Advertisement
Mayoritas Pelaku Korupsi di Indonesia adalah Sarjana

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut korupsi terjadi hampir merata dari Sabang sampai Merauke. Mayoritas pelakunya bergelar sarjana.
"Bahwa kejatahan tipikor itu hampir merata dari Sabang sampai Merauke, tidak membedakan partai, tidak kemudian partai A suci sementara partai lain yang khilaf, tidak. Ternyata hampir sama.Tidak membedakan suku bangsa dan agama pelakunya itu," kata Nurul saat memberi materi di acara Anti-Corruption Summit-4 yang disiarkan di kanal YouTube KPK, Rabu (18/11/2020).
Advertisement
Menurut Nurul, pelaku korupsi relatif sama, yaitu swasta, kepala daerah, anggota dewan, pejabat pusat maupun daerah. Menurutnya, di masing-masing daerah tipe pelakunya sama dari basis profesinya.
"Kemudian dari lokusnya, lokus yang terjadi hampir sama, yaitu suap di pengadaan barang dan jasa, suap di perizinan dan SDM, fokus pada 3 hal ini dan lainnya tersebar merata," katanya
Sementara itu dari modusnya, yang terbanyak adalah suap sebesar 66 persen, kemudian pemerasan dan gratifikasi sekitar 22 persen.
Secara metode, lanjut Nurul, pun hampir sama, yaitu pakai cash, transfer rekening ataupun dengan mata uang asing.
Dia juga mengungkapkan untuk suap dengan jumlah banyak biasanya dilakukan di luar negeri agar tidak terendus oleh aparat penegak hukum.
"Kemudian, fenomenanya adalah ternyata tingkat pendidikan pelakunya 64 persen adalah sarjana. Ternyata harapannya berpendidikan itu kian berkarakter kian berintegritas, ternyata pelakunya 64 persen adalah sarjana graduate bukan tidak berpendidikan," ucapnya.
Dari sisi pelaku, korupsi ternyata tidak hanya dilakukan oleh pejabat tua, tapi juga kaum milenial. Banyak pelaku yang masih berusia di rentang 20-an akhir hingga 30-an.
Selain itu, lanjut Nurul, Indonesia tingkat demokrasinya relatif baik. Hal Ini, kata menjadi fenomena anomali, mestinya kian demokratis kian transparan maka korupsinya harapannya rendah.
Namun, di Indonesia yang merupakan negara kelima terbaik demokrasinya di sisi lain, ternyata tingkat korupsinya masih tinggi. Hal tersebut, imbuhnya, merupakan fakta kejahatan korupsi di Indonesia.
"Karena itu, bacaan KPK saat ini bahwa tipikor bukan hanya penyakit personal orang perorang tetapi masalah sistemik," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement

Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement