Advertisement
Demokrat Seret Jokowi dan Sejumlah Nama, Moeldoko: Jangan Nembak Kanan-Kiri
Ilustrasi - Presiden Joko Widodo (tengah) saat memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/6/2020). - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberi peringatan keras kepada DPP Partai Demokrat untuk tidak melayangkan fitnah kepada dirinya ihwal rencana pengambilalihan tampuk pimpinan partai dari Agus Harimurti Yudhoyono.
Moeldoko bercerita fitnah itu turut menyasar kepada koleganya di pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Advertisement
Mencuat tudingan sejumlah menteri bahkan Jokowi sendiri memberi restu atas rencana kudeta terhadap AHY yang digerakkan oleh Moeldoko.
“Jangan lagi nembak kanan-kiri main pukul, orang ditembak, ya Pak Yasonna Laoly kena lah, siapa lagi tuh? PKB ditembaklah. NasDem ditembak, katanya biar, wong apa urusannya? Itu ketawa semua itu,” kata Moeldoko kepada awak media di kediamannya, Rabu (3/2/2021).
Menurut Moeldoko, tudingan yang dibuat DPP Partai Demokrat tidak berdasar. Dia menegaskan, dirinya tidak memiliki kepentingan politik untuk mengambilalih pucuk pimpinan Partai Demokrat dari AHY. Apalagi turut menyeret Jokowi di dalam tudingan tersebut.
“Apa ya urusannya? Tapi juga marah, jadi saya ingatkan hati-hati jangan memfitnah orang. Hati-hati! Saya sudah ingatkan,” tegasnya.
Sebelumnya, Politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik meminta pemerintah memberi klarifikasi terkait dugaan rencana pengambilalihan pucuk pimpinan partainya.
“KSP Moeldoko menyatakan aksi memalukan ini tanggungjawabnya sendiri. Tapi dia menyebut Kepala BIN, Kapolri, Menhukham dan Menko Polhukam @mohmahfudmd, bahkan "Pak Lurah" merestui,” cuit Rachland melalui akun twitter pribadinya pada Senin (1/2/2021).
Menurut dia, sejumlah pejabat yang disebutkan Moeldoko itu perlu memberi klarifikasi atas rencana pengambilalihan pucuk pimpinan Partai Demokrat yang diduga diinisiasi lingkar satu Istana tersebut.
“Para pejabat negara itu perlu juga angkat bicara. Apa iya ini semua tanpa restu "Pak Lurah?” kata Rachland.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
LaNyalla Bicara Soal 66 Tahun Dekrit Presiden
Pemerintah Diminta Memperhatikan Pemerataan Anggaran Pendidikan
Pemerintah Daerah Didorong Membangun Jalan dengan Aspal Plastik
Advertisement
Sekolah Rakyat di Jawa Tengah Diperkirakan Menampung 1.075 Siswa
Objek Diduga Bangkai Kapal Tunu Pratama Jaya Ditemukan Tim SAR
Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
Advertisement
Menghadiri KTT BRICS, Presiden Prabowo Hari Ini Tiba di Brasil
Menteri PKP Usulkan Kuota Rumah Subsidi Ditambah Jadi 500 Ribu Unit
Advertisement
Presiden Prabowo Beri Perhatian Serius Masalah Truk ODOL
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement
Tegas! UGM Tolak Peserta Masuk Ujian Mandiri yang Tak Sesuai Aturan
Advertisement
Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- Bayar PBB Kini Bisa Gunakan Aplikasi Lokal, Ini Caranya
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
Advertisement
Advertisement
