Advertisement
Jaksa Agung: Modus Operandi Korupsi Makin Kompleks
 Ketua BPK Agung Firman Sampurna (kiri) dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin (tengah) memberikan penjelasan mengenai kerugian negara dalam kasus PT Jiwasraya (Persero), di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (9/3/2020). - Bisnis/Sholahuddin Al Ayyubi
                Ketua BPK Agung Firman Sampurna (kiri) dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin (tengah) memberikan penjelasan mengenai kerugian negara dalam kasus PT Jiwasraya (Persero), di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (9/3/2020). - Bisnis/Sholahuddin Al Ayyubi
            Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA —Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyatakan modus operandi tindak pidana korupsi makin berkembang, sehingga upaya pemberantasan korupsi menjadi makin sulit.
"Dinamika perubahan modus operandi tindak pidana korupsi yang cenderung makin kompleks, bahkan bertransformasi tidak lagi sekadar kejahatan kerah putih (white collar crime), tetapi saat ini telah berkembang menjadi kejahatan korporasi (corporate crime) dan kejahatan politik (top hat crime) serta dapat melintasi batas-batas teritorial suatu negara (transnational crime)," paparnya dalam acara pelantikan anggota Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus (Satgassus P3TPK) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus secara virtual di Jakarta, seperti dilansir Antara, Jumat (13/11/2020).
Advertisement
Baca juga: Kartu Tol Bikin Antre, Indonesia Bakal Punya Teknologi Pembayaran Tanpa Sentuh
Oleh karena itu, Jaksa Agung menekankan pentingnya integritas bagi para jaksa. Pembentukan Satgassus P3TPK pun menjadi upaya konkret Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam meningkatkan percepatan, akurasi penanganan, dan penyelesaian perkara korupsi.
"Dan untuk kesekian kalinya saya tegaskan, saya tidak butuh jaksa pintar tetapi tidak berintegritas. Saya butuh jaksa yang pintar dan berintegritas," tegasnya.
Jaksa Agung mencontohkan keberhasilan pengungkapan kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan bukti bahwa kerja keras Kejagung dalam menangani tindak pidana korupsi telah dapat memenuhi harapan publik.
Dia menambahkan optimalisasi pelayanan di bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung pun telah membuahkan hasil dengan diraihnya predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
 
    
        Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Sosiolog UGM Sebut Judi Online Mudah Jerat Kelompok Rentan
- Proses Dekontaminasi Radioaktif 22 Pabrik di Cikande Selesai
- Korban Baku Tembak Polisi Vs Geng Narkoba di Brasil Tembus 128 Orang
- Pebalap Astra Honda Siap Melesat di JuniorGP Barcelona
- Polres Bantul Rotasi Sejumlah Pejabat, Dorong Kinerja dan Regenerasi
- Korupsi Impor Gula, 5 Petinggi Perusahaan Swasta Dihukum Bayar Rp337 M
- Uya Kuya hingga Eko Patrio Masuk Daftar Pemeriksaan MKD DPR
Advertisement
Advertisement






















 
            
