Advertisement
Muhammadiyah Minta Jokowi Tunda Implementasi UU Cipta Kerja
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah meminta Presiden Joko Widodo menunda pelaksanaan UU Cipta Kerja.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan terkait dengan UU Cipta Kerja pihaknya menyampaikan catatan dan masukan tertulis yang diserahkan langsung kepada presiden saat menemuinya pada siang ini.
Advertisement
"Untuk menciptakan situasi yang tenang dan kemungkinan perbaikan, PP Muhammadiyah mengusulkan agar Presiden dapat menunda pelaksanaan UU Cipta Kerja sesuai peraturan yang berlaku," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (21/10/2020).
Dia mengatakan Presiden menegaskan posisinya yang tidak akan menerbitkan Perppu. Presiden membuka diri terhadap masukan dari berbagai pihak, termasuk kemungkinan merevisi materi UU Cipta Kerja yang bermasalah.
"Presiden mengakui bahwa komunikasi politik antara Pemerintah dengan masyarakat terkait UU Cipta Kerja memang kurang dan perlu diperbaiki," kata Haedar.
Dia mengapresiasi sikap Presiden dan keterbukaan berdialog dengan PP Muhammadiyah dan berbagai elemen masyarakat.
Menurutnya, Indonesia terdapat beberapa UU yang ditunda pelaksanaannya karena berbagai alasan misalnya kesiapan dan penolakan dari masyarakat.
Lebih lanjut, Abdul Mu'ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah mengatakan PP Muhammadiyah bertemu dengan Presiden Joko Widodo.
Hadir dalam pertemuan tersebut hadir dari PP. Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir (ketua umum), Abdul Mu'ti (Sekretaris Umum), dan Sutrisno Raharjo (Ketua Majelis Hukum dan HAM). Presiden didampingi Mensesneg, Pratikno, dan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi menjelaskan secara panjang lebar terkait latar belakang, materi, dan peran strategis dalam peningkatan ekonomi di Indonesia. Presiden juga menegaskan sikap dan pandangan terkait banyaknya kritik dari masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Musim Flu AS Catat 2,9 Juta Kasus, 1.200 Orang Meninggal
Prabowo Minta BMKG Perkuat Peringatan Dini Jelang Nataru
Pemutihan KUR Terdampak Bencana Tak Hanya untuk Petani Tapi juga UMKM
Korupsi Kepala Daerah Masih Terjadi, Pakar Nilai Retret Bukan Solusi
Advertisement
Pantau Pengungsi Langkat, Prabowo Janji Tak Tinggalkan Korban
Pakar Nilai Kaderisasi Parpol Kunci Cegah Korupsi Kepala Daerah
PBB Desak Israel Buka Akses Bantuan, Palestina Angkat Bicara
Tinjau Pengungsian, Prabowo Janji Atasi Kekurangan Air di Langkat
Bandara Soetta Perkuat Keamanan Siber Jelang Nataru
Advertisement
Mahfud MD: Perpol 10/2025 Bertentangan dengan Putusan MK
Langgar VoA, Imigrasi Bali Deportasi Bintang Porno Asal Inggris
Banjir di Agam Rusak Rumah Warga, Pemkab Butuh 525 Hunian Sementara
BMKG Pastikan Gempa Hokkaido Jepang Tidak Picu Tsunami ke Indonesia
Dua Bibit Siklon Muncul di Samudra Hindia, BNPB: Waspada Cuaca Ekstrem
Advertisement
BMKG Warning Potensi Hujan Lebat dan Angin Kencang di Sejumlah Kota
Berita Pilihan
- Musim Flu AS Catat 2,9 Juta Kasus, 1.200 Orang Meninggal
- Korupsi Kepala Daerah Masih Terjadi, Pakar Nilai Retret Bukan Solusi
- PBB Desak Israel Buka Akses Bantuan, Palestina Angkat Bicara
- Langgar VoA, Imigrasi Bali Deportasi Bintang Porno Asal Inggris
- Banjir Besar Menerjang AS dan Kanada, Puluhan Ribu Mengungsi
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Kekurangan Zat Besi dan Dampaknya pada Siklus Menstruasi
- Mobil SPPG Tabrak Siswa dan Guru SDN 01 Kalibaru karena Kelalaian
- Dua Bocah di Selo Boyolali Diperkosa Kakaknya, Polisi Selidiki
- Superflu Melonjak di Inggris, Sekolah Ditutup Waspada Virus
- Lima Keunggulan Aplikasi Pengaduan Reserse POLRI Terbaru
- Hiu Paus Sepanjang 5 Meter Terdampar di Pantai Glagah Kulonprogo
- BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Integrasi e-PLKK di RSUD Sleman
Advertisement
Advertisement
