Advertisement
MK: Permohonan Sengketa Pilkada Tak Dapat Diperbaiki
Gedung Mahkamah Konstitusi RI di Jakarta. -Bisnis.com - Samdysara Saragih
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Mahkamah Konstitusi mengingatkan pemohon tidak lagi dapat memperbaiki substansi permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) dalam sidang pemeriksaan pendahuluan.
"Pada kesempatan persidangan kali ini masih dimungkinkan dilakukan perbaikan, tetapi tidak menyangkut substansi. Perbaikan-nya hanya berkenaan dengan kesalahan typo saja," ujar Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam sidang sengketa hasil Pilkada 2020 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (26/1/2021).
BACA JUGA : KPU Pastikan Tak Ada Gugatan Sengketa Pilkada Bantul
PROMOTED: YouGov: Tokopedia Jadi Brand Paling Direkomendasikan Masyarakat Indonesia
Ia mengatakan sejumlah pemohon dan kuasanya memiliki persepsi keliru bahwa permohonan dapat diperbaiki saat sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar 26-29 Januari 2020.
Setelah permohonan diajukan maksimal hingga tiga hari setelah KPU menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara, tutur dia, pemohon dapat melakukan perbaikan substansi hingga tiga hari setelah permohonan diserahkan.
Namun, akibat perbedaan persepsi, terdapat pemohon dan kuasanya yang menunggu untuk diminta memperbaiki permohonan. Padahal perbaikan dilakukan atas inisiatif pemohon maupun kuasanya.
"Kesempatan memperbaiki 3x24 jam itu adalah kesempatan yang diberikan kepada para pemohon atau kuasanya kalau terjadi apa yang dibuat dianggap kurang sempurna. Jadi dia sendiri, tidak ada koreksi dari Mahkamah," katanya.
BACA JUGA : 132 Perkara Sengketa Hasil Pilkada 2020 Diregistrasi MK
Dalam peraturan Mahkamah Konstitusi, perbaikan pun diperbolehkan dilakukan berkali-kali dalam kurun waktu 3x24 jam setelah permohonan diserahkan, tetapi perbaikan yang dipakai adalah perbaikan yang pertama.
Advertisement
Apabila perbaikan permohonan diserahkan lebih dari tenggat, maka perbaikan tidak akan dipakai dan Mahkamah Konstitusi hanya akan mempertimbangkan permohonan awal.
Adapun pada Selasa, Mahkamah Konstitusi mengelar sidang pemeriksaan pendahuluan untuk 35 perkara sengketa Pilkada 2020 dari total 132 perkara yang diregistrasi.
Advertisement
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Video Asal China Melanggar Data Anak, TikTok Terancam Denda Rp439 Miliar
Luhut Sebut Mulai 2035 Indonesia Setop Produksi Mobil Berbasis BBM
Ditugasi Megawati, Puan Akan Temui AHY Meski Demokrat dan PDIP Tak Akur
Lukas Enembe Mengaku Punya Tambang Emas, KPK Ingin Dapat Laporan Resmi
Advertisement
KPK Panggil Zumi Zola Terkait Dugaan Suap Pengesahan RAPBD Provinsi Jambi
Tragis! Resesi Bikin Rakyat Inggris Kelaparan
Syarat Calon Prajurit Diperlonggar, Fadli Zon Sentil Panglima TNI
Advertisement
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo: Tindak Korupsi Bisa Terjadi di Manapun
16 Anggota Polri Jalani Sidang Etik Terkait Penembakan Brigadir J
Polisi Periksa Psikis dan Fisik Putri Candrawathi, Akan Ditahan?
Advertisement
Cek Usia Sel Widya Herbal Indonesia Pikat Peserta Il Festino
Berita Pilihan
- Ribuan Kades di Jateng Diberi Edukasi Pencegahan Korupsi
- Daftar Proyek Termahal di Era Jokowi, Sedot Dana Ratusan Triliun!
- Capai Finish Bank Jateng Friendship Run Borobudur Marathon 2022, Ganjar Kain Tenun Ulos
- Driver Ojol Air Asia Diklaim Akan Dapat Bayaran Rp10 Juta per Bulan, Ini Kota Pertama di Indonesia yang Buka Pendaftaran
- Kontroversi Tim Bayangan Kemendikbud Berisi 400 Orang, Apa Tugas Mereka?
Advertisement
Imperial Digital Printing, Jasa Percetakan Terlengkap di Jogja
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Penembakan di Sekolah Rusia, Korban Tewas hingga 13 Orang
- Kejagung Periksa 4 Pejabat BUMN Waskita Karya
- Astaga! Saldo Pemda Mangkrak di Bank Melonjak jadi Rp203,4 Triliun
- BUMN Startup Day, Erick: Ruang Akselerasi Ekosistem Ekonomi Digital Indonesia
- Top 7 News Harianjogja.com Selasa, 27 September 2022
- Jadwal Lengkap KRL Jogja-Solo Hari Ini
- Nadiem Bongkar Siapa Sosok 'Shadow Team' di Kemendikbudristek
Advertisement
Advertisement
