Jokowi Minta Libur Panjang Dikurangi, Pakar: Pemerintah tuh Ngeyel

Harianjogja.com, JAKARTA -  Pemerintah seharusnya sudah sejak lama meniadakan libur panjang untuk menekan angka penularan Covid-19. Hal tersebut disampaikan oleh pakar epidemologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono.

Menurutnya, rencana pemerintah untuk mengurangi libur panjang akhir tahun adalah bentuk kepanikan pemerintah menghadapi lonjakan kasus baru Covid-19.

"Ya enggak boleh pergi lah. Dari dulu sudah dikasih tahu jangan pulang kampung, jangan liburan sudah dikasih tahu pemerintah. Cuma enggak mau dengar saja," kata Pandu saat dihubungi Bisnis, Senin (23/11/2020).

Baca juga: Setelah Hajatan Rizieq Shihab, Kapolda: Ada Klaster Covid-19 di Petamburan

Menurutnya, pemerintah sudah sejak lama diingatkan agar mencegah masyarakat bepergian salah satunya dengan memotong libur panjang di tengah pandemi.

"Sudah dari dulu harus dilakukan, pemerintah tuh ngeyel enggak percayaan, sudah terjadi masalah baru gelagapan. Enggak bisa mengatasi pandemi dengan panik," kata Pandu.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pembahasan secara khusus terkait libur panjang pada akhir tahun di masa pandemi Covid-19 dalam rapat terbatas dengan jajarannya pada hari ini, Senin (23/11/2020).

“Secara khusus akan kita bicarakan mengenai libur panjang yang nanti juga akan ada di bulan Desember, ini akan kita bicarakan nanti dalam rapat hari ini,” kata Jokowi dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin (23/11/2020).

Adapun, keputusan penyelenggaraan libur panjang pada akhir tahun ini harus mempertimbangkan banyak hal, khususnya peningkatan kasus positif.

Baca juga: Detik-Detik Guguran Lava 1954 Meluncur dari Puncak Merapi

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy pun mengungkapkan hasil pembahasan mengenai libur panjang dalam ratas tersebut.

"Yang berkaitan masalah libur, cuti bersama akhir tahun, termasuk libur cuti bersama pengganti Idul Fitri, Presiden minta agar ada pengurangan. Beliau juga memerintahkan supaya segera ada rapat koordinasi antara Menko PMK dengan kementerian dan lembaga terkait, terutama yang berkaitan dengan cuti bersama akhir tahun dan libur pengganti Idul Fitri," kata Muhadjir dalam konferensi pers usai menghadiri Ratas bersama Presiden Jokowi, Senin (23/11/2020).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : bisnis.com