Terapkan PPKM, Pemerintah Dianggap Bersilat Istilah

Plang tanda "check point" pengawasan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ditempatkan di Jalan Ciledug Raya, Jakarta, Kamis (23/4/2020). - ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
09 Januari 2021 19:37 WIB Edi Suwiknyo News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Ekonom senior, Faisal Basri, menilai pemerintah sering bersilat istilah dalam mengatasi Covid-19.

Fasial, mengungkapkan unek-uneknya itu melaui cuitan di akun twitter pribadinya @FaisalBasri. Ungkapan bersilat istilah itu dia tujukan menanggapi penggunaan istilah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM.

"Pemerintah lagi-lagi "bersilat istilah": PSBB (pembatasan sosial berskala besar), PSBB transisi, micro lockdown, dan terakhir PPKM. Apakah untuk menghindari "berskala besar" yang bertujuan menyelamatkan ekonomi?,"cuit @FaisalBasri yang dikutip, Sabtu (9/1/2021).

Faisal menambahkan dibanding sibuk bersilat istilah, pemerintah seharusnya membuat rencana darurat untuk mengatasi krisis kesehatan yang disebabkan lonjakan penularan Covid-19. "Segera realokasi dana infrastruktur untuk selamatkan nyawa rakyat," tukasnya.

Seperti diketahui, pemerintah akan menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk mengendalikan penyebaran virus Corona (Covid-19).

PPKM akan diterapkan di beberapa kabupaten/kota di provinsi Jawa dan Bali mulai 11 Januari hingga 25 Januari 2021. Kebijakan itu dilakukan berdasarkan arahan Presiden Jokowi pada rapat terbatas yang digelar Rabu (6/1/2021).

Presiden Jokowi menginstruksikan pemerintah daerah untuk melakukan pengetatan kegiatan masyarakat, terutama untuk 23 kabupaten/kota dengan empat parameter yang ditetapkan berdasarkan data bulan Desember.

Penerapan PPKM ini dilakukan di provinsi Jawa-Bali secara mikro dengan memberlakukan pengawasan ketat terhadap penerapam protokol kesehatan.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia