Advertisement
Tenang, Pemerintah Jamin Sertifikat Tanah yang Lama Tak Akan Ditarik

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan A. Djalil menegaskan BPN tidak akan menarik sertifikat fisik atau sertifikat dalam bentuk kertas meski sudah ada digitalisasi sertifikat.
"Itu tidak benar. Banyak sekali salah paham, kekeliruan, orang-orang mengutip di luar konteks. Saya tegaskan, BPN tidak akan pernah menarik sertifikat [fisik/lama] sampai nanti dialihkan dalam bentuk elektronik," ujarnya dalam Webinar Arah Kebijakan Pertanahan Pasca-UU Cipta Kerja secara virtual, Kamis (4/2/2021).
Advertisement
Menurutnya, semua sertifikat fisik masih tetap berlaku sampai dengan proses transformasi tuntas dalam bentuk elektronik atau digital. Sertifikat tanah elektronik atau sertifikat-el merupakan bagian dari transformasi layanan pertanahan.
"Transformasi sertifikat ke dalam bentuk digital ini membutuhkan waktu. Kami tidak akan menarik dari masyarakat," katanya.
Sofyan menilai sertifikat tanah dalam bentuk digital ini merupakan yang paling aman ketimbang bentuk fisik. Transformasi digital ini tak hanya terjadi pada sertifikat tanah saja.
Dia mencontohkan dahulu perbankan memiliki buku fisik, tetapi sekarang tidak ada lagi buku fisik. Lalu di pasar modal juga mengalami perubahan digital. Dahulu pasar modal memiliki lembaran saham bentuk fisik yakni apabila seseorang ingin menjual saham, diperlukan tanda tangan.
"Banyak kontroversi di masyarakat sehingga seolah-olah sertifikat elektronik ini merugikan. Sebenarnya produk elektronik merupakan bentuk yang paling aman," ucapnya.
Data dan dokumen pertanahan sudah terintegrasi secara elektronik, demikian halnya dengan data dan dokumen fisik juga terintegrasi secara elektronik.
Selama 2019—2020, Kementerian ATR/BPN telah memberlakukan layanan elektronik yakni hak tanggungan elektronik (HT-el), surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT), pengecekan sertifikat tanah, dan informasi zona nilai tanah (ZNT).
Pemberlakuan sertifikat elektroni ini berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor /2021 tentang Sertipikat Elektronik yang diteken pada 12 Januari lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Israel Kembali Bangun Permukiman Ilegal di Tepi Barat, Sebanayk 2.339 Unit
- Polisi Tangkap Sejumlah Orang Mengaku Wartawan yang Memeras Warga
- Kemenag Imbau Masyarakat Cek Arah Kiblat Secara Mandiri pada 15-16 Juli 2025
- Selama 2024 LPSK Menerima 10.217 Pemohon Saksi dan Korban Pidana
- Hasil Pemeriksaan Kecelakaan Pesawat Udara Air India, Kedua Mesin Mati di Udara Setelah Lepas Landas
Advertisement

26 Pembuang Sampah Liar di Bantul yang Terekam CCTV Belum Ditindak, Ini Alasannya
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Satgas Pangan Polri Tindaklanjuti Laporan Dugaan 212 Produsen Beras Nakal, Empat Orang Diperiksa
- Pentagon Akui Rudal Iran Menghantam Pangkalan Udara Al Udeid milik AS di Qatar
- Wacana Pemberangkatan Jemaah Haji Menggunakan Kapal Laut Ditolak BP Haji
- Penerima Bansos Bermain Judol, Cak Imin Tegaskan Akan Ada Sanksi Tegas
- Kecelakaan KMP Tunu Pratama, Nelayan Temukan Satu Jenazah Diduga Penumpang
- Selama 2024 LPSK Menerima 10.217 Pemohon Saksi dan Korban Pidana
- Tim SAR Temukan Bangkai Kapal Tunu dalam Posisi Terbalik di Dasar Laut Selat Bali
Advertisement
Advertisement