Heboh Skenario Jokowi 3 Periode, Ini Respons Istana

Presiden Joko Widodo dalam Ratas Laporan Komite Penanganan Covid/19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 23 November 2020 / Youtube Setpres
15 Maret 2021 12:47 WIB Aprianus Doni Tolok News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman memastikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan melanggar UUD 1945 yakni masa jabatan presiden hanya dua periode.

“Presiden tegak lurus konstitusi UUD 1945, masa jabatan presiden 2 periode!” kata Fadjroel kepada awak media, Senin (15/3/2021).

Hal itu disampaikan Fadjroel setelah politikus senior Amien Rais kembali membuat pernyataan kontroversial yakni menyebut bakal ada manuver politik untuk membuat Presiden Jokowi melanjutkan jabatannya untuk periode ketiga.

BACA JUGA : PKS Minta Jokowi Tolak Wacana Presiden Tiga Periode

Selain Fadjroel, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin juga telah menanggapi ujaran yang dilontarkan pendiri Partai Ummat tersebut.

Bahkan, dia meminta Amien agar lebih jantan untuk mengungkapkan kecurigaannya tersebut secara langsung kepada Kepala Negara.

Dia juga meminta mantan Ketua MPR RI itu tidak melemparkan isu yang membuat gaduh masyarakat.

“Kalau gentleman ngomong dong waktu ketemu Presiden, seakan-akan lupa. Kenapa pas ketemu tidak ngomong supaya orang itu melihat Amien Rais ini bukan ayam sayur,” ujar Ali.

BACA JUGA : Amien Rais Tangkap Sinyal Politik Upayakan Jokowi 3 Periode

Sebelumnya, pendiri Partai Ummat Amien Rais menyebut ada upaya yang dilakukan sejumlah pihak untuk menerbitkan aturan agar Presiden Jokowi bisa memimpin hingga tiga periode.

"Akankah kita biarkan, plotting rezim sekarang ini, akan memaksa masuknya pasal supaya [Presiden] bisa dipilih ketiga kalinya," kata Amien lewat akun Instagram pribadinya, Sabtu (13/3).

Amien juga mencurigai adanya sinyal politik terkait skenario yang tengah dilakukan sejumlah pihak untuk melakukan manuver agar Jokowi bisa terpilih sebagai presiden tiga periode.

Dia mengungkapkan salah satu caranya adalah mengamankan semua lembaga negara, mulai dari DPR, MPR, DPD, maupun lembaga negara lainnya untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia