Advertisement
132 Perkara Sengketa Hasil Pilkada 2020 Diregistrasi MK
Ilustrasi. - Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Mahkamah Konstitusi meregistrasi sebanyak 132 perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020, yakni sengketa pemilihan gubernur sebanyak tujuh perkara, bupati 112 perkara dan wali kota 13 perkara.
Sebanyak empat permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tidak diregistrasi karena dicabut dan terdaftar dua kali. "Kota Magelang dicabut kembali oleh pemohonnya dan tiga permohonan lain karena dobel AP3 [akta pengajuan permohonan pemohon]," ujar Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa (19/1/2021).
BACA JUGA : Penetapan Pemenang Pilkada Bantul Tunggu Surat MK
PROMOTED: YouGov: Tokopedia Jadi Brand Paling Direkomendasikan Masyarakat Indonesia
Ia mengatakan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang terdaftar secara sistem dua kali adalah sengketa pemilihan Kabupaten Pegunungan Bintan, Kepulauan Aru, dan Mamberamo Raya.
Adapun sebelumnya Mahkamah Konstitusi menerima sebanyak 136 permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang terdiri atas tujuh sengketa hasil pemilihan gubernur, 115 hasil pemilihan bupati, dan 14 hasil pemilihan wali kota.
Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah pada 26 Januari 2021 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.
BACA JUGA : Penetapan Bupati Terpilih, KPU Gunungkidul
Sidang pada tanggal 26-29 Januari 2021 beragendakan pemeriksaan pendahuluan untuk mengecek kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta pengesahan alat bukti. Pada sidang pendahuluan itu, pihak terkait pun akan ditetapkan oleh majelis hakim.
Selanjutnya, pada tanggal 1-11 Februari 2021 Mahkamah Konstitusi mengagendakan untuk melakukan sidang pemeriksaan dan rapat permusyawaratan hakim (RPH).
Advertisement
Sidang pengucapan putusan sela akan dilakukan pada tanggal 15-16 Februari 2021 dan sidang putusan pada 19-24 Februari 2021 disertai penyerahan salinan putusan kepada pemohon, KPU, pihak terkait, dan Bawaslu.
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kejari Purwokerto Tangkap Buronan Kejati Maluku Utara
PBB Tak Akui Klaim Kemenangan Rusia Atas Referendum di 4 Wilayah Ukraina
8 Provinsi Dinyatakan Bebas Rabies, Salah Satunya DIY
Jembatan Ganefo Demak Rampung Dibangun, Oktober Operasional Penuh
Advertisement
Kemenkumham DIY Kenalkan Karya Intelektual lewat Program DJKI Mengajar
Jokowi Bakal Sebar Bansos Lagi, kalau....
Aqua Klaten Diganjar Penghargaan Inklusi dari Komisi Nasional Disabilitas
Bekas Perkara Penembakan Brigadir J Lengkap, Mahfud MD: Ayo Terus Kawal!
Advertisement
Beda Nasib! Inggris Alami Krisis Energi, Indonesia Justru Surplus Listrik
Turut Sokong Pertumbuhan Ekonomi, Kinerja Emiten Diapresiasi Menko Airlangga
Wakil Ketua KPK Baru Johanis Tanak Usul Restorative Justice untuk Koruptor
Akui Lakukan Kekeliruan, Ferdy Sambo dan Istri Akan Terbuka di Persidangan
Advertisement
Suap Dana PEN, Eks Dirjen Kemendagri Divonis Penjara 6 Tahun
Berita Pilihan
- Orang Ini Ngaku Bisa Bikin BBM dari Sampah, Solar Dijual Rp7.000, Premium Rp10.000
- Tinggi 160 Cm Boleh Daftar, Cek Syarat Lengkap Jadi Taruna
- Airlangga-Puan, Dua Tokoh Bakal Capres Direncanakan Bertemu Pekan Depan
- Ribuan Kades di Jateng Diberi Edukasi Pencegahan Korupsi
- Daftar Proyek Termahal di Era Jokowi, Sedot Dana Ratusan Triliun!
Advertisement
Berinvestasi Kripto Disarankan Pilih Platform Terdaftar di Bappebti
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Akhir 2022, Bayar Tol Tak Perlu Berhenti di Gerbang Tol
- Jemaah Umrah Bisa Atur Perjalanan dengan "Nusuk". Apa Itu?
- Airlangga-Puan, Dua Tokoh Bakal Capres Direncanakan Bertemu Pekan Depan
- Tak Cuma UU PDP yang Disahkan, Literasi Digital Masyarakat Juga Perlu Ditingkatkan
- Hary Tanoe Bentuk Akademi untuk Tingkatkan Kualitas Politikus
- Tok! Program Kompor Listrik Dibatalkan
- Shopee Kembali PHK Karyawan, Sekarang Giliran di Thailand
Advertisement
Advertisement
