Advertisement
Reshuflle Dinilai Jadi Solusi Atasi Permasalahan Negara
Reshuffle kabinet - theguardian
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Pakar hukum tata negara Refly Harun mengisyaratkan reshuffle bisa menjadi jawaban atas penanganan permasalahan negara di tengah pandemi Covid-19 berserta dampak yang diakibatkannya.
Dia mengatakan bahwa selain penanganan pandemi dan resesi masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah, ada indikasi perilaku politik yang cenderung mengarah pada otoritarianisme yang juga harus segera ditangani.
Advertisement
Refly menyebut bahwa reshuffle bisa menjadi solusi atau jawaban atas persoalan-persoalan tersebut jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mau dan berani.
BACA JUGA : Rumor Reshuffle Besar-Besaran Bergulir, Ini Pernyataan Istana
“Reshuffle mungkin bisa menjadi sebuah jawaban, sepanjang Presiden Jokowi firm untuk memilih orang-orang yang amanah, baik dan lain sebagainya,” ujarnya seperti dikutip dari YouTube Refly Harun, Minggu (25/10/2020).
Pernyataan Refly tersebut menjadi tanggapan atas pernyataan politikus Fahri Hamzah yang menyebut Presiden Jokowi banyak dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitarnya untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu.
Pasalnya, pada masa krisis akibat pandemi Covid-19 yang berdampak buruk pada hampir semua sektor, perilaku politik yang tidak amanah akan semakin memperburuk keadaan.
“Ada bahaya di sana ketika banyak penunggang gelap, banyak pemain-pemain yang di luar kontrol Presiden Jokowi,” ujar Refly.
BACA JUGA : Survei Reshuffle: Ini 5 Kementerian yang Dianggap Berkinerja
Walhasil, dengan menempatkan orang-orang yang amanah pada kepentingan rakyat di dalam kabinet, Refly menilai hal itu bisa menjadi pondasi yang baik bagi negara di sisa masa jabatan pemerintahan saat ini.
“Tidak hanya [bermanfaat] di bidang hal-hal yang bisa diukur seperti bidang ekonomi dan penanganan Covid-19, tapi juga hal-hal yang kita bisa nikmati seperti kebebasan sipil, kebebasan berbicara, dan lain sebagainya,” imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
OTT Pimpinan PN Depok, Ketua KPK: Proses Masih Berjalan
Puluhan Merek Permen Tercemar Arsenik di Florida AS, Ini Daftarnya
Dua Warga Bandung Tewas Tertimbun Saat Gali Peti Harta Karun
China Wajibkan Pemuka Katolik Serahkan Paspor
Advertisement
Landasan Bandara Berlin Tertutup Es, 100 Penerbangan Dibatalkan
Arab Saudi Bakal Bangun Rise Tower 2 KM, Siap Geser Burj Khalifa
Trump Luncurkan TrumpRx.gov, Obat Diskon untuk Warga AS
BMKG: Gempa Pacitan Megathrust, Masyarakat Diminta Waspada
Kasus Pelecehan Anak Australia: Warga Maryborough Didakwa 596 Kasus
Advertisement
Gempa Pacitan Magnitudo 6,4 Ganggu KA Lodaya Jalur Selatan
BMKG Catat Gempa Susulan Pacitan Seusai Magnitudo 6,4
Purbaya Ungkap PR Utama Juda Agung sebagai Wamenkeu
KPK Sita Ratusan Juta Rupiah dalam OTT Hakim di Depok
Tokoh Masyarakat: Keamanan Jadi Kunci Pembangunan di Papua
Advertisement
Terima Rp800 Juta, Kepala KPP Banjarmasin Bayar DP Rumah
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
India Deportasi 2 Turis Inggris yang Tempel Stiker Free Palestine
Advertisement
Berita Populer
- Bank Jateng Perluas KPR Subsidi MBR di Batang, Gandeng 40 Pengembang
- Antisipasi Virus Nipah, Dinkes Kulonprogo Perketat Kewaspadaan di YIA
- BPJS Kesehatan Nonaktif Februari 2026, Warga Sleman Tertahan Berobat
- Guru Honorer Kota Jogja Menyusut, Tersisa Sekitar 200 Orang pada 2026
- Kemiskinan Bantul Masih 11,54 Persen, Kalurahan Fokus NonFisik
- Bangkit dari 2 Kali Tertinggal, Iran Pastikan Tiket Final Piala Asia
- Lebih dari 126 Ribu Warga Sleman Peserta JKN Nonaktif, Ini Sebabnya
Advertisement
Advertisement
