Mayoritas Pelaku Korupsi di Indonesia adalah Sarjana

Harianjogja.com, JAKARTA - Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut korupsi terjadi hampir merata dari Sabang sampai Merauke. Mayoritas pelakunya bergelar sarjana.

"Bahwa kejatahan tipikor itu hampir merata dari Sabang sampai Merauke, tidak membedakan partai, tidak kemudian partai A suci sementara partai lain yang khilaf, tidak. Ternyata hampir sama.Tidak membedakan suku bangsa dan agama pelakunya itu," kata Nurul saat memberi materi di acara Anti-Corruption Summit-4 yang disiarkan di kanal YouTube KPK, Rabu (18/11/2020).

Menurut Nurul, pelaku korupsi relatif sama, yaitu swasta, kepala daerah, anggota dewan, pejabat pusat maupun daerah. Menurutnya, di masing-masing daerah tipe pelakunya sama dari basis profesinya.

"Kemudian dari lokusnya, lokus yang terjadi hampir sama, yaitu suap di pengadaan barang dan jasa, suap di perizinan dan SDM, fokus pada 3 hal ini dan lainnya tersebar merata," katanya

Sementara itu dari modusnya, yang terbanyak adalah suap sebesar 66 persen, kemudian pemerasan dan gratifikasi sekitar 22 persen.

Secara metode, lanjut Nurul, pun hampir sama, yaitu pakai cash, transfer rekening ataupun dengan mata uang asing.

Dia juga mengungkapkan untuk suap dengan jumlah banyak biasanya dilakukan di luar negeri agar tidak terendus oleh aparat penegak hukum.

"Kemudian, fenomenanya adalah ternyata tingkat pendidikan pelakunya 64 persen adalah sarjana. Ternyata harapannya berpendidikan itu kian berkarakter kian berintegritas, ternyata pelakunya 64 persen adalah sarjana graduate bukan tidak berpendidikan," ucapnya.

Dari sisi pelaku, korupsi ternyata tidak hanya dilakukan oleh pejabat tua, tapi juga kaum milenial. Banyak pelaku yang masih berusia di rentang 20-an akhir hingga 30-an.

Selain itu, lanjut Nurul, Indonesia tingkat demokrasinya relatif baik. Hal Ini, kata menjadi fenomena anomali, mestinya kian demokratis kian transparan maka korupsinya harapannya rendah.

Namun, di Indonesia yang merupakan negara kelima terbaik demokrasinya di sisi lain, ternyata tingkat korupsinya masih tinggi. Hal tersebut, imbuhnya, merupakan fakta kejahatan korupsi di Indonesia.

"Karena itu, bacaan KPK saat ini bahwa tipikor bukan hanya penyakit personal orang perorang tetapi masalah sistemik," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia