Advertisement
132 Perkara Sengketa Hasil Pilkada 2020 Diregistrasi MK
Ilustrasi. - Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Mahkamah Konstitusi meregistrasi sebanyak 132 perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020, yakni sengketa pemilihan gubernur sebanyak tujuh perkara, bupati 112 perkara dan wali kota 13 perkara.
Sebanyak empat permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tidak diregistrasi karena dicabut dan terdaftar dua kali. "Kota Magelang dicabut kembali oleh pemohonnya dan tiga permohonan lain karena dobel AP3 [akta pengajuan permohonan pemohon]," ujar Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa (19/1/2021).
Advertisement
BACA JUGA : Penetapan Pemenang Pilkada Bantul Tunggu Surat MK
Ia mengatakan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang terdaftar secara sistem dua kali adalah sengketa pemilihan Kabupaten Pegunungan Bintan, Kepulauan Aru, dan Mamberamo Raya.
Adapun sebelumnya Mahkamah Konstitusi menerima sebanyak 136 permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang terdiri atas tujuh sengketa hasil pemilihan gubernur, 115 hasil pemilihan bupati, dan 14 hasil pemilihan wali kota.
Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah pada 26 Januari 2021 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.
BACA JUGA : Penetapan Bupati Terpilih, KPU Gunungkidul
Sidang pada tanggal 26-29 Januari 2021 beragendakan pemeriksaan pendahuluan untuk mengecek kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta pengesahan alat bukti. Pada sidang pendahuluan itu, pihak terkait pun akan ditetapkan oleh majelis hakim.
Selanjutnya, pada tanggal 1-11 Februari 2021 Mahkamah Konstitusi mengagendakan untuk melakukan sidang pemeriksaan dan rapat permusyawaratan hakim (RPH).
Sidang pengucapan putusan sela akan dilakukan pada tanggal 15-16 Februari 2021 dan sidang putusan pada 19-24 Februari 2021 disertai penyerahan salinan putusan kepada pemohon, KPU, pihak terkait, dan Bawaslu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kemendagri Sentil Bupati Pati Sudewo, Ini Penyebabnya
KPK Panggil Stafsus Menaker Era Hanif Dhakiri
Indonesia Butuh 130.000 Sapi Impor
Advertisement
Apabila Terjadi Perang Dunia III, Indonesia Masuk Dalam Daftar Negara Aman
KPK Usut Komunikasi Pembelian Lahan untuk JTTS di Lampung
24 Orang Tewas, 370 Rudal Iran Hujani Israel Selama Operasi Rising Lion
Rupiah Hari Ini, Dibuka di Level Rp16.301 per Dolar AS
Advertisement
Dukung Program 3 Juta Rumah, Danantara Minta Himbara Kucurkan Rp130 Triliun
WNI di Iran, Israel Tetap Aman di Tengah Eskalasi Konflik
Kecelakaan Balon Udara di Turki, Kemlu RI: Ada 12 WNI Mengalami Luka-luka
Advertisement
Diserang OTK, Prajurit TNI Gugur Ditembak dan Dibacok di Yuhukimo Papua
Berita Pilihan
Advertisement
1.259 Orang di Sleman di PHK, Dinas Siapkan Program Taksi Pekerja Hingga Pelatihan
Advertisement
Destinasi Wisata Puncak Sosok Bantul Kini Dilengkapi Balkon KAI
Advertisement
Berita Populer
- Iran Klaim Mampu Melumpuhkan Pertahanan Udara Israel, Ini Rahasianya
- Prabowo Bakal Bangun 1 Juta Unit Rumah Susun di Tahun Pertama Pemerintahannya
- Rumah Bersubsidi Khusus Gen Z Bakal Dibangun di Wilayah Perkotaan
- Seluruh Pembelaan Oknum TNI AL Jumran Pembunuh Jurnalis Juwita Ditolak Majelis Hakim
- Hasil Seleksi PPPK Tahap 2 Mulai Diumumkan Hari Ini, Cek Arti Kode Lengkap dan Panduannya
- Kasus Suap Provinsi Papua, KPK Temukan Tersangka Bawa 19 Koper Uang untuk Beli Jet Pribadi
- Heboh Starlink Elon Musk Menyala Saat Iran Matikan Internet, Kementerian Komdigi Tegaskan Ini untuk Indonesia
Advertisement
Advertisement
