Internet Service Provider yang Tak Kooperatif Bakal Dicabut Izinnya
Kemenkominfo secara tegas akan mencabut izin internet service provider (ISP) jika tidak kooperatif dengan pemerintah untuk memberantas judi online.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. /Kemnaker
Harianjogja.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan skema pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan tahun 2021 masih dibahas dengan melibatkan Dewan Pengupahan Nasional dan Tripartit Nasional.
“Proses sekarang pembahasan di Tim Kerja Depenas [Dewan Pengupahan Nasional] dan Badan Pekerja Tripnas [Tripartit Nasional]. Masukannya sudah disusun oleh kedua tim kerja tersebut, baik Depenas maupun Tripnas. Nanti akan disampaikan melalui rapat pleno Tripartit Nasional,” kata Ida dalam siaran pers, Senin (5/4/2021).
Dia menambahkan pembahasan yang dilakukan salah satunya oleh Tripartit Nasional melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh. Dalam pembahasannya, pleno Tripartit Nasional bertujuan memberikan saran kepada Menaker untuk mengambil langkah-langkah terkait dengan THR.
Pembahasan pun, lanjutnya, dilakukan dengan melibatkan saran dan masukan dari Dewan Pengupahan Nasional sehingga nanti diharapkan dapat menghasilkan keputusan terbaik.
"Kami akan mendengarkan laporan dari Tim Kerja Depenas dan Badan Pekerja Trpartit Nasional. Setelah itu baru akan dikeluarkan ketentuan melalui Surat Edaran THR," kata Ida.
Kendati demikian, Ida mengakui kondisi ekonomi saat ini memang belum pulih seperti sediakala sejak terjadinya pandemi Covid-19. Tetapi, THR dinilai tetap merupakan kewajiban pengusaha kepada pekerja/buruh yang harus ditunaikan.
Terkait dengan adanya laporan pengusaha yang belum membayarkan THR tahun 2020, Ida menjelaskan pihaknya sudah mendapatkan laporan tersebut dan semua laporan sudah ditindaklanjuti oleh Disnaker Provinsi dan Disnaker Kabupaten/Kota.
Tahun lalu, sambungnya, laporan lebih banyak mengenai pengaduan cara pembayaran THR serta jumlah laporan terkait pengawasan penegakan hukum bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi pembayaran THR tersebut.
“Secara umum kami sampaikan bahwa THR itu adalah kewajiban pengusaha yang dibayarkan kepada pekerja. Ini adalah pendapatan nonupah yang biasanya diberikan pada saat-saat momentum Hari Raya Keagamaan,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : bisnis.com
Kemenkominfo secara tegas akan mencabut izin internet service provider (ISP) jika tidak kooperatif dengan pemerintah untuk memberantas judi online.
Pemadaman listrik Gunungkidul 30 Mei 2026 terjadi pukul 10.00–13.00 WIB. Cek wilayah terdampak dan jadwal lengkap PLN.
Timnas U19 Indonesia rilis 23 pemain untuk Piala AFF 2026 di Sumut. Simak daftar lengkap dan jadwal pertandingan Grup A.
Rangkuman Top 10 News Jogja hari ini: HUT Jogja, SIM scan wajah, BBM aman, wisata, hingga Piala Dunia 2026.
Bus KSPN Jogja 2026 ke pantai selatan mulai Rp12 ribu. Cek jadwal lengkap dari Malioboro ke Parangtritis dan Drini.
Jadwal SIM keliling Sleman Mei 2026 lengkap. Ada layanan malam Simeru di Sleman City Hall, cek lokasi dan syaratnya.