Butuh Rp120 Juta untuk Distribusi 1 Kotak & 3 Bilik Suara ke Sebuah TPS Daerah Ini

Harianjogja.com, TELUK WONDAMA—Pesta demokrasi di daerah terpencil memang harus dibayar mahal demi memenuhi hak pilih warga. Di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, terdapat satu TPS yang berada di kampung terisolir, di mana biaya pengiriman logistik dan penarikan logistik Pilkada menghabiskan dana Rp120 juta. Karena susah dijangkau, jalur udara menjadi satu-satunya akses untuk mengirim logistik Pilkada.

Padahal yang dikirim hanyalah satu kotak suara, tiga bilik suara dari bahan karton serta surat suara yang tidak terlalu banyak jumlahnya. Selain itu juga formulir serta sarana prasara protokol kesehatan, di antaranya ember untuk tempat air mencuci tangan, dan alat pelindung diri bagi petugas KPPS.

BACA JUGA : Distribusi Logistik Pilkada di Sleman Dahulukan Wilayah

TPS itu berada di Kampung Oya, Distrik Naikere, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kaimana. Hanya helikopter satu-satunya alat transportasi yang dapat menjangkau kampung itu. Untuk diketahui, sampai Pemilu 2019, distribusi logistik ke Kampung Oya dilakukan dengan berjalan kaki dengan memikul semua barang itu.

Jika berjalan kaki sambil memikul semua keperluan bahan pangan dan perlengkapan petugas pengantar serta logistik Pemilu waktu itu, diperlukan waktu antara tiga hingga lima hari untuk sampai di kampung terluar Teluk Wondama itu. Jika cuaca hujan dan sungai meluap perjalanan bisa mencapai tujuh hari.

Ketua KPUD Kabupaten Teluk Wondama, Monika Elsy Sanoi, bersama Ketua Badan Pengawas Pemilu, Menahen Sabarofek, mengawal langsung pendistribusian logistik Pilkada 2020 itu ke sana pada Selasa (8/12/2020).

BACA JUGA : Takut Dikucilkan Warga, 762 KPPS di Gunungkidul Belum

"Mau tidak mau rekanan pemenang tender harus menyewa helikopter untuk mengantar dan menjemput logistik Pilkada 2020 termasuk personil pengamanan TPS," ucap Sanoi, di Bandara Wasior sebagaimana dikutip Antara.

Ia menjelaskan distribusi logistik ke Kampung Oya rencananya dilakukan pada Minggu, 6 Desember. Namun akibat kendala teknis distribusi baru bisa dilaksanakan sehari sebelum pencoblosan.

Rekanan KPUD Teluk Wondama yang menjadi pelaksana, menyebutkan biaya sewa helikopter untuk sekali penerbangan pulang-pergi mencapai Rp 60 juta. "Biaya sewanya per empat jam Rp 60 juta. Itu cukup untuk perjalanan pergi dan pulang," katanya, seraya menyebutkan helikopter itu didatangkan dari penyedia jasa di Kabupaten Nabire Provinsi Papua.

Sumber : Antara