Advertisement
Pemerintah & DPR Akan Mengamandemen UU Pemilu, Ini Tanggapan KPU
Tampilan penghitungan suara (real count) Pilkada Serentak 2020 di situs KPU RI - sumber: infopemilu2.kpu.go.id
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah dan penyelenggara pemilu mulai berkoordinasi untuk merespons rencana amandemen UU Pemilu yang saat ini tengah berlangsung di DPR.
Pada Jumat lalu, pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ilham Saputra menerima kunjungan Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintah Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar.
Pertemuan yang turut diikuti Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU RI, Bernad Dermawan Sutrisno ini, pada intinya membahas perkembangan pembahasan Undang-undang (UU) pemilu.
PROMOTED: YouGov: Tokopedia Jadi Brand Paling Direkomendasikan Masyarakat Indonesia
BACA JUGA : Webinar IDW: Revisi UU Pemilu untuk Siapa?
"Tidak ada hal yang sangat penting untuk dibahas. Hanya bicara soal perkembangan pembahasan Undang-undang dan beberapa hal lainnya,” ungkap Ilham dikutip dari laman resmi KPU, Minggu (31/1/2021).
Ilham juga memberikan jawaban ketika ditanya perihal wacana pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 yang berkembang di masyarakat. Pria asal Aceh menegaskan sebagai penyelenggara, KPU tunduk dan patuh pada aturan UU yang berlaku.
"Sebagai penyelenggara KPU mengacu pada Undang-undang. Kalau mengacu Undang-undang sekarang tentu 2024. Tetapi kalau nanti ada keputusan politik DPR dan pemerintah, bahwa pemilihan akan dipercepat ya kami akan laksanakan. Prinsipnya KPU akan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” sambung Ilham.
BACA JUGA : PPP dan PAN Tolak Revisi UU Pemilu, Ini Alasannya
Sementara itu, di kesempatan terpisah, Bahtiar menyampaikan isi Pasal 201 ayat 8 UU 10 Tahun 2016 yang mengatur perihal Pemilihan Serentak 2024. Di dalam pasal itu pemilu dan pemilihan akan dilaksanakan serentak di 2024.
Advertisement
“UU tersebut mestinya dilaksanakan dulu, kalau sudah nanti setelah 2024 dievaluasi. Hasil evaluasi itu yang menentukan apakah Undang-undang 10 Tahun 2016 harus kita ubah atau tidak,” ungkap Bahtiar.
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Suap Dana PEN, Eks Dirjen Kemendagri Divonis Penjara 6 Tahun
Dilaporkan ke Bawaslu, Anies Baswedan: Memang Ada?
Polisi Bongkar 10 Kasus Investasi Bodong, Ini Daftarnya!
Disebut Mengandung Pestisida, Mie Sedaap Ditarik di Hong Kong
Advertisement
Gerindra Ungkap Cak Imin Paling Cocok Jadi Cawapres Prabowo
Eks Penyidik KPK Jadi Penasihat Hukum Ferdy Sambo, Ini Alasannya
Daftar Kasus Investasi Bodong yang Dibongkar Bareskrim Polri
Buntut Larangan Jilbab, 76 Orang Tewas dalam Unjuk Rasa di Iran
Advertisement
Amnesty Desak Polri Usut Pelaku Peretasan Data Awak Narasi TV
Tinggi 160 Cm Boleh Daftar, Cek Syarat Lengkap Jadi Taruna
Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Sambo
Shopee Kembali PHK Karyawan, Sekarang Giliran di Thailand
Hary Tanoe Bentuk Akademi untuk Tingkatkan Kualitas Politikus
Advertisement
Tok! Program Kompor Listrik Dibatalkan
Berita Pilihan
- Ribuan Kades di Jateng Diberi Edukasi Pencegahan Korupsi
- Daftar Proyek Termahal di Era Jokowi, Sedot Dana Ratusan Triliun!
- Capai Finish Bank Jateng Friendship Run Borobudur Marathon 2022, Ganjar Kain Tenun Ulos
- Driver Ojol Air Asia Diklaim Akan Dapat Bayaran Rp10 Juta per Bulan, Ini Kota Pertama di Indonesia yang Buka Pendaftaran
- Kontroversi Tim Bayangan Kemendikbud Berisi 400 Orang, Apa Tugas Mereka?
Advertisement
Pemanfaatan Tanah SG Boleh untuk Investasi, Ini Syaratnya..
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Lukas Enembe Mengaku Punya Tambang Emas, KPK Ingin Dapat Laporan Resmi
- Syarat Calon Prajurit Diperlonggar, Fadli Zon Sentil Panglima TNI
- Banyak Warga Kabur Setelah Seruan Mobilisasi ke Ukraina, Rusia Tak Akan Tutup Perbatasan untuk Cegah Eksodus
- KPK Panggil Zumi Zola Terkait Dugaan Suap Pengesahan RAPBD Provinsi Jambi
- Tragis! Resesi Bikin Rakyat Inggris Kelaparan
- Ditugasi Megawati, Puan Akan Temui AHY Meski Demokrat dan PDIP Tak Akur
- Luhut Sebut Mulai 2035 Indonesia Setop Produksi Mobil Berbasis BBM
Advertisement
Advertisement
