Advertisement
Pengamat Sarankan Sengketa Lahan PTPN-Rizieq Diselesaikan secara Hukum
Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab. - ANTARA FOTO /Arif Firmansyah
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Pengamat Hukum Sumber Daya Alam Universitas Tarumanagara, Jakarta, Ahmad Redi mengatakan sebaiknya sengketa lahan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII dengan Rizieq Shihab diselesaikan secara hukum.
"Penyelesaian sengketa hak atas tanah sebaiknya diselesaikan ke pengadilan untuk memastikan siapa yang secara hukum memiliki hak atas tanah tersebut," kata Ahmad Redi di Jakarta, Selasa.
Lahan seluas 30,91 hektare di Desa Kuta, Megamendung, Bogor, Jawa Barat yang dibangun pesantren menjadi objek sengketa antara pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII.
PROMOTED: YouGov: Tokopedia Jadi Brand Paling Direkomendasikan Masyarakat Indonesia
BACA JUGA : Ponpes Rizieq Shihab Digusur PTPN, FPI Tuntut Ganti Rugi
Menurut Ahmad Redi, jalur hukum harus ditempuh untuk menyelesaikan sengketa. "Jalur hukum mesti ditempuh karena klaim dua pihak ini mesti diuji atau dinilai kepastian hukumnya oleh pengadilan," katanya.
Dia menjelaskan dalam hukum agraria, siapa yang memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah, ialah yang berhak atas tanah tersebut.
"Silakan bukti-bukti berupa surat tanah misal sertifikat HGU, hak milik, dokumen tertulis lainnya, termasuk saksi-saksi dihadirkan di persidangan pengadilan negeri," ucapnya.
Sementara itu, Pakar Hukum dari Universitas Al-Azhar Indonesia Suparji Ahmad menilai mekanisme hukum dapat ditempuh jika upaya mediasi tidak mencapai titik temu.
BACA JUGA : Berdiri di Lahan BUMN, Ponpes Milik Rizieq Shihab Digusur
Advertisement
Dia menyarankan melakukan mediasi terlebih dahulu dengan profesional dan proporsional agar tidak menimbulkan kontroversi.
"Masing-masing pihak dapat menggunakan dokumen surat-surat dan saksi-saksi yang menunjukkan bahwa memiliki hak atas tanah tersebut. Bukti tersebut dapat dijadikan dasar untuk menilai pihak yang paling berhak atas tanah tersebut," ujarnya.
Advertisement
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Freeport Indonesia Buka Lowongan Kerja, Gajinya Tak Main-Main!
Hadiri Pemakaman Shinzo Abe, Ini Agenda Wapres Ma'ruf Amin di Jepang
KPK: Hakim Agung Sudradjad Bermain di Banyak Perkara
Daftar 10 Negara dengan Harga BBM Termahal
Advertisement
KPK Ingatkan Penjabat Jangan Korupsi Anggaran untuk Program Kesejahteraan Petani
Ketua MA Berpeluang Diperiksa KPK
Gubernur Lukas Enembe Ajukan Izin Berobat ke Singapura, Ini Kata KPK
Geledah Kantor MA, KPK Amankan Sejumlah Bukti Suap Hakim Agung
Mendag Akan Bikin Marketplace Produk Pertanian
Advertisement
Harga Bensin di Inggris Mulai Turun Menyusul Anjloknya Harga Minyak Mentah
Begini Cara Cek Penerima Subsidi Gaji Tahap III Lewat HP
Status Pendemi Hanya Bisa Dicabut oleh WHO
Advertisement
Bendungan Berkapasitas 71 Juta Meter Kubik Akan Mulai Diisi Air Bulan Depan
Berita Pilihan
- Driver Ojol Air Asia Diklaim Akan Dapat Bayaran Rp10 Juta per Bulan, Ini Kota Pertama di Indonesia yang Buka Pendaftaran
- Kontroversi Tim Bayangan Kemendikbud Berisi 400 Orang, Apa Tugas Mereka?
- Airlangga: Konversi Kompor Tiga Kg ke Listrik Tidak Tahun Ini
- BKKBN Bersama Swasta Bersinergi Menurunkan Angka Stunting 14%
- Lama Terhenti, PRGS Siap Dibuka Kembali
Advertisement
Ratusan Mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta Terima Beasiswa Pendamping PKH
Advertisement
Ada Paket Wisata ke Segitiga Bermuda, Uang 100% Kembali Jika Wisatawan Hilang
Advertisement
Berita Populer
- Top 7 News Harianjogja.com Minggu, 25 September 2022
- Kontroversi Tim Bayangan Kemendikbud Berisi 400 Orang, Apa Tugas Mereka?
- Tim Bayangan di Kemendikbud Berpotensi Langgar Aturan, Ini Penjelasannya
- Bendungan Berkapasitas 71 Juta Meter Kubik Akan Mulai Diisi Air Bulan Depan
- Status Pendemi Hanya Bisa Dicabut oleh WHO
- Driver Ojol Air Asia Diklaim Akan Dapat Bayaran Rp10 Juta per Bulan, Ini Kota Pertama di Indonesia yang Buka Pendaftaran
- Begini Cara Cek Penerima Subsidi Gaji Tahap III Lewat HP
Advertisement
Advertisement
