Kubu Moeldoko Minta Kubu AHY Buktikan jika Polisi Datangi Kader

Ilustrasi Partai Demokrat. - Harian Jogja
10 Maret 2021 07:27 WIB Newswire News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Publik DPP Demokrat kubu Moeldoko, Razman Nasution meminta Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak mengada-ada karena mengaku menerima informasi soal adanya polisi mendatangi Ketua DPD dan DPC partai.

"Tidak ada [kami terlibat], tidak ada buktikan aja jangan mengada-ngada," kata Razman di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (9/3/2021).

Razman justru menyindir Demokrat kubu AHY dengan menyebut pihaknya tak pernah menyampaikan nada protes, meski banyak kadernya yang dipecat.

"Enggak ada. Anggota kami banyak yang dipecat, enggak ada yang melakukan protes kok," tuturnya.

Lebih lanjut, Razman menegaskan, kubu AHY harus membuktikan soal adanya dugaan tekanan dari polisi kepada Ketua DPD dan DPC terkait soal KLB Deli Serdang.

"Jangan mengada-ngada jangan mengada-ngada," tandasnya.

Baca juga: Korban Kecelakaan Lalin Mayoritas Usia Produktif

Sebelumnya, Kepala Bappilu Partai Demokrat Andi Arief menyebut bahwa sejumlah DPC dan DPD Partai Demokrat idatangi pihak kepolisian. Andi Arief menyatakan hal itu berdasarkan laporan yang dia terima.

Dia menyebut bahwa pihak kepolisian mempertanyakan sejumlah hal terkait dengan Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat.

"Pagi ini ada beberapa laporan dari ketua DPC Demokrat didatangi polisi," kata Andi Arief melalui akun twitternya @AndiArief_ID, Minggu (7/3/2021).

Andi menyampaikan, sejumlah kader Partai Demokrat yag didatangi polisi itu ditanyakan tentang mendukung atau menolak Kongres Luar Biasa (KLB).

Selain itu, juga ditanyakan tentang nama pengurus Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pengurus Cabang yang resmi.

"Menanyakan DPD dan DPC yang mendukung dan Menolak KLB, bertanya nama DPD dan DPC resmi," katanya.

Selain itu, mereka juga ditanyakan tentang organisasi sayap pendukung. "Inventarisir ormas dan underbow PD Pendukung penolak KLB," ujarnya.

"Mudah-mudahanan untuk tidakk memihak, walau nomor 2 (bertanya ama DPD dan DPC resmi) mencurigakan." katanya.

Sumber : suara.com