Advertisement
Sri Mulyani: Belanja Negara Awal Tahun Sudah Tembus Rp266,7 Triliun

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah menilai perekononomian terus memperlihatkan perbaikan setelah terperosok ke dalam jurang resesi pada tahun lalu.
Adapun, kontraksi terdalam ekonomi Indonesia sudah terlewati, yaitu pada kuartal II/2020. Meski sepanjang 2020 produk domestik bruto minus 2,07 persen, pemerintah mengklaim arah perbaikan sudah sesuai jalur.
Advertisement
Ini terbukti pertumbuhan secara tiga bulanan terus tumbuh dari kuartal II/2020 yang minus 5,32 persen, periode berikutnya naik. Pada kuartal III/2020 minus 3,49 persen dan kuartal IV/2020 minus 2,19 persen.
“Kita juga melihat pertumbuhan ekonomi kita yang mulai pulih masih perlu didorong terutama pada kuartal I/2021 ini,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui konferensi pers virtual, Senin (1/3/2021).
Sri menjelaskan bahwa APBN bekerja sangat keras demi menjaga ekonomi yang tengah lesu dihantam Covid-19. Dalam dua bulan saja, belanja yang dikeluarkan sebesar Rp266,7 triliun.
“Ini 9,7 persen dari total alokasi yang akan kita belanja atau tumbuh 11,7 persen [dibandingkan tahun lalu]. Jadi dalam hal ini APBN kita bekerja luar biasa dini,” jelasnya.
Belanja pemerintah pusat, papar Sri, telah terealisasi Rp169,7 triliun atau tumbuh 10,9 persen. Sedangkan transfer ke daerah dan dana desa Rp97 triliun atau naik 112,2 persen.
“Ini tujuannya adalah untuk bisa mendorong terus dari sisi belanja pemerintah. Di sisi lain pemerintah menggunakan instrumen APBN untuk mendorong konsumsi masyarakat dan memulihkan dunia usaha,” ucapnya.
Oleh karena itu, anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 terus meningkat dan hasil realokasi terbaru sebesar Rp699,43 triliun. Angka ini naik 21 persen dari realisasi sementara tahun 2020 sebesar Rp579,78 triliun.
Dilihat dari alokasinya, untuk kesehatan naik dari Rp63,51 triliun pada realisasi sementara jadi Rp176,30 triliun. Program prioritas naik dari Rp66,59 triliun jadi Rp122,44 triliun.
Dukungan UMKM dan korporasi dari Rp173,17 triliun jadi Rp184,83 triliun. Insentif usaha dari Rp56,12 triliun jadi Rp58,46 triliun. Hanya perlindungan sosial yang turun, yaitu dari Rp220,39 triliun jadi Rp157,41 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Tok! Bunga KPR Subsidi Tetap 5 Persen
- Kuasa Hukum Ungkap Banyak Kejanggalan Terkait Kasus Pembunuhan Kacab Bank
- Daftar Lengkap Menteri dan Wamen Baru di Kabinet Merah Putih Prabowo
- Reshuffle Kabinet Prabowo, Ini Daftar Menteri dan Pejabat Baru
- Farida Farichah, Aktivis NU Berusia 39 Tahun yang Jadi Wamenkop
Advertisement

Gunungkidul Akan Perluas Jangkauan Layanan Bus Sekolah
Advertisement

Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Kementerian Raja Juli Peroleh Rp6,04 Triliun
- Menkeu Purbaya Ingatkan Anak Muda Jangan FOMO dengan Investasi
- Prediksi BMKG: Kota Besar Dilanda Hujan Hari Ini
- 2 Ruang Kelas Disiapkan untuk Sambut Wapres Gibran di Sentani
- 7 Tuntutan Demo Ojol Hari Ini, Hapus Multi Order hingga Copot Menhub
- Tiga Tersangka Korupsi Sritex Dilimpahkan ke Kejari Surakarta
- Kawal Demo Pengemudi Ojol, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan
Advertisement
Advertisement