Pakar UGM: Larangan Mudik Cegah Lonjakan Kasus Covid-19

Sejumlah kendaraan melaju di tol Jakarta-Cikampek di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (24/12/2020). Arus mudik Natal dan Tahun Baru di Tol Jakarta-Cikampek di Bekasi terpantau ramai lancar. - ANTARA
18 April 2021 14:27 WIB Fatkhul Maskur News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Larangan mudik Lebaran dinilai akan mencegah risiko penyebaran Covid-19, mengingat sejumlah momentum liburan sebelumnya telah memicu peningkatan kasus.

Pakar virologi dan imunologi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Mohamad Saifudin Hakim mendukung larangan masyarakat mudik Lebaran 2021 demi mengantisipasi potensi lonjakan kasus positif Covid-19.

BACA JUGA : Warga DIY-Jateng Bebas Berlalu Lalang Saat Larangan Mudik Diberlakukan, Ini Dokumen yang Harus Ditunjukkan

"Menurut saya sudah kebijakan yang tepat," kata Mohamad Saifudin Hakim dalam keterangan pers yang dikutip Antara, Ahad (18/4/2021).

Data Satgas Covid-19 nasional menyebutkan usai liburan Lebaran, 22—25 Mei 2020 terjadi peningkatan kasus positif Covid-19 mencapai 69—93 persen. Berikutnya, pada masa libur 15—17 Agustus 2020, peningkatan kasus positif sebesar 58—188 persen.

Pada liburan akhir Oktober 2020 juga terjadi peningkatan kasus positif sebanyak 17—22 persen. Belajar dari liburan panjang sebelumnya itu, pemerintah menegaskan melarang masyarakat mudik Lebaran 2021.

Mohamad Saifudin Hakim mengajak masyarakat harus mendukung kebijakan itu sehingga larangan mudik benar-benar efektif menekan kasus Covid-19.

Hal lain yang diperlukan dan penting, menurut dia, adalah koordinasi dengan petugas di lapangan agar sosialisasi dan penegakan aturan berjalan. "Satu sisi masyarakat sadar, di sisi lain pemerintah harus tegas," kata Saifudin.

BACA JUGA : Mudik Lebaran Dilarang, Perantau di Jogja Mulai Pulang Kampung Awal Ramadan

"Bila masih ada kasus, risiko penularan dan penyebaran akan tetap ada sehingga belum waktunya untuk bebas mobilisasi," kata Erni. Pengendalian pandemi tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi harus ada dukungan masyarakat.

Agar masyarakat tidak mudik, menurut Erni, aturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus selaras. "Bila masih ada juga yang mudik, harus ada sikap antisipasi yang bijak dan simpatik. Tujuannya sama supaya semua tetap sehat dan tidak ada penularan di mana pun."

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia