Advertisement
RS Sudah Kesulitan Rawat Pasien Covid-19, Pemda HarusTegas

Advertisement
Harianjogja.com.com, JAKARTA-Pemerintah di daerah diminta terus melakukan penegakan disiplin protokol kesehatan untuk menekan jumlah kasus Covid-19.
Dirjen Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri Safrizal dalam rapat koordinasi evaluasi 2020 dan proyeksi 2021 secara virtual, Rabu (30/12/2020), mengatakan berdasarkan data yang diterima jawatannya, rasio daya tampung semua rumah sakit seluruh Indonesia tidak cukup untuk menangani semua pasien Covid-19. Oleh karenanya, upaya pencegahan perlu digiatkan, salah satunya dengan melakukan penegakan disiplin protokol kesehatan.
Advertisement
“Kalau jumlah pasien positif semakin banyak, tidak akan ada yang bisa menampung. Sejauh ini, sudah ada 17,1 juta orang yang dipantau di 8,4 juta titik pantau yang tersebar di 498 kabupaten dan kota di semua provinsi,” ujarnya dalam kegiatan yang dihadiri jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Satuan Pemadam Kebakaran (Damkar), camat serta lurah se-Indonesia itu.
Berdasarkan hasil evaluasi, tingkat kepatuhan masyarakat cenderung menurun pascalibur panjang pada akhir Oktober 2020.
Sementara itu, bersumber dari data Bersatu Melawan Covid-19, Desember 2020, 55% responden memilih tidak melakukan protokol kesehatan karena tidak ada sanksi. Karena itulah, Safrizal menekankan agar jajaran pemerintah di daerah dengan Satpol PP sebagai ujung tombak yang didukung oleh Damkar, bersama camat, lurah, serta aparat lain terus menggiatkan pelaksanaan kegiatan penegakan disiplin protokol kesehatan.
Sementara itu, berdasarkan data sistem monitoring otonomi daerah sejak 4 Agustus hingga 25 Desember 2020, dari 34 provinsi, Riau dan Aceh menempati peringkat tertinggi terjadinya pelanggaran. Masing-masing 22.775 pelanggaran dan 22.223 pelanggaran.
Jumlah pelanggaran itu, tutur Safrizal, berkorelasi dengan upaya penegakan disiplin yang dijalankan oleh jajaran di daerah.
Adapun jenis pelanggarannya meliputi tidak mengenakan masker, tidak menjaga jarak dan protokol kesehatan. Ada juga pengendara kendaraan bermotor yang tidak mengenakan masker.
Terhadap pelanggaran tersebut, diberikan saksi berupa teguran lisan, membuat surat pernyataan, kerja sosial, denda, serta jaminan kartu identitas.
“Selalu ingatkan masyarakat agar menerapkan 4M, mengenakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak serta menghindari kerumunan. Kita harapkan jajaran di daerah memaksimalkan Satpol PP yang berjumlah 114.000 orang, Linmas 1,2 juta orang, dan penyidik PNS sebanyak 5.500 orang,” tegas Safrizal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement

10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement