Mulai 1 Januari 2022, Ini Kebijakan Pajak Penghasilan Terbaru
Berikut ini kebijakan PPh berdasarkan UU HPP yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2022.
Menteri Keuangan Sri Mulyani melantik 11 pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Keuangan, Senin (24/8/2020). Menteri Keuangan hadir secara virtual dalam pelantikan ini/Kemenkeu
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah telah mencairkan insentif bagi 727.400 tenaga kerja (nakes) senilai Rp7,69 triliun. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, anggaran tersebut merupakan bagian dari program kesehatan di dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 yang memiliki nilai total Rp96,7 triliun.
"Tahun 2020 ini, belanja bidang kesehatan difokuskan untuk belanja Covid-19 terutama insentif tenaga kesehatan sebanyak 727.400 personel dengan anggaran yang sudah dibayar 7,69 triliun," tegas Sri Mulyani, Senin (7/12/2020).
Selain itu, dia menuturkan pemerintah memberikan santunan kematian 200 tenaga kesehatan melalui Gugus Tugas Covid-19 senilai Rp3,22 triliun.
Pemerintah juga menyalurkan insentif perpajakan di bidang kesehatan sebesar Rp3,82 triliun. Sementara itu, dia menegaskan pemerintah mencadangkan anggaran untuk pengadaan vaksin sebesar Rp35,1 triliun pada tahun ini.
Vaksinasi ini akan bergulir pada 2021 dan 2022. Adapun, anggaran vaksinasi Covid-19 pada tahun depan sebesar Rp60,5 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : bisnis.com
Berikut ini kebijakan PPh berdasarkan UU HPP yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2022.
BNNP DIY mengungkap modus sabu disembunyikan dalam speaker di Bantul. Seorang mahasiswa ditangkap bersama sabu dan tembakau sintetis
Puan Maharani menyebut kehadiran Prabowo di DPR untuk menyampaikan KEM-PPKF RAPBN 2027 menjadi momentum strategis nasional
BPA Fair Kejaksaan Agung menjual Harley Davidson, BMW, hingga Mercedes hasil rampasan korupsi dengan kenaikan lelang Rp1,65 miliar.
Kemhan siapkan Bandara Kertajati menjadi pusat MRO pesawat Hercules Asia untuk memperkuat industri pertahanan Indonesia
Prabowo ungkap alasan turun langsung menyampaikan KEM-PPKF RAPBN 2027 di DPR di tengah tantangan geopolitik dan ekonomi global.