Advertisement
TikTok Hapus Video Bermuatan Propaganda Militer Myanmar
Ilustrasi. Seorang biksu Buddha memegang tanda berdiri di samping kendaraan lapis baja saat protes terhadap kudeta militer, di Yangon, Myanmar, Minggu (14/2/2021)./Antara - Reuters/Stringer
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - TikTok menyatakan telah melarang banyak akun dan perangkat di Myanmar sebagai upaya untuk mengekang informasi yang salah dan penyebaran video kekerasan di platform tersebut.
Melansir The Verge pada Minggu (21/3/2021), Rest of World melaporkan bahwa tentara pemerintah di Myanmar telah memposting ratusan video ke TikTok sejak militernya merebut kekuasaan pada Februari 2021.
Advertisement
Video tersebut seputar mengenai propaganda pro-pemerintah tradisional, informasi yang salah yang dimaksudkan untuk membingungkan pengunjuk rasa, hingga ancaman dari tentara dengan senjata. TikTok juga menghapus beberapa video awal bulan ini setelah media melaporkan tentang meningkatnya ujaran kebencian dan ancaman di negara Asia Tenggara itu.
Namun, Rest of World melaporkan bahwa platform video pendek itu mengaku tidak bergerak cukup cepat untuk menghentikan penyebaran video yang mengancam dan konten kekerasan lainnya.
"Promosi kebencian, kekerasan dan informasi yang salah sama sekali tidak memiliki tempat di TikTok. Ketika kami mengidentifikasi situasi yang meningkat pesat di Myanmar, kami dengan cepat memperluas sumber daya khusus kami dan selanjutnya meningkatkan upaya untuk menghapus konten yang melanggar. Kami secara agresif melarang banyak akun dan perangkat yang kami identifikasi mempromosikan konten berbahaya dalam skala besar," kata juru bicara perusahaan dalam sebuah pernyataan yang dikirim melalui surat elektronik.
Juru bicara tersebut menambahkan bahwa TikTok akan terus melakukan investasi yang signifikan untuk menanggapi ancaman baru untuk menjaga TikTok di Myanmar sebagai platform yang aman.
Aktivis dan pendukung kesetaraan hak mengatakan kepada Rest of World bahwa penggunaan TikTok untuk menyebarkan propaganda pemerintah di Myanmar memiliki kesamaan dengan cara militer negara itu menggunakan Facebook untuk memicu kekerasan dan ujaran kebencian terhadap minoritas Rohingya pada awal 2010-an.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Trump Ingin Konflik Iran Cepat Usai, Tekanan Justru Meningkat
- Pelecehan Berlangsung 8 Tahun, DPR Kejar Keadilan Korban Syekh AM
- Sebelum ke Beijing, Trump Kejar Gencatan Senjata dengan Iran
- Deadline LHKPN 31 Maret: 96.000 Pejabat Belum Lapor Harta Kekayaan
- Panic Buying di Jepang, Tisu Toilet Ludes Dipicu Konflik Timur Tengah
Advertisement
Parkir Liar di Sirip Malioboro Picu Macet Parah saat Libur Lebaran
Advertisement
Bioskop Nyaman Rp5 Ribu di Museum Sonobudoyo Masih Sepi Peminat
Advertisement
Berita Populer
- Pemkab Gunungkidul Tunggu Aturan WFH Pusat demi Hemat BBM
- Pengurus PB HMI Dilaporkan ke Polisi Terkait Dugaan Pelecehan
- KPK Tegaskan Prosedur Pengalihan Tahanan Yaqut Cholil Qoumas Sah
- Jadwal MotoGP AS 2026: Ujian Dominasi Aprilia di COTA
- MIUI Disuntik Mati, Ini Dampak Besar untuk Pengguna Xiaomi
- 4 Pemain Abroad Timnas Indonesia Tiba Besok, Geypens Jadi Kejutan
- Dispar Kulonprogo Catat Lonjakan Wisatawan, Congot Ungguli Glagah
Advertisement
Advertisement







