Advertisement
Tahun Depan, Pemerintah Targetkan Kurangi 2 Juta KK Penerima Bansos Tunai
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy - Bisnis/Abdullah Azzam
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan Pemerintah Pusat memutuskan untuk menurunkan target keluarga penerima manfaat bantuan sosial tunai pada tahun 2021 menjadi sekitar 18 juta KK atau turun sebanyak 2 juta KK dari tahun sebelumnya.
Muhadjir menyebutkan keputusan itu diambil karena capaian keluarga penerima manfaat bantuan sosial tunai pada tahun 2020 hanya sekitar 18 juta KK.
Advertisement
“Untuk bansos tunai itu dari target tahun lalu 20 juta itu hanya tercapai sekitar 18 jutaan karena itu nanti bansos sosial tunai itu akan dikirimkan 18 juta keluarga penerima manfaat,” kata Muhadjir selepas Rapat Terbatas ihwal Persiapan Penyaluran Bantuan Sosial Tahun 2021 di Istana Merdeka pada Selasa (29/12/2020).
Di sisi lain, dia memastikan, target keluarga penerima manfaat untuk Program Keluarga Harapan atau PKH akan tetap seperti tahun 2020 yakni sebanyak 10 juta KK.
Sebelumnya, Pemerintah memastikan akan memperpanjang program Bantuan Sosial Tunai (BST) atau bansos tunai Rp300 ribu pada 2021.
Para penerima bansos tunai Rp300 ribu terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Program ini diberikan sebagai insentif atas dampak dari pandemi Covid-19.
Untuk mengetahui status penerima, Anda bisa login ke situs dtks.kemensos.go.id.
Selain diberikan untuk mengatasi dampak pandemi, bansos Rp300 ribu juga merupakan program reguler Kementerian Sosial (Kemensos) yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang belum menerima bansos.
"Koordinasi dengan kepala daerah serta pendamping terlihat sudah cukup bagus, sehingga permasalahan sudah bisa diselesaikan satu per satu," kata Dirjen PFM Asep Sasa seperti dikutip dari situs Kemensos, Senin (28/12/2020).
Ke depannya, dia mengatakan, Kemensos bakal menjalin konsolidasi dengan PT. Pos Indonesia serta disinergikan dengan Aplikasi Omspan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kerugian Negara Akibat Kasus yang Menjerat Tom Lembong Rp194 Miliar
Terbukti Korupsi Kasus Impor Gula Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun Penjara
Advertisement
Advertisement
Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
Wapres Gibran Dijadwalkan Dampingi Presiden Prabowo di Kongres PSI
Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
Advertisement
Ini Cara Bedakan Beras Oplosan, Medium dan Premium Versi Bapanas
Berita Pilihan
- 3 Orang Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut, Dedi Mulyadi Minta Maaf dan Janji Berikan Santunan Rp150 juta per Keluarga
- Rangkaian Kegiatan Pernikahan Anak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ricuh, 3 Orang Dilaporkan Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut
- Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
Advertisement
Nelayan KulonprogoButuh SPBU Khusus untuk Meringankan Ongkos Produksi
Advertisement
Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- Harga Pangan Hari Ini, Cabai Rawit Merah dan Bawang Merah Turun
- Cegah Praktik Pungli dan ODOL, Kemenhub Bangun Sistem Elektronik
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
- Ini Cara Bedakan Beras Oplosan, Medium dan Premium Versi Bapanas
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Puluhan Tersangka Sindikat Judi Online Jaringan China dan Kamboja Ditangkap Bareskrim Polri
- Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Advertisement
