Advertisement
Banyak Warga Mudik Lebaran Lebih Awak, Kata Pakar Berbahaya
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Setelah pemerintah melarang mudik Lebaran pada 6-17 Mei 2021, masyarakat menyiasatinya dengan cara mudik lebih awal. Hal ini dinilai berbahaya karena bisa menimbulkan lonjakan kasus baru Covid-19.
Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI) Hasbullah Thabrany mengatakan, bahwa pelarangan mudik dari sudut pandang kesehatan saat pandemi Covid-19 sebagai langkah tepat.
Advertisement
Pasalnya, memaksakan mudik dalam kondisi seperti saat ini bisa menimbulkan lonjakan kasus positif Covid-19, karena penularan Covid-19 terjadi antarmanusia dalam jarak dekat dan tidak melalui perantara seperti flu burung.
“Sehingga solusi terbaik adalah membuat jarak atau kontak antar manusia sedikit mungkin. Nah, mudik berpotensi menciptakan kerumunan, baik saat perjalanan maupun di kampung halaman,” kata Hasbullah, mengutip keterangan resmi KPC PEN, Kamis (15/4/2021).
Apalagi, lanjut Hasbullah, jika berkumpul itu, sifat manusia kerap lupa menjaga jarak atau menerapkan protokol kesehatan.
"Ini kalau tidak dikendalikan akan menimbulkan kasus baru. Saat ini dengan teknologi, silaturahmi bisa dilakukan dengan telepon atau video call kapan saja,” ujarnya.
Soal anggapan mudik bisa menggerakkan ekonomi daerah saat pandemi saat ini, Hasbullah mengatakan, banyak hal lain yang bisa dilakukan selain mudik.
Misalnya dengan mengalihkan fungsi ongkos mudik yang nilainya tidak sedikit untuk investasi di daerah. Menurutnya, ongkos mudik sekeluarga itu tidak murah, bahkan mungkin bisa untuk membeli sebidang tanah di daerah.
“Lagi pula saat ini amat mudah mengirim uang untuk keluarga atau sanak saudara di daerah melalui layanan perbankan. Uangnya tetap bisa dibelanjakan di kampung halaman dan roda perekonomian di daerah tetap berjalan tanpa harus mudik,” tegasnya.
Hasbullah menyarankan ongkos mudik bisa dialihkan untuk membantu yayasan yatim piatu atau lembaga pendidikan.
Sebaliknya, jika muncul lonjakan kasus baru karena memaksakan mudik justru akan menyebabkan pemerintah mau tidak mau akan melakukan pengetatan lagi yang menyebabkan juga orang makin tidak bergerak ekonomi juga tak bergerak.
Dengan demikian, untuk jangka panjangnya, kalau tidak dilarang mudik justru dampak pertumbuhan ekonomi akan lebih besar.
"Karena lonjakan kasus baru akan menimbulkan reaksi ketakutan baru. Ekonomi melambat juga," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
- Bawaslu: Jokowi Tak Langgar Netralitas Meski Bagi-bagi Bansos Jelang Pilpres
- Timnas 3X3 Putri Akhiri Babak Kualifikasi Grup C FIBA 3X3 Asia Cup dengan Manis
- Jamu RANS Nusantara, Persis Solo Andalkan Sananta demi Kejar Posisi 4 Besar
- Dicari! Gadis SMP asal Jatinom Klaten Hilang saat Beli Teh pada Jam Sahur
Berita Pilihan
- Erupsi Lagi, Gunung Semeru Semburkan Awan Panas Guguran
- Ini Profil Keseharian Harvey Moeis Suami Sandra Dewi yang Terseret Korupsi PT Timah
- Perbaikan Jalur Pantura Demak-Kudus Ditarget Rampung Sebelum April 2024
- Gugatan Sengketa Pilpres, Mahfud MD Serukan Kembalian Maruah MK
- PGI Meminta Agar Kasus Kekerasan di Papua Diusut Tuntas
Advertisement
Daftar Tarif Tol Trans Jawa untuk Mudik Lebaran 2024, Jakarta-Jogja Rp507 Ribu
Advertisement
Mengenal Pendopo Agung Kedhaton Ambarrukmo, Kediaman Sultan Hamengku Buwono VII
Advertisement
Berita Populer
- Pemulangan Enam Jenazah ABK WNI dari Jepang Dilakukan Bertahap
- Kejagung Bongkar Kasus Korupsi PT Timah Menyeret Harvey Moeis, Ini Komentar Kementerian BUMN
- Ini Profil Keseharian Harvey Moeis Suami Sandra Dewi yang Terseret Korupsi PT Timah
- UU DKJ Disahkan, Sebentar Lagi Jakarta Bakal Melepas Status Ibu Kota
- Jatah Menteri Bakal Berkurang karena PDIP Diajak Masuk Kabinet, Golkar Bilang Begini
- Petinggi Freeport Temui Jokowi, Ini yang Dibahas
- Puan Maharani Kian Buka Peluang Megawati Gelar Rekonsiliasi dengan Prabowo
Advertisement
Advertisement