PSI Tuding Anies Tutupi Anggaran dari Pengawasan Publik

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat mengunjungi Pintu Air Manggarai, Jakarta Pusat, Minggu (21/2/2021). - Bisnis/Nyoman Ary Wahyudi
18 Maret 2021 10:57 WIB JIBI News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI meminta Gubernur Anies Baswedan membuka data pembelian lahan oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya untuk Program Rumah DP Rp 0.

Anggota Komisi B DPRD DKI Eneng Malianasari mengatakan, pada pertemuan Senin (15/3/2021), Sarana Jaya mengatakan telah membeli lahan seluas 70 hektare untuk program itu.

Dalam rapat, Sarana Jaya tidak memberikan rincian keberadaan dan rencana peruntukan lahan yang mereka beli. Berbagai masalah dalam perencanaan dan pembahasan anggaran, seperti data yang tidak dibuka kepada publik, baru diberikan kepada anggota dewan di H-1 atau bahkan pada hari rapat, kerap terjadi.

BACA JUGA : Dibagikan Politikus PSI, Foto Anies Cengar-cengir Selfie saat

Akibatnya, muncul anggaran ratusan miliar hingga triliun rupiah yang tak sempat dipelajari.

 “Gubernur Anies sengaja melakukan pembiaran terhadap masalah-masalah itu dan menutupi-nutupi anggaran dari pengawasan publik,” kata dia dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (17/3/2021).

Eneng mengatakan, sebelum ramai perihal kasus korupsi pengadaan lahan rumah DP Rp 0, PSI telah menanyakan lokasi pengadaan tanah makam Covid-19 di Dinas Pertamanan. Pengadaan itu menghabiskan anggaran sebesar Rp 185 miliar. Hingga saat ini belum ada kejelasan soal itu.

Proses jual-beli tanah oleh Pemerintah DKI, kata dia, harus dilakukan dengan terbuka agar mencegah masuknya oknum mafia tanah. Pemerintah juga perlu membuka data lokasi lahan-lahan yang selama ini sudah dibeli. “Berapa NJOP-nya, berapa harga penawaran dari pemilik lahan, berapa harga yang disepakati, dan nama penjualnya.”

BACA JUGA : PSI Sarankan Calon Pendamping Anies Sampaikan Gagasan 

Kasus korupsi Sarana Jaya diharapkan bisa dijadikan momen untuk membenahi proses penganggaran pemerintahan Anies Baswedan.