Advertisement
Heboh Skenario Jokowi 3 Periode, Ini Respons Istana
Presiden Joko Widodo dalam Ratas Laporan Komite Penanganan Covid/19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 23 November 2020 / Youtube Setpres
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman memastikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan melanggar UUD 1945 yakni masa jabatan presiden hanya dua periode.
“Presiden tegak lurus konstitusi UUD 1945, masa jabatan presiden 2 periode!” kata Fadjroel kepada awak media, Senin (15/3/2021).
Advertisement
Hal itu disampaikan Fadjroel setelah politikus senior Amien Rais kembali membuat pernyataan kontroversial yakni menyebut bakal ada manuver politik untuk membuat Presiden Jokowi melanjutkan jabatannya untuk periode ketiga.
BACA JUGA : PKS Minta Jokowi Tolak Wacana Presiden Tiga Periode
Selain Fadjroel, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin juga telah menanggapi ujaran yang dilontarkan pendiri Partai Ummat tersebut.
Bahkan, dia meminta Amien agar lebih jantan untuk mengungkapkan kecurigaannya tersebut secara langsung kepada Kepala Negara.
Dia juga meminta mantan Ketua MPR RI itu tidak melemparkan isu yang membuat gaduh masyarakat.
“Kalau gentleman ngomong dong waktu ketemu Presiden, seakan-akan lupa. Kenapa pas ketemu tidak ngomong supaya orang itu melihat Amien Rais ini bukan ayam sayur,” ujar Ali.
BACA JUGA : Amien Rais Tangkap Sinyal Politik Upayakan Jokowi 3 Periode
Sebelumnya, pendiri Partai Ummat Amien Rais menyebut ada upaya yang dilakukan sejumlah pihak untuk menerbitkan aturan agar Presiden Jokowi bisa memimpin hingga tiga periode.
"Akankah kita biarkan, plotting rezim sekarang ini, akan memaksa masuknya pasal supaya [Presiden] bisa dipilih ketiga kalinya," kata Amien lewat akun Instagram pribadinya, Sabtu (13/3).
Amien juga mencurigai adanya sinyal politik terkait skenario yang tengah dilakukan sejumlah pihak untuk melakukan manuver agar Jokowi bisa terpilih sebagai presiden tiga periode.
Dia mengungkapkan salah satu caranya adalah mengamankan semua lembaga negara, mulai dari DPR, MPR, DPD, maupun lembaga negara lainnya untuk mewujudkan tujuan tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Paskah 2025, Ini Pesan dari Paus Fransiskus
Kasus Jemaah Haji Ilegal, Polri dan Imigrasi Didesak Segera Menindak Pelaku
Advertisement
Lebih dari 84 Ribu Warga Afghanistan di Pakistan Dipulangkan
Kabupaten Bogor Jadi Pusat Kontes Domba Kambing Nasional
Dugaan Pelecehan Seksual oleh Dokter di Malang, Polisi Cari Alat Bukti
Akses Umat Kristiani ke Perayaan Sabtu Suci di Yerusalem Dibatasi oleh Israel
Advertisement
Viral Teguran Wapres Gibran Soal Mafia Pangan, Ini Penjelasan Menteri Pertanian
Otoritas Israel Blokir Akses Jemaah Kristen ke Gereja Makam Kudus
Advertisement
Uskup Agung Jakarta: Paskah Jadi Momentum Membantu yang Lemah
Berita Pilihan
- Kasus Jemaah Haji Ilegal, Polri dan Imigrasi Didesak Segera Menindak Pelaku
- Lebih dari 84 Ribu Warga Afghanistan di Pakistan Dipulangkan
- Dugaan Pelecehan Seksual oleh Dokter di Malang, Polisi Cari Alat Bukti
- Gitaris Seringai Ricky Siahaan Meninggal Dunia saat Konser Tur di Jepang
- 12 Orang Terjaring OTT Politik Uang di PSU Kabupaten Serang, Bawaslu: Kami Dalami
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Ketua MPR Sambut Positif Usulan 3 April Diperingati Hari NKRI
- Gitaris Seringai Ricky Siahaan Meninggal Dunia saat Konser Tur di Jepang
- Pagi Ini Ada Demo Bela Palestina di Depan Kedubes Amerika Serikat
- AS Soroti Peredaran Barang Bajakan di Indonesia, Begini Respons Mendag Budi Santoso
- Prakiraan Cuaca BMKG: Waspadai Hujan Disertai Petir Beberapa Kota Besar
- Daftar Harga Sembako Terbaru Minggu 20 April 2025
- Biaya Pelatihan Pengawas Koperasi Desa Capai Rp1,2 Triliun, Begini Penjelasan Kemenkop
Advertisement
Advertisement
