Advertisement
Demokrat Seret Jokowi dan Sejumlah Nama, Moeldoko: Jangan Nembak Kanan-Kiri
Ilustrasi - Presiden Joko Widodo (tengah) saat memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/6/2020). - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberi peringatan keras kepada DPP Partai Demokrat untuk tidak melayangkan fitnah kepada dirinya ihwal rencana pengambilalihan tampuk pimpinan partai dari Agus Harimurti Yudhoyono.
Moeldoko bercerita fitnah itu turut menyasar kepada koleganya di pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Advertisement
Mencuat tudingan sejumlah menteri bahkan Jokowi sendiri memberi restu atas rencana kudeta terhadap AHY yang digerakkan oleh Moeldoko.
“Jangan lagi nembak kanan-kiri main pukul, orang ditembak, ya Pak Yasonna Laoly kena lah, siapa lagi tuh? PKB ditembaklah. NasDem ditembak, katanya biar, wong apa urusannya? Itu ketawa semua itu,” kata Moeldoko kepada awak media di kediamannya, Rabu (3/2/2021).
Menurut Moeldoko, tudingan yang dibuat DPP Partai Demokrat tidak berdasar. Dia menegaskan, dirinya tidak memiliki kepentingan politik untuk mengambilalih pucuk pimpinan Partai Demokrat dari AHY. Apalagi turut menyeret Jokowi di dalam tudingan tersebut.
“Apa ya urusannya? Tapi juga marah, jadi saya ingatkan hati-hati jangan memfitnah orang. Hati-hati! Saya sudah ingatkan,” tegasnya.
Sebelumnya, Politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik meminta pemerintah memberi klarifikasi terkait dugaan rencana pengambilalihan pucuk pimpinan partainya.
“KSP Moeldoko menyatakan aksi memalukan ini tanggungjawabnya sendiri. Tapi dia menyebut Kepala BIN, Kapolri, Menhukham dan Menko Polhukam @mohmahfudmd, bahkan "Pak Lurah" merestui,” cuit Rachland melalui akun twitter pribadinya pada Senin (1/2/2021).
Menurut dia, sejumlah pejabat yang disebutkan Moeldoko itu perlu memberi klarifikasi atas rencana pengambilalihan pucuk pimpinan Partai Demokrat yang diduga diinisiasi lingkar satu Istana tersebut.
“Para pejabat negara itu perlu juga angkat bicara. Apa iya ini semua tanpa restu "Pak Lurah?” kata Rachland.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
- Garuda Selangkah Lagi Menuju Paris, Ini Fakta tentang Olimpiade Melbourne 1956
- Satu Kemenangan Lagi menuju Olimpiade Paris, STY: Percayai Saya, Ikuti Saya!
- Koalisi Berkah Pecah, Hari Wuryanto Bakal Maju sebagai Calon Bupati Madiun 2024
- Garuda Muda Wajib Waspada, 3 Pemain Uzbekistan Bermain di Prancis dan Rusia
Advertisement
Kuta Selatan Bali Diguncang Gempa Berkekuatan Magnitudo 5,0
Tak Terima Ditegur, Dua WNA Amerika Ini Diduga Aniaya Pecalang di Bali
Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
Advertisement
Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
Mobil Mewah Harvey Moeis Disita Kejagung, Kali Ini Ferrari dan Mercy
KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
Advertisement
Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
Advertisement
Surya Paloh Temui Prabowo di Kartanegara
Berita Pilihan
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Advertisement
LITERASI KESEHATAN: Warga Lansia Diminta Bijak Memilih Jenis Olahraga
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Advertisement
