Advertisement
Di Malaysia, Perjalanan Lintas Provinsi Masih Dilarang
Foto ilustrasi. - Ist/Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, KUALA LUMPUR - Pemerintah Malaysia masih melarang perjalanan melintas negeri (provinsi) guna mengendalikan penyebaran virus Covid-19.
Namun, aturan ini ada pengecualian yakni bagi aktivitas pelancongan dari negeri Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP) ke negeri PKPP melalui konsep green travel bubble yang menggunakan agen pelancongan yang terdaftar di Kementrian Pariwisata.
Advertisement
Menteri Pertahanan Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri Yakoob mengemukakan hal itu di Putrajaya, Selasa (30/3/2021).
Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, 13 Kapanewon di Sleman Zona Merah
"Semalam, sidang khusus Majelis Keselamatan Negara (MKN) telah mendengar laporan oleh Kementerian Kesehatan (KKM) mengenai situasi serta penilaian resiko bagi dalam waktu 14 hari pelaksanaan PKPB (Bersyarat) serta PKPP di negeri-negeri di seluruh negara yang dijadwalkan tamat pada 31 Maret 2021," katanya.
Secara keseluruhan, KKM membenarkan status kasus COVID-19 di kebanyakan negeri saat ini menunjukkan trend penurunan namun terdapat beberapa negeri yang masih menunjukkan trend turun-naik dan meningkat.
Baca juga: Kalurahan Akan Tarik Retribusi TPR Parangtritis Malam Hari
Berdasarkan pemaparan tersebut, ujar dia, pihaknya membuat keputusan enam negeri/wilayah diteruskan status PKPB yaitu Selangor, Kuala Lumpur, Johor, Pulau Pinang, Kelantan dan Sarawak.
Sepuluh negeri/wilayah dilanjutkan status PKPP yakni Perlis, Kedah, Perak, Putrajaya, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Terengganu, Sabah dan Labuan.
"Lanjutan status PKPB dan PKPP bagi negeri-negeri ini akan diberlakukan mulai 1 April 2021 hingga 14 April 2021 kecuali Sarawak mulai hari ini 30 Maret 2021 hingga 12 April 2021," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Prabowo Panggil Menteri Bahas Kondisi Ekonomi di Istana
Hati-hati! Ada Penipuan Program Makan Bergizi Gratis, Begini Modusnya
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Usai OTT KPK
Jusuf Kalla Tegaskan Dukungan Indonesia untuk Arab Saudi
Advertisement
Penasihat Desak Trump Akhiri Konflik AS dengan Iran
KPK Periksa Japto Soerjosoemarno Terkait Kasus Rita Widyasari
BPOM Selidiki Penjualan Tramadol Bebas di Warung-Warung
KPK Periksa ASN Bea Cukai Terkait Pemindahan Uang Miliaran
BGN Ingatkan Penipuan Program Makan Bergizi Gratis
Advertisement
Korban Dditemukan, Operasi SAR Longsor Sampah Bantargebang Ditutup
Pembatasan Medsos Anak Didukung DPR, Aturan Berlaku 2026
OTT KPK di Rejang Lebong Wakil Bupati Hendri Ikut Ditangkap
Krisis Energi Hantam Vietnam, Pemerintah Imbau Perusahaan Terapkan WFH
IRGC: AS Kehabisan Amunisi
Advertisement
Profil Muhammad Fikri Thobari, Bupati Rejang Lebong yang Terjaring OTT
Berita Pilihan
- BPOM Selidiki Penjualan Tramadol Bebas di Warung-Warung
- KPK Periksa Budi Karya Sumadi Terkait Dugaan Korupsi Proyek Kereta Api
- Prabowo: Indonesia Aman Pangan di Tengah Krisis Global
- Longsor Sampah Bantargebang: 2 Korban Lagi Ditemukan Meninggal
- Pecah Kongsi, AS Kecewa Serangan Israel ke Depot BBM Iran
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Bom Rakitan Ditemukan Saat Demo di Rumah Wali Kota New York
- Kecelakaan Tawangmangu: Motor Tabrak Pagar, Ayah-Anak Meninggal
- Proyek Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman Libur 10 Hari
- BGN Perketat Standar Keamanan Pangan Dapur Program MBG
- Kasus Grooming Anak di Sragen Terungkap, Korban Alami Trauma
- Mudik Gratis Dinilai Efisien Redam Risiko Kecelakaan Lebaran
- Kasus Campak Gunungkidul 2026 Capai 11 Orang, Belum KLB
Advertisement
Advertisement
