Sri Mulyani Sebut Negara Punya Anggaran Cadangan Rp54,4 Triliun untuk Vaksin Gratis
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sambutan saat peluncuran progam penjaminan pemerintah kepada padat karya dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional di Jakarta, Rabu (29/7/2020). - JIBI/Bisnis.com Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut anggaran cadangan sebesar Rp54,4 triliun disiapkan untuk program vaksin Covid-19 gratis tahun depan.
Sri Mulyani menuturkan anggaran tersebut dialokasikan dari APBN 2021 sebesar Rp18 triliun, dan sisanya dari alokasi anggaran kesehatan di dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional yang belum terserap sebesar Rp36,4 triliun.
Namun, dia mengungkapakan anggaran kebutuhan vaksin untuk untuk 182 juta penduduk Indonesia dalam rentang usia 18 tahun sampai 59 tahun masih dihitung.
Jika tidak mencukupi, Sri Mulyani menegaskan pihaknya siap untuk melakukan realokasi anggaran tahun depan.
"Kita masih memiliki space bahwa seluruh kementerian dan lembaga haru memprioritaskan vaksin," ujar Sri Mulyani dalam APBN Kita, Senin (21/12/2020).
Komitmen ini sesusai dengan arahan Presiden Jokowi. Adapun, dalam memperhitungkan dana vaksin, dia mengungkapkan pemerintah akan melakukan beberapa langkah.
Pertama, Kemenkes akan melakukan penentuan target vaksinasi mengikuti rekomendasi WHO maupun persatuan ahli-ahli pandemi.
Kedua, akan dihitung dosis vaksin yang harus disuntikkan. Sri Mulyani menyebutkan rata-rata vaksin harus diberikan 2 kali. Dengan demikian, jika target pemberian vaksin 70 persen dari total penduduk Indonesia, maka harus disediakan 182 juta dikali dua untuk dosis.
Ketiga, pemerintah menghitung efektivitas dari vaksin tersebut, dan keempat, pemerintah menghitung dari sisi waste atau kemungkinan tidak bisa terdistribusi 100 persen. Kalau evikasi 90 persen, maka vaksin yang harus disediakan lebih dari 100% atau di tambah 10% dari 182 juta. Dengan demikian, target memberikan vaksin kepada 70 persen total penduduk Indonesia bisa tercapai.
Pasalnya, dalam proses pengiriman, ada potensi kerusakan, apalagi Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang luas.
Kelima, pemerintah perlu menghitung jumlah tenaga kesehatan yang akan terlibat dalam proses vaksinasi ini, serta kelompok prioritas yang mana dalam proses vaksinasi tersebut.
"Kalau sudah dihitung, kami juga akan hitung jumlah tenaga kerja dan penerima prioritas. Jika sudah, maka kami dapat hitungan dana yang dibutuhkan," katanya.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
