Parah
Presiden Prabowo Targetkan Kemiskinan Ekstrem Tuntas Tahun Ini
Advertisement
Gempa Magnitudo 6,6 Guncang Nabire, Jaringan Internet Alami Gangguan
Transjakarta Tabrak Kendaraan dan Ruko, 6 Orang Luka-luka
Akreditasi SPPG Perlu Dilakukan untuk Cegah Keracunan
Modus Korupsi di BPR Bank Jepara Artha, Bermula dari Kredit Macet
Korupsi Pencairan Kredit BPR Kudus, KPK Sita Rp12,8 Milia dan Tanah
Advertisement
Oknum Kemenang Minta Uang Secara Berjenjang di Kasus Korupsi Kuota Haji
Ledakan di Gaza Selatan, 4 Tentara Israel Dilaporkan Tewas
Algoth: Rangkap Jabatan Tak Perlu Dipersoalkan
Gunakan BLT untuk Judol, 49 Rekening KPM di Tulungagung Dibekukan
Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
Advertisement
Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
Berita Pilihan
- Gempa Magnitudo 6,6 Guncang Nabire, Jaringan Internet Alami Gangguan
- Akreditasi SPPG Perlu Dilakukan untuk Cegah Keracunan
- Modus Korupsi di BPR Bank Jepara Artha, Bermula dari Kredit Macet
- Ledakan di Gaza Selatan, 4 Tentara Israel Dilaporkan Tewas
- Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
Advertisement
Harga Ayam Potong di Bantul Naik, Pedagang Mengaku Penjualan Turun
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Ditunjuk Jadi Menpora, Erick Thohir: Kita Harus Lakukan Terobosan
- Wamen Eddy Desak Pengesahan RUU KUHAP, Ini Alasannya
- Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
- Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
- Digugat Tutut Soeharto ke PTUN Jakarta, Ini Kata Menkeu Purbaya
- Heboh Food Tray MBG Mengandung Minyak Babi, Begini Penjelasan RMI-NU
- Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Advertisement
Advertisement
