Demokrat Seret Jokowi dan Sejumlah Nama, Moeldoko: Jangan Nembak Kanan-Kiri

Ilustrasi - Presiden Joko Widodo (tengah) saat memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/6/2020). - Antara
03 Februari 2021 21:17 WIB Nyoman Ary Wahyudi News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberi peringatan keras kepada DPP Partai Demokrat untuk tidak melayangkan fitnah kepada dirinya ihwal rencana pengambilalihan tampuk pimpinan partai dari Agus Harimurti Yudhoyono.

Moeldoko bercerita fitnah itu turut menyasar kepada koleganya di pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Mencuat tudingan sejumlah menteri bahkan Jokowi sendiri memberi restu atas rencana kudeta terhadap AHY yang digerakkan oleh Moeldoko.

“Jangan lagi nembak kanan-kiri main pukul, orang ditembak, ya Pak Yasonna Laoly kena lah, siapa lagi tuh? PKB ditembaklah. NasDem ditembak, katanya biar, wong apa urusannya? Itu ketawa semua itu,” kata Moeldoko kepada awak media di kediamannya, Rabu (3/2/2021).

Menurut Moeldoko, tudingan yang dibuat DPP Partai Demokrat tidak berdasar. Dia menegaskan, dirinya tidak memiliki kepentingan politik untuk mengambilalih pucuk pimpinan Partai Demokrat dari AHY. Apalagi turut menyeret Jokowi di dalam tudingan tersebut.

“Apa ya urusannya? Tapi juga marah, jadi saya ingatkan hati-hati jangan memfitnah orang. Hati-hati! Saya sudah ingatkan,” tegasnya.

Sebelumnya, Politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik meminta pemerintah memberi klarifikasi terkait dugaan rencana pengambilalihan pucuk pimpinan partainya. 

“KSP Moeldoko menyatakan aksi memalukan ini tanggungjawabnya sendiri. Tapi dia menyebut Kepala BIN, Kapolri, Menhukham dan Menko Polhukam @mohmahfudmd, bahkan "Pak Lurah" merestui,” cuit Rachland melalui akun twitter pribadinya pada Senin (1/2/2021). 

Menurut dia, sejumlah pejabat yang disebutkan Moeldoko itu perlu memberi klarifikasi atas rencana pengambilalihan pucuk pimpinan Partai Demokrat yang diduga diinisiasi lingkar satu Istana tersebut.

“Para pejabat negara itu perlu juga angkat bicara. Apa iya ini semua tanpa restu "Pak Lurah?” kata Rachland.

Sumber : Bisnis.com